Hukum Memberikan Upah Memanen Berupa Bawon

2
1022

BincangSyariah.Com – Di sebagian wilayah Pulau Jawa, ada tradisi masyarakat, yaitu bila waktunya tiba masa panen, maka pihak yang punya tanaman menyuruh orang untuk bekerja memanen. Dari praktik tersebut, pihak pemanen mendapatkan upah tidak berupa uang, melainkan berupa hasil tanaman yang berhasil dipetiknya. Suatu misal, setiap 1 kwintal, maka pihak pemanen mendapatkan upah berupa panenan seberat 10 kg. Upah semacam ini masyhur dikenal sebagai sistem “bawon”.

Praktik ini diketahui berlaku untuk setiap jenis tanaman tertentu, seumpama padi dan jagung. Terkadang hal yang sama juga berlaku untuk jenis tanaman cabe atau kedelai saat harganya jatuh di pasaran. Bila harganya tinggi, para pekerja ini mendapatkan upah berupa uang kontan.

Akad seperti di atas ini termasuk jenis akad apa? Apakah akad semacam ini termasuk sah menurut syariat? Jika tidak sah, bagaimana solusi fikihnya? Tiga pertanyaan ini sering menjadi pembahasan yang berulang setiap tahunnya, mengingat hal tersebut terus berlangsung hingga kini di masyarakat.

Akad Bawon

Jika menyimak dari polanya pemberian upah yang diterima oleh pemanen, yang meningkat sesuai capaian petikan, maka tidak diragukan lagi bahwa akad semacam itu termasuk akad prestasi / sayembara (ji’alah). Ibn Qasim dalam Kitab Tausyikh-nya mendefinisikan:

(الجعالة) شرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول) عسر علمه كرد الضال (لمعين أو غيره) وهو العامل

“(Ji’alah) secara syara’ dimaknai sebagai suatu tindaka mengikatkan secara mutlak suatu amal/pekerjaan yang bersifat mu’ayyan (tertentu) atau juga suatu amal yang bersifat majhul sebab sulit diketahui keberadaannya, seumpama mencari barang yang hilang, dengan upah yang ma’lum (diketahui) kepada orang yang mu’ayyan (orang khusus / pekerja) atau bisa juga kepada siapa saja selain orang yang ditentukan asal dia melakukan pekerjaan yang disyaratkan.” (Tausyikh ‘ala Ibn Qasim, Terbitan Dar al-Fikr, halaman 169)

Baca Juga :  Talak Sebelum Sempat Hubungan Badan, Apakah Suami Boleh Rujuk dengan Mantan Istri?

Para petani pemanen, dalam akad ini kedudukannya sebagai ‘amil mu’ayyan (pekerja khusus). Adapun perolehan upahnya berbasis perhitungan berat capaian hasil panenan yang dipetik, menempati maqam ‘iwadl ma’lum (upah yang ma’lum) atau biasa juga dikenal sebagai ju’lu (komisi).

Adapun akad yang diberikan berupa uang kes, adalah termasuk akad ijarah (sewa jasa). Secara syara’, akad ini didefinisikan sebagai berikut:

)وشرعا عقد) بإيجاب وقبول (على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل) أى الإعطاء (والإباحة بعوض معلوم(

“Secara syara’, akad ijarah merupakan akad yang dilakukan dengan ijab dan qabul atas suatu barang manfaat (jasa) yang bersifat maklum yang ditujukan sebagai ganti atas penyerahan dan pembolehan pemanfaatannya dengan upah yang bersifat maklum juga (iwadl ma’lum).” (Tausyikh ‘ala Ibn Qasim, Terbitan Dar al-Fikr, halaman 167)

Gambaran dari akad ini adalah upah yang diterimakan kepada para petani pemanen cabe, tatkala harga cabe melambung tinggi. Misalnya, setiap berangkat memanen cabe, maka petani pemetik cabe mendapatkan upah 40 ribu dengan jam kerja antara jam 06.00 sampai dengan jam 11.00 WIB. Kerja petani dalam memetik menduduki peran jasa maklum. Sementara upah yang diterimanya, menduduki peran iwadl ma’lum.

Apakah akad ini sah secara syariat?

Ada tiga ketentuan yang musti diperhatikan agar akad bawon tersebut sah menurut syara’, yaitu:

  1. Nisbah upah yang diterima oleh petani pemetik, harus diberitahukan secara jelas terlebih dulu oleh pemilik tanaman sebelum petani tersebut bergerak untuk memetik panenannya
  2. Setiap hasil yang diterima oleh petani, hisabnya menyesuaikan dengan nisbah yang telah diberitahukan sebelumnya. Suatu misal: jika setiap 1 kuintal hasil panenan, petani menerima 10 kg, maka ketika petani berhasil memetik 1,5 kuintal, maka ia mendapatkan upah (ju’lu) sebesar 15 kg. Oleh karenanya, 50 kg tetap dihargai sebagai bagian dari jerih payah.
  3. Bilamana rasio (nisbah) upah itu diberitahukan oleh pemilik lahan kepada petani, maka ada dua cara penyelesaian terhadap kasus semacam, yaitu:
  4. Mengikuti urf pengupahan yang berlaku di masyarakat tempat petani pemetik itu tinggal. Alasan pemakaian urf ini adalah adanya kaidah fikih yang menyatakan bahwa:
Baca Juga :  Hikmah Pagi: Kisah Khaulah binti Tsa'labah (1)

العادة المطردة تنزل منزلة الشرط، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرعاً

Adat yang berlaku disuatu tempat menduduki maqam syarat. Sesuatu yang dikenal sebagai ‘urf kedudukannya seperti sesuatu yang disyaratkan pada akad.” (Al-Asybah wa al-Nadhair li ibn Nujaim, halaman 109)

  1. Bila di tempat tersebut tidak menunjukkan adanya urf pengupahan yang berlaku, maka upah yang harus diterimakan ke petani adalah berupa ujrah mitsil (upah standart tempat petani pemetik itu berada).

Penjelasan ini didasarkan pada penjelasan dari Kitab Bughyatu al-Mustarsyidin, sebagai berikut:

(مسألة ك) انكسر مركب فى البحر فأمر صاحبه أن كل من أخرج من المتاع شيئا فله ربعه مثلا فإن كان المجعول عليه معلوما عند الجعيل بأن شاهده قبل الغرق أو وصفه له صح العقد واستحق وإلا فسد واستحق أجرة المثل

“(Masalah) Suatu ketika ada kapal pecah di laut, lalu pemilik kapal memerintahkan bahwasanya bagi setiap orang yang berhasil mengeluarkan (menyelamatkan) harta yang di bawa, maka baginya akan mendapatkan ¼ dari harta yang diselamatkannya (umpamanya). Dalam kondisi semacam ini, jika barang yang disayembarakan itu bersifat jelas (diketahui) di sisi yang menyayembarakan dan disampaikannya seelum kapal itu tenggelam, atau dijelaskan karakteristiknya, maka akad sedemikian ini adalah sah dan penyelamat barang berhak mendapat bagiannya. Akan tetapi, jika tidak ada penjelasan sebelumnya mengenai barang yang disayembarakan atau upah sayembaranya, maka akad tersebut bersifat fasad, dan bagi pihak yang menyelamatkan barang, berhak mendapatkan ujrah mitsil (upah standart reguler/umum).” (Bughyatu al-Mustarsyidin, halaman 168-169)

Wallahu a’lam bi al-shawab

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here