Hukum Arisan Qurban Menurut Fiqih Madzhab Syafii

0
1558

BincangSyariah.Com – Hukum menyembelih hewan qurban adalah sunnah muakkadah. Bergotong royong agar terwujudnya seseorang bisa melakukan ibadah qurban, hukumnya adalah boleh, sebab arisan sendiri hukumnya adalah boleh. Di dalam Hasyiyah al-Qalyuby ‘ala al-Mahally, dijelaskan:

فَرْعٌ : الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَتَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ, إلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةٌ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ

(Permasalahn cabang). Terdapat suatu perkumpulan yang masyhur di kalangan wanita dengan cara ada seorang wanita mengambil sejumlah uang yang ditentukan dari semua anggota setiap jum’atnya atau setiap bulannya, kemudian uang yang terkumpul diberikan kepada seseorang dari mereka secara bergiliran, satu demi satu sampai akhir giliran. Hukum muamalah ini adalah boleh sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syaikh Wali Al Iroqy.” (Hasyiyah al-Qalyuby ‘ala al-Mahally, Juz 2, halaman 258)

Ada beberapa ketentuan, bila arisan tersebut dilekatkan dengan ibadah qurban. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Adanya niat dari peserta atau kemahuan secara bergiliran untuk saling tolong menolong antar sesama anggota peserta.

Syariat memerintahkan bahwa tolong-menolong itu hendaknya dilakukan untuk mempermudah terlaksananya perbuatan kebajikan dan taqwa. Dan syariat juga melarang melakukan tolong-menolong pada perbuatan yang mengarah pada perilaku keji (fakhsya’) dan kemungkaran (Q.S. Al-Maidah [5]: 2). Tolong menolong dalam mempermudah terlaksananya ibadah qurban, adalah yang dikuatkan dalam syariat seiring menyembelih qurban adalah ibadah yang dimaksudkan untuk taqarrub (mendekat) kepada Allah SWT.

  1. Semua peserta menyadari bahwa uang yang diterima dari hasil akad arisan ini, adalah bersifat utang.

Dalam syariat, tolong menolong yang diawali dengan penyerahan harta kepada pihak lain untuk dimiliki, ada dalam beberapa model, antar lain : zakat, shadaqah, nafkah, hibah, hadiah, wakaf, waris, washiyat dan utang. Penyerahan harta yang disertai kewajiban mengembalikan padanannya pada waktu yang telah dijanjikan (jatuh tempo), adalah termasuk akad utang (qardl). Hukum mengembalikan harta utang adalah wajib.

Baca Juga :  Setan Diikat di Bulan Ramadhan, Kenapa Maksiat masih Terjadi?

Ada 2 ketentuan pengembalian utang khususnya bila dikaitkan dengan objek yang dijadikan akad utang (ma’qud ‘alaih), antara lain sebagai berikut:

Jika objek utang itu berupa uang atau barang ribawi

Jika objek yang diakadkan sebagai utang adalah berupa emas, perak, barang ribawi atau uang, maka hukum mengembalikannya adalah wajib mengikuti ketentuan matsalan bi mitslin, sama jenis, berat, takaran dan timbangannya. Jika objek utang itu berupa uang rupiah, maka wajib mengembalikan sesama uang rupiah dengan jumlah sama, tanpa tambahan apapun.

(وَيُرَدُّ ) فِي الْقَرْضِ ( الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ ) ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَقِّهِ وَلَوْ فِي نَقْدٍ بَطَلَ التَّعَامُلُ بِهِ

Dalam Qordlu (hutang piutang), ketentuan wajibnya mengembalikan adalah barang tersebut harus sepadan (matsalan bi matsalin), karena sepadan ini merupakan yang lebih dekat terhadap haknya orang yang diutangi, kendati utang itu berupa naqd (uang) yang sudah tidak berlaku lagi penggunaannya” (Mughni al-Muhtaj, Juz 3, halaman 5)

Adanya penambahan yang disyaratkan di muka dan diberikan kepada pihak yang mengutangi, hukumnya adalah termasuk akad riba qardli.

أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا

“Para ulama bersepakat bahwasanya sesungguhnya orang yang meminjami ketika mensyaratkan kepada orang yang dipinjami berupa tambahan atau hadiah melebihi apa yang dipinjamkannya, maka mengambil tambahan atau hadiah tersebut adalah termasuk riba.” (al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz 33, halaman 26)

Lain halnya bila tambahan itu berlangsung spontan, dan tanpa ada ketentuan sebelumnya di dalam akad, maka hukum tambahan itu merupakan hadiah atau hibah dan dibolehkan sebab adanya sabda Baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utangnya.

Jika objek utang itu berupa barang

Baca Juga :  Lima Macam Hukum Talak

Jika objek utang itu berupa barang maka hukumnya tidak harus sama persis barangnya, sebab pengembalian yang sama persis barangnya, menandakan akad tersebut bukan akad utang, melainkan akad i’arah (pinjam barang) dan mustahil dalam utang. Antara utang barang dengan pinjam barang, adalah dua hal yang berbeda.

Salah satu catatan yang harus diperhatikan adalah ketika akad utang itu berupa objek barang (mutaqawwam), maka ketentuan pengembalian utang tersebut adalah jika barangnya merupakan hal yang serupa atau mendekati. Dalam teks syariah, akad seperti ini sering dikenal dengan istilah shuratan. Suatu contoh, Baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah meminjam onta bikr (usia masuk 6 tahun) dan mengembalikannya dengan rupa onta ruba’i (masuk usia 7 tahun). Meskipun onta itu berbeda sisi usianya, dan harganya, namun hal itu dibolehkan sebab secara fisik, onta bikr dan onta ruba’i itu hampir sama. Istilah hampir sama seperti ini, dikenal dengan istilah shuratan.

قوله : { اقترض بكرا ورد رباعيا } والبكر ما دخل في السنة السادسة والرباعي ما دخل في السابعة ويقال له الثني قوله: (أو في صفة المثل ) علم أنه من جملة الصورة كحرفة العبد .وإذا اختلفا في قدر القيمة أو في صفة المثل فالقول قول المستقرض .

“Ucapan mushannif: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah meminta dicarikan utangan berupa onta bikran, kemudian beliau mengembalikan dengan onta ruba’i. Onta bikr adalah onta yang berusia masuk pada tahun keenam. Sementara onta ruba’i adalah onta yang masuk ke usia tahun ke tujuh, dan sering disebut sebagai onta Tsunya. Ucapan mushannif (atau di dalam sifat yang semisal), yakni sebagaimana umum difahami sebagai termasuk satu shurah (satu gambaran) adalah seumpama karakteristik seorang budak. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam kadar nilai barang yang dijadikan pembayar utang atau kesepadanan karakteristik barang yang dipakai membayar utang, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pihak yang meminta dihutangi.” (Al-Mahally, Juz 2, halaman 5).

  1. Adanya penjamin yang siap bertanggung jawab mengumpulkan donasi peserta, mengumpulkannya dan menasarufkannya untuk membeli hewan qurban. Salah satu bentuk dari jaminan ini adalah, bila ada anggota yang mangkir dari tanggung jawab membayar, maka pihak admin siap bertanggung jawab untuk menagihnya.
Baca Juga :  Tafsir: Bagaimana Al-Qur'an menjelaskan Cahaya dan Kegelapan?

Ketidakhadiran orang yang mangkir dari melakukan kewajibannya dalam suatu kesepakatan bersama, merupakan tanggung jawab pemimpin dari kumpulan tersebut. Mengapa? Sebab ada kaidah yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemashlahatan” (Al-Asybah wa al-Nadhair, Juz 1, halaman 122)

Admin, kedudukannya diqiyaskan dengan Imam sebab adanya hikmah wewenang untuk mengatur (tasharruf). Bedanya adalah, kadangkala admin berlaku sebagai pihak yang membuka / inisiator sebuah kegiatan. Selaku inisiator, maka admin merupakan orang yang berhubungan langsung dengan anggota, di dalam kedudukannya selaku pihak yang menjamin terlaksananya kegiatan. Bila kegiatan itu penuh risiko, maka admin menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menanggung risiko kerugian tersebut, sebab ia merupakan pihak yang langsung berhubungan dengan sumber masalah (mubasyir). Itulah sebabnya, jika ada kasus mangkirnya pihak tertanggung untuk melunasi arisan qurban, maka adminlah pihak yang harus bergerak mengingatkannya atau secara hukum ia bertindak atas nama anggota untuk mempertanggungjawabkannya.

Wallahu a’lam bi al-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here