Hukum Bermuamalah dengan Orang yang Mayoritas Hartanya Haram

0
1014

BincangSyariah.Com – Hakikat dari harta seorang muslim, adalah bukan milik sendiri, melainkan milik Allah SWT. Ia bersifat dikuasakan kepadanya dan suatu saat akan diminta kembali oleh Pihak Yang Maha Menguasakan atau diperintah untuk menyalurkan pada hal-hal yang diridlai oleh-Nya. Jika suatu harta tidak disalurkan sesuai dengan ridla-Nya, maka tak urung, pihak yang dititipi akan terkena pasal keharaman sehingga berdosa.

Pemanfaatan harta pihak lain tidak dengan seidzin-Nya ini, kedudukannya menjadi sama dengan harta ghashab. Jika tidak dikembalikan, maka masuk menjadi qardlu haqiqy (utang). Utangnya siapa? Utang muslim ke Allah SWT yang telah memberi kuasa dia untuk menyimpan harta tersebut. Itulah hakikat harta bagi seorang muslim.

Al-‘Alamah al-Dasuqy, seorang ulama dari kalangan Madzhab Maliki, di dalam kitabnya Hasyiyah ‘ala Syarhi al-Kabir, pernah mengatakan:

وأما من كان كل ماله حرام – إلى أن قال –  فهذا تمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره

“Orang yang semua hartanya terdiri dari harta haram,…., maka ia dicegah dari menggunakan harta itu dalam mu’amalah dan utang piutang (mudayanah). Ia juga dicegah dari melakukan penyaluran yang bersifat hartawi dan selainnya.” (Al-Dasuqy, Hasyiyah ‘ala Syarhi al-Kabir, Kairo: Dar Ihyai al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt., Juz 3, halaman 277).

Di dalam kitabnya ini, al-Dasuqy mengistilahkan bahwa status orang yang semua hartanya terdiri dari harta haram, adalah sebagai al-mustaghriq al-dzimmah. Apa itu mustaghriq al-dzimmah? Istilah ini muncul karena orang yang seluruh hartanya terdiri dari harta haram, ketika ia bermuamalah dengan orang lain, maka harta yang diserahkannya itu dihukumi sebagai bukan tsaman (harga dalam jual beli) atau bahkan ujrah (upah dalam ijarah). Mengapa? Karena ketentuan tsaman dan ujrah adalah harus berasal dari harta halal. Jadi, jika ia membayar dengan tsaman atau ujrah kepada orang lain yang berasal dari harta haram, maka pada hakikatnya ia telah berhutang berupa harta halal ke orang lain.

Suatu misal, ia membeli sembako. Ia membelinya dengan harta yang berasal dari pekerjaan yang tidak halal. Ketika sembako itu sudah diberikan kepadanya, dan kemudian ia menyerahkan uang haram itu kepada penjualnya, maka jadilah uang haram itu hakikatnya tidak sah sebagai alat pembayaran. Jika ia nekad membayarkannya, maka uang haram itu menjadi bagian dari tanggungannya (utang) untuk mengembalikan ke dirinya sendiri tentunya. Karena harta haram, pasti diperoleh dengan jalan bathil atau berdosa.

Baca Juga :  Kriteria Harta yang Wajib Dizakati

Dan bila suatu harta diperoleh dengan jalan bathil, maka hakikatnya ia berhutang kepada pihak yang telah didhaliminya. Jadi, bila harta itu kemudian ia gunakan untuk berbelanja, maka dia telah berdosa dua kali, yaitu dosa utang karena membelanjakan, dan dosa sebab mengghashab harta orang lain yang ada di dirinya dalam bentuk harta haram. Itulah sebabnya ia diistilahkan sebagai mustaghriq al-dzimmah (orang yang tenggelam dalam tanggungan). Cara mencegahnya agar tidak berlarut-larut dalam dosa dan tanggungan, maka ia harus menahan diri untuk tidak mengkonsumsinya (man’u).

Bagaimana sekarang bila kondisinya dibalik? Misalnya, ia membeli sesuatu dari orang yang hartanya adalah haram. Dalam kondisi seperti ini, Ibnu Qudamah al-Maqdisi menjelaskan:

وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال؛ كالسلطان الظالم، والمرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله، فهو حلال، وإن علم أنه حرام، فهو حرام

“Bila seseorang membeli harta orang lain yang mayoritas hartanya merupakan harta haram, misalnya seperti harta seorang pemimpin yang telah berbuat aniaya (dhalim), maka jika dia mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut merupakan harta halal, maka halal pula membelinya. Dan apabila ia tahu bahwa barang yang dijual itu adalah haram, maka haram pula harta itu.” (Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mughny, Kairo: Dar Ihyai al-Turats al-‘Araby, tt., Juz 4, halaman 180).

Contoh praktis: “Ada seseorang yang menjual sepeda curian. Bila pembeli tahu bahwa sepeda itu hasil mencuri, maka sepeda itu menjadi haram baginya untuk dibeli. Dan bila ia tidak tahu bahwa sepeda itu hasil mencuri, maka boleh baginya membelinya.”

Haramnya sepeda yang dibeli oleh orang yang mengetahui bahwa sumber asal sepeda adalah diperoleh dari jalan haram, adalah disebabkan karena penguasaan harta haram dari penjual ke pembeli adalah tidak sah. Penyebabnya? Karena kedudukan harta haram tersebut bagi penjual adalah sebagai bukan milik, melainkan sama dengan harta maghshub dari orang lain yang dicurinya. Alhasil, mengalihkannya kepada orang lain, sama kedudukannya dengan mengalihkan harta maghshub. Padahal tujuan dasar dari jual beli, adalah tamlik (upaya memiliki). Jadi, terjadi ta’arudl (pertentangan) di sana, yang statusnya dimenangkan oleh status maghshub tentunya.

Baca Juga :  Tiga Macam Bentuk Kezaliman yang Dilakukan Manusia

Kalau begitu, apakah bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya terdiri dari harta haram itu sebagai yang tidak diperbolehkan? Sudah barang tentu tidak begitu. Ada perincian yang harus dilakukan, yaitu: Pertama, jika harta itu bisa dibedakan antara mana yang halal dan mana yang haram, maka boleh bermuamalah dengan harta yang halal, dan haram bermuamalah dengan harta yang haram. Kedua, jika harta itu tidak bisa dibedakan menurut asalnya, melainkan sudah terjadi ikhtilath (percampuran), maka bermuamalah dengan pemiliknya adalah harus memenuhi kaidah muqaddaran (dikira-kirakan). Para ulama menyampaikan:

أما إذا اختلط حلال المال بحرامه ولم يمكن التمييز بينهما، فلا يخلو الحال من أن يكون مقدار المال الحرام هو الأكثر الغالب، أو هو الأقل، أو يكون قد تساوى حلال المال وحرامه، أو تكون النسبة بينهما مجهولة؛ فما لم يكن مقدار الحرام هو الأكثر الغالب جاز التعامل؛ لأن الظاهر امتلاك الإنسان ما في يده، ولا يُعدل عن الظاهر إلا بعلم أو ظن غالب، ولا يحصل شيء من هذا إلا بتمييز المال الحرام أو بكونه غالبًا على الحلال

“Apabila terjadi percampuran antara halal dan haramnya harta, sementara tidak bisa membedakan keduanya, maka tidak bisa tidak dalam kondisi seperti ini untuk mempertimbangkan kadar harta haram itu sebagai yang mayoritaskah, atau minimalkah, atau samakah. Atau setidaknya menurut nisbah yang tidak diketahui dari keduanya. Oleh karenanya, selagi kadar haram itu tidak lebih banyak dari mayoritas harta, maka boleh bermuamalah dengannya, karena bagaimanapun secara dhahir, hak kepemilikan manusia itu adalah apa yang ada ditangannya. Tidak boleh beralih dari sesuatu yang dhahir (jelas) kecuali adanya kepastian dalam pengetahuannya, atau berdasar prasangka yang benar. Oleh karenanya pula, hal semacam ini tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa bisanya membedakan harta yang haram dari yang halal, atau mayoritas dari keduanya dari sisi kehalalannya.” (Ibnu Nujaim, Al-Asybah wa al-Nadhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., halaman 84).

Baca Juga :  Trading di Black Market dalam Islam

Syeikh Jalaluddin al-Suyuthy, salah satu ulama dari kalangan Syafiiyah menambahkan:

أما إذا كان الحرام هو الغالب، فالأصل حينئذ أن المعاملة تجوز مع الكراهة، لكن إذا ترتب على ترك المعاملة في هذه الحالة وقوع أحد الطرفين في الحرج أو حالة الضرورة، أو عمت بلوى الناس بذلك، جاز التعامل بلا كراهة؛ لأن وقوع التعامل بالمال الحرام يكون حينئذ محلّ ظن، بينما وقوع الحرج أو البلوى يكون محلّ قطع، والقطع مقدم على الظن، كما أنه قد تقرر في قواعد الفقه الإسلامي أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila harta haram itu yang menduduki mayoritas, maka hukum asal bermuamalah dengan pihak sedemikian ini adalah boleh yang disertai dengan kemakruhan.

Namun, apabila karena meninggalkan muamalah itu justru bisa menyebabkan salah satu pihak jatuh dalam kesulitan atau kondisi memprihatinkan, atau apabila kondisi bermuamalah dengan pemilik harta haram itu sudah merupakan ‘ammati al-balwa (tidak bisa tidak karena sudah menjadi hal yang umum), maka bermuamalah dengan pemilik mayoritas haram haram adalah boleh tanpa adanya kemakruhan.

Mengapa? Karena bermuamalah dengan harta haram dalam kondisi ini menduduki posisi dhan (prasangka). Sementara kesulitan dan kondisi balwa merupakan sesuatu yang pasti (bila ditinggalkan). Oleh karenanya sesuatu yang bersifat pasti harus didahulukan dibandingkan prasangka.

Sebagaimana hal ini merupakan yang disinggung dalam qaidah fikih islami sebagai “apabila terjadi pertentangan dua mafsadah, maka yang harus dihindari pertama kalinya adalah mafsadah yang terbesar dalam menimbulkan kerugian sembari tetap berusaha mencari solusi dlarar yang paling ringan dari kedua mafsadah itu.” (Jalaluddin Al-Suyuthy, Al-Asybah wa al-Nadhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., halaman 87).

Dengan berlandaskan kaidah ini, maka bermuamalah (niaga atau jasa, dan sejenisnya) dengan pihak yang mayoritas haram sumber pendapatannya, hukumnya menjadi boleh tanpa unsur kemakruhan. Illat yang dipergunakan adalah ‘ammati al-balwa, dan berusaha menghilangkan kesulitan. Akan tetapi, catatan yang terpenting adalah adanya kulfah (yaitu beban kerja). Tanpa adanya kulfah, maka menjadikan bermuamalah dengannya sebagai tidak ada faktor penguatnya (murajjih) untuk mendapatkan harta halal. Sampai di sini, keterangan itu harus dipahami. Wallahu a’lam bi al-shawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here