Metode Penggalian Hukum Islam Mazhab Maliki

0
6794

BincangSyariah.Com – Konon setelah selesai menyusun kitab al-Muwattha’, Malik bin Anas berkata kepada para muridnya, “Kitab ini merupakan keseluruhan pandangan fikihku yang diambil dari hadis Nabi dan pendapat para sahabat Nabi. Dengan demikian kitab ini adalah sebagai mazhab. Namun, jika ada informasi pengetahuan hukum Islam yang terkini, maka selayaknya akan ditambahkan.”

Para historiograf hukum Islam menilai bahwa metode pengajaran Imam Malik disandarkan pada hadis dan kajian atas makna-maknanya, kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan hukum yang tengah dihadapi saat itu. Permasalahan hukum yang dihadapi itu muncul dari para murid Imam Malik yang dihadapi dan dicarikan solusi hukum dan sumber hadis yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

Sumber-sumber hukum Islam yang digunakan oleh mazhab Maliki, sebagaiman mazhab-mazhab fikih lain adalah alquran, sunnah, ijma’ (konsensus para ulama). Dalam pandangan Maliki, sebuah hadis jika bertentangan dengan amal ahlul madinah sebagai sebuah tradisi, maka hadis itu ditolak, meskipun hadis itu adalah hadis sahih. Ini berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, bahwa suatu hadis tidak mesti memiliki efek hukum atau diamalkan jika tidak dikenal secara umum (masyhur).

Metode dan sumber hukum yang menjadi ciri khas yang bagi mazhab Maliki adalah ‘amal ahlul Madinah (praktik keberagamaan ahli Madinah). Pandangan ini dikarenakan, kala itu, masyarakat Madinah sebagian besar merupakan keturunan dari para sahabat Nabi, dan Madinah merupakan tempat Nabi mempraktikkan keberagamaan yang bisa jadi ditiru oleh satu generasi hingga generasi selanjutnya. Oleh karena itu, Imam Malik menganggap praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang otentik dalam bentuk perbuatan, bukan sekadar kata-kata.

Oleh sebagian peneliti, legitimasi praktik penduduk Madinah disinyalir sebagai cara pandang Imam Malik yang melihat bahwa tradisi penduduk ahli Madinah, sebagai hukum kolektif yang memiliki legitimasi pada perbuatan Nabi dan para sahabat.

Baca Juga :  5 Faktor Mazhab Maliki Banyak Dianut Mayoritas Muslim Afrika Utara

Imam Malik menyebutkan bahwa praktik ahli Madinah sebagai sumber hukum merupakan tradisi penduduk Madinah yang dianggap sangat dekat dengan masa Rasulullah. Hanya saja, sebagian pemerhati hukum Islam, menilai bahwa legitimasi ini dikarenakan Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah, sehingga otoritas hukum Islam sangat terbatas dengan penduduk Madinah. Di samping itu, penduduk Madinah termasuk dikenal sebagai daerah Hijaz yang direpresentasikan sebagai masyarakat yang homogen, berbeda dengan masyarakat Irak. Penduduk Hijaz dikenal dengan ahlu hadis, karena didominasi oleh para ulama hadis.

Selain praktik masyarakat Madinah, Imam Malik juga mengafirmasi tradisi sebagai ketetapan hukum. Jika praktik masyarakat Madinah lebih sebagai respons atas sunnah Nabi, maka tradisi dalam hukum merupakan sumber hukum Islam. bagi Imam Malik, tidak semua tradisi sesuai dengan spirit hukum Islam. Tradisi (urf) yang dilegitimasi adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Mazhab Maliki meski dikenal sebagai ahl al-hadis, karena sangat menyandarkan persoalan hukum pada sumber-sumber hadis dan perkataan sahabat (atsar sahabat), akan tetapi memiliki formula hukum jika suatu permasalahan tidak terdapat rujukannya di Alquran maupun hadis Nabi. Formula itu adalah istislah (berlandaskan kemaslahatan). Formula ini merupakan cara untuk keluar dari pemahaman hukum tekstualistik. Formula istislah melihat bahwa seluruh hukum harus didasarkan kepada kemaslahatan legitimatif (mu’tabarah). Yaitu, semua hukum yang tidak diterangkan dalam nash akan tetapi kemaslahatan, maka hukum itu legitimatif. Pandangan maslahat ini artinya mengakomodir maksud sebuah hukum yang tidak terdapat kejelasan dan rincian (tafshil) di dalam Alquran dan sunnah.

Meski Imam Malik dikenal sebagai amir al-mu’minin fil hadits (pemimpin kaum Muslimin di bidang hadis), tetapi beberapa fatwanya sangat mementingkan aspek kemaslahatan. Jalaluddin Abdurrahman dalam al-Maslahah al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri’, menerangkan bahwa jawaban atas problematika hukum Imam Malik dengan pertimbangan kemaslahatan diakui terpengaruh oleh Umar bin Khattab. Hal ini terlihat dari fatwa tidak potong tangan bagi pencuri pada masa paceklik. Jika merujuk kepada teks syariat, maka potong tangan harus ditegakkan, akan tetapi oleh Umar putusan itu dibatalkan dengan tidak menghukum pelaku.

Baca Juga :  Minhajul A'immah: Naskah Tunggal Fikih Empat Mazhab di Minangkabau

Dalam konteks tersebut, Imam Malik melihat bahwa maslahah mursalah sebagai dalil dari nash-nash syariat. Definisi kemaslahatan ini adalah bahwa tidak ada dalil syariat yang melegalkan sebuah kemaslahatan atau membatalkannya. Maka wilayah ini merupakan ijtihad (pendapat para ulama) tentang kemaslahatan sebuah hukum. Dengan demikian, bahwa maslahat legitimatif artinya cara pandang sebuah problem hukum Islam yang tidak tertera. Namun ia di sisi lain tidak bertentangan dengan nilai dan spirit syariat.

Abu Ishaq al-Syatibi, salah seorang ulama Maliki pada Abad 14 M, lebih jauh mengartikan maslahat kepada tiga level, yaitu level dharuriyat (primer), hajjiat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Pada tiga level inilah kemaslahatan dan kebutuhan diterjemahkan.

Contoh dari pandangan maslahah ini, hak pemimpin sebuah negara (bilad) untuk memungut pajak dari masyarakat. Di dalam Islam, kewajiban yang legitimatif adalah zakat. Karena persoalan pajak (al-kharraj) tidak ditemukan satupun dalil yang menjelaskan atau melarangnya, maka atas dasar kemaslahatan legitimatif, ia sah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah diperbolehkan untuk mengambil pajak agar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, metode pengambilan hukum dengan istislah (menganggap adanya kemaslahatan) merupakan cara mazhab Maliki untuk merumuskan hukum-hukum lebih guna menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul dalam situasi aktual.

Wallahu A’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here