Hukum Jual Beli Dinar dan Dirham dan Risikonya dalam Muamalah

1
39

BincangSyariah.Com – Mencuatnya beberapa isu terkait Pasar Muamalah yang dimotori oleh Zaim Saidi, sebenarnya bukan termasuk fenomena baru. Hal ini sudah berlangsung sekian lama dan berlangsung tanpa solusi. Yang dinamakan sebagai solusi, sudah pasti menghendaki dua pertimbangan hukum, yaitu: 1) dari sisi hukum taklifi, dan 2) dari sisi hukum wadl’i (hukum positif). Kedua mekanisme pertimbangan hukum ini harus berjalan beriringan, sebab tidak diperhatikannya salah satu sudut pandang, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Apalagi dalam konteks kehidupan negara bangsa (nation-state). Tulisan kali ini, penulis akan fokus pada peninjauan aspek hukum fikih (taklifi) saja terlebih dahulu, khususnya berkaitan dengan hukum transaksi jual beli dinar dan dirham.

Kedudukan Jual Beli Dinar dan Dirham dalam Muamalah

Mengawali tulisan ini, sebuah kaidah yang senantiasa kita pedomani adalah bahwa semua aspek kegiatan transaksi muamalah pada dasarnya adalah boleh, kecuali bila ditemukan adanya illat keharaman.

Illat keharaman yang berlaku atas suatu objek transaksi muamalah, adalah:

  1. Bila barang yang ditransaksikan merupakan yang dilarang oleh syariat
  2. Bila barang yang ditransaksikan merupakan barang najis
  3. Bila barang yang ditransaksikan tidak memiliki manfaat
  4. Bila barang yang ditransaksikan terdiri dari ainun ghaibah (barang gaib) atau ainun ma’dum (barang fiktif)
  5. Bila barang tersebut merupakan buah dari relasi akad ijarah atau ju’alah atau musabaqah, maka manfaatnya barang harus bisa dinyatakan oleh waktu dan amal. Jika tidak, maka manfaat yang ditawarkan adalah masuk rumpun manfaat mulgha (manfaat yang diabaikan) yang tidak bisa ditukar dengan aset barang, ain atau pekerjaan.

Nah, dinar dan dirham, tidak masuk dalam satu atau semua kategori di atas. Alhasil, keduanya (dinar-dirham) memenuhi syarat selaku objek yang bisa ditransaksikan dalam muamalah.

Titik Tengkar Masalah Dinar-Dirham terhadap Mata Uang Lokal

Masalahnya kemudian adalah dinar dan dirham ini tidak diakui sebagai alat tukar resmi di negara kita tercinta ini. Alhasil, peran dari dinar – dirham di sini, lantas sebagai apa? Sebagai alat tukar? Ataukah sebagai komoditas?

Jika kita runut pada bagaimana runtutan akad jual beli dinar dan dirham itu diturunkan ke cabang-cabang fikihnya, memang fungsi antara alat penukar dan komoditas ini sebagai yang sama saja. Artinya, kedua produk dinar dan dirham ini bisa bergantian fungsi sebagai komoditas, dan sekaligus sebagai alat tukar (‘iwadl).

Bedanya hanya sedikit, antara fungsi sebagai alat tukar dan komoditas ini, yaitu pada keberadaannya sebagai standar untuk membayar ganti rugi atas suatu kerusakan.

Jika dinar dan dirham ditempatkan sebagai alat tukar, maka secara tidak langsung, keduanya diakui sebagai alat untuk membayar ganti rugi.

Namun, bila keduanya tidak diakui sebagai alat tukar, maka keduanya tidak bisa digunakan sebagai standar (mitsil) bagi ganti rugi (dlaman). Inilah perbedaan mendasar dari kedua konsepsi alat tukar dan komoditas itu. Jadi, dinar dan dirham ditransaksikan adalah boleh, namun keduanya berlaku sebagai komoditas, dan bukan sebagai alat tukar.

Risiko Hukum Dinar-Dirham menempati Derajat Komoditas (‘Urudl)

Nah, karena di Indonesia sudah ada mata uang yang utama sebagai alat tukar, yaitu rupiah, maka secara tidak langsung fungsi dari dinar-dirham ini tidak bisa mengalahkan satuan alat tukar (penyetandar harga) yang menempati maqam aghlab, yaitu mata uang yang paling banyak beredar dan utama.

Dengan demikian, fungsi dari dinar dirham, tidak bisa sebagai alat pembayar ganti rugi. Karena tidak bisa sebagai alat pembayar ganti rugi, maka keduanya juga tidak bisa dipergunakan sebagai menyatakan harga (media pertukaran). Alhasil, fungsi dinar-dirham kembali pada jati diri di mana keduanya diciptakan, yaitu sebagai urudl (komoditas).

Karena secara fisik, dinar-dirham itu memiliki kalibrasi (ditimbang dan ditera), serta dicetak (madlrub), maka di dalam akad muamalah, keduanya didudukkan sederajat dengan huliyyun mubah (perhiasan yang mubah).

Alhasil, yang berhak menyimpan dan memiiki adalah orang perempuan dan bukan orang laki-laki.

Sekali lagi, ini adalah jika dinar dirham disamakan kedudukannya dengan huliyyun mubah. Sebab, hanya perempuan yang berhak menyandang perhiasan dengan bahan dasar emas. Dengan demikian, jika terjadi perusakan pada dinar-dirham milik perempuan, maka menjadi wajib gati rugi, sebab illat ibahahnya.

Adapun untuk laki-laki, justru haram menyandang perhiasan emas. Alhasil, jika dinar dirham ditempatkan pada derajatnya huliyyun (perhiasan), maka hukumnya menjadi haram jika dimiliki oleh laki-laki. Memecahkan perhiasan tersebut tidak wajib ganti rugi karena illat keharaman.

Dinar-Dirham sebagai Unit Penyimpan Harta

Salah satu risiko jika dinar dirham ditempatkan sebagai komoditas, maka ketika keduanya dijadikan sebagai unit penyimpan harta, akad yang menjadi kelaziman adalah bahwa emas dan perak tersebut menjadi terikat dengan ketentuan penyerahan atau pengatasnamaan kepada perempuan. Kepemilikannya atas orang laki-laki, menjadikannya menduduki maqam yang diharamkan.

Risiko yang lebih besar lagi, adalah jika dinar dirham itu diatasnamakan perempuan, maka ketika telah mencapai haul dan mencapai nishab, sementara dinar-dirham tidak dipergunakan (kanzun), maka menjadi wajib dikeluarkan zakatnya. Lain halnya jika dinar-dirham selaku urudl (huliyyun) ini dimiliki oleh laki-laki, hak zakat menjadi tidak wajib dikeluarkan sebab kepemilikannya saja sudah haram. Harta zakat hanya dikeluarkan dari yang halal.

Laki-laki boleh memiliki emas, namun emas yang ada dalam kepemilikannya hanya berlaku jika dalam rupa emas batangan (emas murni) serta tidak disematkan adanya makna isti’mal (penggunaan). Adapun jika ada penyematan makna isti’mal (penggunaan), alih-alih li al-tajammul (untuk sengaja berhias), maka sifat kepemilikannya menjadi haram.

Namun, para ahli fikih juga ada yang menegaskan, bahwa maksud utama dari li al-isti’mal itu bilamana emas digunakan untuk awani (wadah, seumpama piring, gelas, sendok, wadah). Dalam konteks semacam ini, maka emas nyata hukumnya sebagai haram sebab penggunaannya.

Berangkat dari sini, dinar dan dirham tidak masuk dalam kategori li al-isti’mal yang sifatnya haram secara muktabar tersebut. Oleh karenanya, pihak laki-laki pun juga boleh memilikinya sehingga tidak masuk kategori huliyyun muharram (perhiasan yang diharamkan), dan wajib mengeluarkan zakat jika sudah mencapai haul dan satu nishab. Wallahu a’lam bi al-shawab

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here