Hukum Jual Beli dengan Sistem Over Kredit dalam Islam

2
1281

BincangSyariah.Com – Over kredit kadang disamakan dengan sistem balloon payment. Tapi, sebenarnya ada perbedaan mendasar dari keduanya. Perbedaan itu terletak pada ada atau tidaknya pengalihan tanggungan dari pihak debitur lama (pihak asal yang mengajukan kredit/qaridl) ke debitur baru (pihak yang menerima dan melanjutkan tanggungan kredit / qaridl baru) dengan obyek kredit berupa barang yang sama. Jika ada pengalihan, maka itu disebut over kredit. Jika tidak pengalihan, maka itu disebut balloon payment.

Sederhananya ilustrasi dari over kredit ini adalah sebagai berikut:

Ada seorang debitur lama melakukan jual beli rumah atau kendaraan secara kredit dengan masa cicilan 2 tahun (24 bulan). Setelah sampai 15 bulan, ternyata ia tidak bisa melanjutkan cicilan. Akhirnya dputuskanlah olehnya untuk menjual rumah atau kendaraan yang belum lunas tersebut kepada pihak debitur baru dengan harga yang disepakati. Selanjutnya, pihak debitur baru melanjutkan cicilan yang belum terselesaikan oleh pihak debitur lama kepada kreditur (pihak penjual). Jadi, cicilan yang teralihkan penagihannya itu tinggal 9 bulan.”

Nah, akad di atas merupakan akad sederhananya dari sistem over kredit. Akad ini ternyata sudah jauh mengalami perkembangan di era modern ini. Sebagai gambaran singkatnya, adalah: Anda sedang kredit mobil ke lembaga fnance (leasing) X. Kemudian, di tengah masa cicilan itu, anda bermaksud menjual mobil itu ke pihak lain dengan sepengetahuan jasa leasing tersebut disebabkan anda merasa tidak mampu untuk melanjutkan cicilan. Setelah proses akad selesai, dan terjadi kesepakatan harga antara anda dengan calon pembeli, dan pembeli sadar atau tahu bahwa dia yang akan melanjutkan cicilan yang masih tertanggung, maka disepakatilah melakukan pindah tanggung jawab cicilan itu dari anda ke pembeli baru tersebut terhadap cicilan pembelian ke jasa leasing. Pahamkan?

Nah, permasalahan fikihnya adalah apakah akad semacam ini boleh? Terhadap hal itu, kita perlu menelaahnya dari sisi syarat dan rukun jual beli, apakah terpenuhi atau tidak.

Pertama, pada dasarnya semua akad muamalah itu hukumnya adalah boleh kecuali ditemukan adanya illat keharaman

الأصل في المعاملة إباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه

“Asal dari akad muamalah adalah boleh kecuali ditemukan adanya petunjuk keharamannya.”

Berangkat dari kaidah ini, hukum asal jual beli rumah hukum adalah boleh. Demikian juga, hukum kredit rumah (bai’ taqshith), hukum asalnya juga adalah boleh. Kebolehan praktik muamalah jual beli kredit ini dibatasi pada ada atau tidaknya illat keharaman dalam jual beli, yaitu riba nasiah (riba kredit). Riba nasiah, pada dasarnya merupakan akad jual beli yang tidak diketahui harga pasti close-nya di saat jatuh tempo pelunasan. Suatu misal, sepeda motor dijual dengan harga 15 juta. 15 juta ini adalah harga maklum, baik angka ini disajikan dalam bentuk global sebagai 15 juta itu, atau diperoleh dari penjabaran keuntungan yang dikehendaki dari harga kontannya sebesar 12 juta.

Baca Juga :  Hukum Meminjamkan Nama untuk Kredit

Misalnya, jika kontan, harganya 12 juta. Jika kredit, harganya 12 juta + bunga 25% diangsur selama 12 bulan. Bunga dari bunyi pernyataan semacam ini, dinamakan dengan istilah “keuntungan yang diharapkan” oleh pihak kreditur bila suatu barang dijual secara kredit. Alhasil, harga maklumnya adalah 12 juta ditambah 3 juta, sehingga total 15 juta dengan diangsur selama 1 tahun. Yang tidak diperbolehkan adalah, bila terjadi tertundanya pembayaran, maka pihak debitur dikenakan kewajiban membayar bunganya saja, meski pokok cicilannya tidak dibayar. Inilah yang dimaksud dengan riba nasiah yang diharamkan. Alhasil, jika tidak ada illat riba nasiah ini, maka harganya menjadi maklum dan akad jual beli menjadi sah. (Baca: Menggunakan Kartu Kredit dalam Islam, Benarkah Mutlak Riba?)

Kedua, akad pengalihan tanggungan itu hukum asalnya juga boleh. Akad semacam ini disebut dengan akad hiwalah atau hawalah. Menurut redaksinya, yang benar adalah dibaca hiwalah dengan wazan fi’alah yang artinya intiqal atau tahawwul (over). Dalam Madzhab Syafii, akad ini memiliki batasan sehingga disebut sebagai sah, yaitu: 1) ridlanya muhil (debitur lama/pihak yang berutang), 2) menerimanya muhtal (orang yang berhak atas utang / kreditur), 3) kondisi muhal bih (utang) masih menjadi tanggungan dari pihak debitur lama, dan 4) besaran utang pihak debitur lama dan pihak debitur baru (muhal alaih) wajib sama dalam jatuh temponya (ta’jil), besaran utangnya (hulul), dan obyek akadnya (jinsi / nau’). Dalam kasus Over Kredit di atas, keempat syarat ini – sejauh pengamatan penulis – telah dipenuhi semua. Oleh karenanya, tidak ada permasalahan terkait dengan akad hiwalah ini.

Ketiga, barang yang dijualbelikan sudah harus menjadi milik sempurna

Baca Juga :  Orang Tua Meminta Kembali Barang Pemberian, Bolehkah?

Akad kredit pada dasarnya merupakan akad jual beli dan tidak bisa disamakan dengan akad utang uang disebabkan adanya wasilah barang. Meski merupakan akad jual beli, namun sifat kepemilikan barang dari akad kredit adalah milkun dlaif (kepemilikan lemah) selagi belum terlunasi kreditnya. Oleh karenanya belum memenuhi syarat sempurnanya kepemilikan.

Jika harga kredit barang itu telah maklum diketahui harganya sejak awal transaksinya debitur lama dengan kreditur – seperti, misalnya 15 juta rupiah yang diangsur selama 24 bulan – maka, ketika terjadi penghentian akad di bulan yang ke 15, menandakan bahwa kepemilikan barang itu menjadi kepemilikan yang bersifat musya’ (kepemilikan bersama), yakni antara debitur lama dan kreditur. Komposisi kepemilikan itu seolah dapat digambarkan dengan rasio 15 : 9 terhadap 24 bulan masa angsuran. Sederhananya dapat digambarkan sebagai 5 : 3, dengan 5 adalah komposisi milik debitur lama terhadap barang dan 3 adalah komposisi milik kreditur terhadap barang. Karena diketahui komposisinya, maka berapapun komposisi itu, tetaplah merupakan barang nilai (mutaqawwam) sehingga layak untuk dihargai.

Dalam ketentuan fiqih Madzhab Hanafi, disebutkan bahwa menjualbelikan barang musya’ (barang milik bersama), hukumnya adalah boleh jika barang itu tidak bisa dibagi dua. Adapun untuk barang musya’ yang bisa dibagi, hukumnya tidak boleh, kecuali bila dibagi terlebih dulu.

ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة ، وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة

“Tidak boleh menghibahkan barang musya’ (barang dengan kepemilikan bersama) yang bisa dibagi kecuali melewati pembagian terlebih dulu. Adapun untuk barang musya’ yang tidak bisa dibagi, maka hukumnya boleh menghibahkanya.” (Fathul Qadir, Juz 9, halaman 28)

Alasan yang disampaikan oleh madzhab ini adalah karena perpindahan kepemilikan melazimkan adanya qabdlu (penyerahan) secara sempurna sebab nash.

ولنا أن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط كماله والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه ، وذلك غير موهوب

“Dan menurut kami, penyerahan barang akibat dari akad hibah (baca: jual beli!) merupakan yang manshush sehingga disyaratkan penyempurnaan serah terimanya, sementara resiko dari harta musya’ adalah serah terima itu tidak bisa dilakukan sebab kepemilikan itu menjadi terkumpul (milik bersama) antara salah satu pemilik lama dengan pemilik baru, yaitu orang yang diberi hibah (baca: pembeli!).” (Fathul Qadir, Juz 9, halaman 28)

Baca Juga :  Motor Kreditan Belum Lunas, Bolehkah Dijual?

Namun, untuk Madzhab Syafii, hukumnya boleh menjualbelikan barang musya’ semacam, meski merupakan barang yang tidak bisa dibagi atau bahkan merupakan barang yang bisa dibagi. Alasannya adalah, sebab dalam barang musya’, terdapat hak milik penjual. Yang dipentingkan dalam Madzhab Syafii, adalah asalkan status kepemilikan itu diketahui dan adanya kejelasan rincian akad (tafriq al-shafqah). Namun, ada catatan, bila terjadi pembagian, dan membutuhkan biaya pembagian, maka mu’natu al-qismah (biaya pembagian) merupakan tanggung jawab dari pembeli yang baru (debitur baru).

وَلَوْ تَنَازَعَا فِيمَنْ يَكِيلُ نَصَّبَ الْحَاكِمُ كَيَّالًا أَمِينًا يَتَوَلَّاهُ وَيُقَاسُ بِالْكَيْلِ غَيْرُهُ وَأُجْرَةُ كَيَّالِ الْمَبِيعِ أَوْ وَزَّانِهِ أَوْ مَنْ ذَرَعَهُ أَوْ عَدَّهُ وَمُؤْنَةِالثَّمَنِ وَمُؤْنَةِ إحْضَارِ الثَّمَنِ الْغَائِبِ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ عَلَى الْمُشْتَرِي

“Bila penjual (debitur lama) dan pembeli (debitur baru) terjadi perbedaan pendapat mengenai orag yang menakar (membagi barang musya’), maka pihak hakim bisa menengahi dengan menyuruh penakar yang dipercaya dan diutusnya, selanjutnya pemilik yang lain (jasa leasing/kreditur) mengikuti pertimbangan utusan / putusan hakim ini. Biaya penakar atau penimbang, atau pengukur, penghitung, penetap besaran harga barang yang dijual, meminta harga dari pihak yang tidak ada di majelis ke tempat dilangsungkannya akad, semua itu merupakan tanggung jawab pembeli (debitur baru).“ (Hasyiyat al-Jamal ala Syarh Raudlu al-Thalib, Juz 3, halaman 173)

Alhasil, karena semua biaya pembagian harus ditanggung oleh pembeli, maka yang harus diketahui berdasarkan ibarat ini, adalah harga bagian musya’ yang dimiliki oleh debitur lama merupakan yang wajib diketahui.

Keempat, Kedudukan Uang Cicilan yang belum terlunasi, menempati maqam apa?

Ketika, barang musya’ yang menjadi bagian debitur lama telah sah berpindah hak miliknya ke debitur baru, maka selanjutnya besaran cicilan yang belum terlunasi merupakan rangkaian dari akad syuf’ah, yaitu akad mengakuisisi barang milik lembaga jasa. Hukumnya adalah boleh dan legal secara syara’.

Walhasil, jika rangkaian pelaksanaan Over Kredit itu mengikuti ketentuan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di atas, maka tak ayal lagi, bahwa praktik Over Kredit itu adalah boleh. Unsur keharaman pada over kredit, hanya terjadi bila terdapat illat keharaman pada praktik tersebut, antara lain ada: riba, maisir (judi), gharar (spekulatif), ghabn (curang), dan harganya tidak maklum. Wallahu a’lam bi al-shawab

2 KOMENTAR

  1. […] BincangSyariah.Com – Kita sering mendengar kasus meminjamkan nama untuk mengajukan suatu kredit di lembaga keuangan. Apakah di lingkungan anda juga sering terjadi hal semacam ini? Termasuk akad apakah pola semacam itu? Bagaimana bila pihak debitur yang meminjam nama itu mangkir dari tanggung jawabnya? Siapa yang dikenai tuntutan pelunasan tanggung jawab tersebut? (Baca: Hukum Jual Beli dengan Sistem Over Kredit dalam Islam) […]

  2. […] Melihat keterangan di atas, jelas jual beli mystery box juga masuk pada kategori jual beli yang mengandung gharar. Sebab calon pembeli tidak mengetahui wujud barangnya seperti apa, sehingga mengandung spekulasi dan taruhan yang menyebabkan kemungkinan untung atau rugi bagi calon pembeli tersebut. Bahkan transaksi seperti ini rentan akan penipuan karena hanya pihak penjual yang mengetahui barang yang dijual. (Baca: Hukum Jual Beli dengan Sistem Over Kredit dalam Islam) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here