Hukum Membeli Saham Bank Konvensional

1
3258

BincangSyariah.Com – Saham dikenal sebagai suatu alat bukti kepemilikan atas suatu aset perusahaan atau badan usaha. Fisik saham merupakan suatu wujud surat berharga yang didalamnya menyatakan kepemilikan atas suatu perusahaan penerbit saham. Memiliki saham, adalah sama artinya memiliki andil dalam modal perusahaan sehingga pemegangnya berhak mendapatkan bagian bagi hasil atas hasil usaha perusahaan penerbit. Jika saham itu diterbitkan oleh bank, maka pemegang saham merupakan salah satu pemilik modal di bank tersebut, dan berhak atas bagi hasil usaha perbankan. (Baca: Hukum Bekerja di Bank Konvensional Menurut Ulama Fikih)

Adanya bagi hasil atas suatu sisa hasil usaha (deviden) di perbankan konvensional, menandakan bahwa pihak yang membeli saham bank konvensional menempatkan anggapannya bahwa bank konvensional adalah termasuk lembaga tamwil (lembaga pengembangan harta). Anggapan ini setidaknya didasarkan pada tiga asas utama bahwa suatu lembaga bisa disebut sebagai lembaga tamwil, apabila:

التمويل المنبثق عن الشريعة هو التمويل الذي يلتزم بها أمرا ونهيا وأدبا وخلقا ونشير هنا إلى ثلاث خصائص رئيسة فقط للأوامر والنواهي الشريعة التي تحدد معالم التمويل الإسلامي وهي: 1) التمويل من خلال دعم المبادلات في السوق الحقيقة 2) صون حق الملكية الفردية وما يرتبط بها حق الإستحقاق 3) الإلتزام بتمويل الطيبات وعدم تمويل الخبائث

“Tamwil dalam pengertian syariah adalah suatu upaya pengembangan harta yang senantiasa mengacu pada perintah, larangan, adab dan pekerti yang dibenarkan syara’. Kami akan sampaikan di sini tiga pokok-pokok kekhususan tamwil secara syara’. Sesuai dengan tuntunan perintah dan larangan nash yang berhubungan dengan ajaran usaha pengembangan harta secara islami, maka usaha tamwil itu, meliputi: 1) tamwil pada sektor pertukaran di pasar tradisional, 2) menjaga hak-hak kepemilikan individu dan segala hal yang berhubungan dengan usaha mendapatkan barang, 3) keharusan upaya pengembangan harta pada jalur yang baik dan ketiadaan pengembangan harta pada jalur khabaits (yang dibenci nash).” (Mundzir Qahf, Asasiyatu al-Tamwil al-Islamy, Kairo: Al-Manhal, 2013, halaman: 33)

Berbekal trilogi tamwil di atas, hal-hal yang mendasari bank konvensional menduduki peran di tengah, yaitu:

  • bank juga bergerak dalam sektor pertukaran barang dan jasa, baik secara langsung atau lewat pihak ketiga, yaitu para investor, pemodal, perusahaan, dan lain sebagainya, yang menggunakan jasa perbankan.
  • Bank juga bergerak dalam menjaga hak-hak individu dan usaha memiliki barang
  • Bank juga bergerak dalam sektor industri yang baik dan tidak selalu membiayai sektor yang diindikasi khabaits dan haram.
  • Melihat preferensi antara sektor baik dan sektor haram di Indonesia, mayoritas usaha tamwil itu masih mengambil sektor yang baik. Sebagai buktinya, ada jalan tol, ada pabrik dan tempat usaha lainnya yang halal dan besar, dan itu bisa menjadi sumber pendapatan perbankan sebagai jalur halal.

Alhasil, menilik dari hasil usaha perbankan lewat trilogi sektor tamwil di atas, maka hukum hasil usaha perbankan juga dikelompokkan sebagai 3, yaitu halal, haram, syubhat, mengikut pada status ditetapkannya bunga bank yang di satu sisi diindikasikan sebagai praktik ribawi namun bisa dikoreksi dengan akad ju’alah atau ijarah.

Nah, pembeli saham bank konvensional merupakan pihak yang berpotensi mendapatkan hasil dengan komposisi pendapatan yang ada pada ruang halal, haram dan syubhat. Oleh karenanya, hukum mengkonsumsinya pun juga ada pada tiga kisaran 3 hukum tersebut, antara lain:

Pertama, menurut ulama madzhab Maliki, yang diwakili oleh al-Alamah al-Dasuqy, hukumnya haram bila pembeli saham tersebut berkeyakinan bahwa penghasilan bank konvensional adalah haram.

وأما من كان كل ماله حرام – إلى أن قال –  فهذا تمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره

“Orang yang semua hartanya terdiri dari harta haram,…., maka ia dicegah dari menggunakan harta itu dalam mu’amalah dan utang piutang (mudayanah). Ia juga dicegah dari melakukan penyaluran yang bersifat hartawi dan selainnya.” (Al-Dasuqy, Hasyiyah ‘ala Syarhi al-Kabir, Kairo: Dar Ihyai al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt., Juz 3, halaman 277).

Kedua, menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi menjelaskan bahwa boleh jika pembeli saham meyakini bahwa pendapatan bank konvensional adalah halal, dan haram bila meyakini bahwa sumber pendapatan itu diperoleh dari harta haram. Artinya, dalam hal ini, hukum kebolehan tergantung pada pengetahuan dari pembeli saham. Jika pengetahuan itu berada di antara keduanya (syubhat), maka solusinya, komposisi pendapatan yang diduga dari perkara haram dikeluarkan dari harta milik pembeli saham, baik dengan jalan shadaqah, atau menasarufkan ke maslahah umum.

وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال؛ كالسلطان الظالم، والمرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله، فهو حلال، وإن علم أنه حرام، فهو حرام

“Bila seseorang membeli harta orang lain yang mayoritas hartanya merupakan harta haram, misalnya seperti harta seorang pemimpin yang telah berbuat aniaya (dhalim), maka jika dia mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut merupakan harta halal, maka halal pula membelinya. Dan apabila ia tahu bahwa barang yang dijual itu adalah haram, maka haram pula harta itu.” (Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mughny, Kairo: Dar Ihyai al-Turats al-‘Araby, tt., Juz 4, halaman 180).

Pendapat ini senada dengan pendapatnya Ibnu Nujaim, salah satu ulama otoritatif dari Madzhab Hanafi. Ibnu Nujaim menyatakan:

أما إذا اختلط حلال المال بحرامه ولم يمكن التمييز بينهما، فلا يخلو الحال من أن يكون مقدار المال الحرام هو الأكثر الغالب، أو هو الأقل، أو يكون قد تساوى حلال المال وحرامه، أو تكون النسبة بينهما مجهولة؛ فما لم يكن مقدار الحرام هو الأكثر الغالب جاز التعامل؛ لأن الظاهر امتلاك الإنسان ما في يده، ولا يُعدل عن الظاهر إلا بعلم أو ظن غالب، ولا يحصل شيء من هذا إلا بتمييز المال الحرام أو بكونه غالبًا على الحلال

“Apabila terjadi percampuran antara halal dan haramnya harta, sementara tidak bisa membedakan keduanya, maka tidak bisa tidak dalam kondisi seperti ini untuk mempertimbangkan kadar harta haram itu sebagai yang mayoritaskah, atau minimalkah, atau samakah. Atau setidaknya menurut nisbah yang tidak diketahui dari keduanya. Oleh karenanya, selagi kadar haram itu tidak lebih banyak dari mayoritas harta, maka boleh bermuamalah dengannya, karena bagaimanapun secara dhahir, hak kepemilikan manusia itu adalah apa yang ada ditangannya. Tidak boleh beralih dari sesuatu yang dhahir (jelas) kecuali adanya kepastian dalam pengetahuannya, atau berdasar prasangka yang benar. Oleh karenanya pula, hal semacam ini tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa bisanya membedakan harta yang haram dari yang halal, atau mayoritas dari keduanya dari sisi kehalalannya.” (Ibnu Nujaim, Al-Asybah wa al-Nadhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., halaman 84).

Adapun menurut pendapat dari kalangan Syafi’iyah, sebagaimana diwakili oleh Syeikh Jalaluddin al-Suyuthi, beliau menyatakan:

Ketiga, hukum membeli saham bank konvensional diperinci, yaitu: 1) hukumnya boleh yang disertai kemakruhan, dan 2) boleh secara mutlak. Syeikh Jalaluddin al-Suyuthy, salah satu ulama dari kalangan Syafiiyah menjelaskan:

أما إذا كان الحرام هو الغالب، فالأصل حينئذ أن المعاملة تجوز مع الكراهة، لكن إذا ترتب على ترك المعاملة في هذه الحالة وقوع أحد الطرفين في الحرج أو حالة الضرورة، أو عمت بلوى الناس بذلك، جاز التعامل بلا كراهة؛ لأن وقوع التعامل بالمال الحرام يكون حينئذ محلّ ظن، بينما وقوع الحرج أو البلوى يكون محلّ قطع، والقطع مقدم على الظن، كما أنه قد تقرر في قواعد الفقه الإسلامي أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila harta haram itu yang menduduki mayoritas, maka hukum asal bermuamalah dengan pihak sedemikian ini adalah boleh yang disertai dengan kemakruhan. Namun, apabila karena meninggalkan muamalah itu justru bisa menyebabkan salah satu pihak jatuh dalam kesulitan atau kondisi memprihatinkan, atau apabila kondisi bermuamalah dengan pemilik harta haram itu sudah merupakan ‘ammati al-balwa (tidak bisa tidak karena sudah menjadi hal yang umum), maka bermuamalah dengan pemilik mayoritas haram haram adalah boleh tanpa adanya kemakruhan. Mengapa? Karena bermuamalah dengan harta haram dalam kondisi ini menduduki posisi dhan (prasangka). Sementara kesulitan dan kondisi balwa merupakan sesuatu yang pasti (bila ditinggalkan). Oleh karenanya sesuatu yang bersifat pasti harus didahulukan dibandingkan prasangka. Sebagaimana hal ini merupakan yang disinggung dalam qaidah fikih islami sebagai “apabila terjadi pertentangan dua mafsadah, maka yang harus dihindari pertama kalinya adalah mafsadah yang terbesar dalam menimbulkan kerugian sembari tetap berusaha mencari solusi dlarar yang paling ringan dari kedua mafsadah itu.” (Jalaluddin Al-Suyuthy, Al-Asybah wa al-Nadhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., halaman 87).

Alhasil, dengan menimbang sejumlah ta’bir di atas dan menimbang peran perbankan sebagai yang urgen dalam perekonomian nasional, maka solusi keluar dari ikhtilaf adalah mengambil hukum kebolehan sebagaimana dijelaskan oleh al-Suyuthy di atas. Belum lagi, menimbang akan relasi dunia perbankan dengan masyarakat dan pembangunan negara, maka perbankan menempati derajat hajat manusia sehingga berlaku dlarurat. Wallahu a’lam bi al-shawab

1 KOMENTAR

  1. […] Jual beli dalam pasar turunan itu dikenal dengan istilah trading, yaitu turunan dari jual beli (bai’u al-hukmy). Sistem trading saham dalam “pasar turunan” (atau biasa disebut juga sebagai “pasar derivatif” ini) ini memiliki beberapa mekanisme serah terima (qabdlu) dan khiyar (opsi pembatalan atau melanjutkan akad) terhadap harga dan barang turunan. Beberapa mekanisme turunan tersebut antara lain: spot, forward, future, option, binary dan swap. (Baca: Hukum Membeli Saham Bank Konvensional) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here