HAM Pasca Post-Modern dalam Perspektif Ke-Indonesiaan

0
289

BincangSyariah.Com – Di era digital saat ini, media tidak lagi hanya didefinisikan melalui media cetak dan media elektronik semata. Dengan satu klik saja, sebuah berita dapat dengan cepat tersebar di dunia maya. Kemajuan teknologi dan peralihan peran individu ini juga tentunya memiliki efek yang lain. Mudahnya penyebaran informasi juga mendorong mudahnya berita-berita palsu atau hoaks tersebar. Kondisi ini didukung pula dengan algoritma khusus dalam media sosial yang dapat dengan mudah “membaca” kebiasaan penggunanya. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pembentukan opini publik di dunia maya.

Kebenaran tidak lagi merupakan sesuatu yang valid, namun seringkali merupakan garis samar antara fakta dan emosi atau kepercayaan pengguna media. Polarisasi, kemudian seringkali diidentikkan dengan efek media sosial dan politik dewasa ini. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga fenomenanya mengemuka di belahan dunia lainnya. Oxford Dictionary bahkan menyebutkan “post-truth” sebagai Word of The Year pada tahun 2016 sebagaimana disebutkan dalam Indonesia.fnst.org

Hari ini kita menyaksikan dunia semakin mengglobal, bahkan dunia dan informasi di dalamnya dapat kita akses melalui gadget di tangan kita. Teknologi juga telah menyeimbangkan informasi antarkomunal dalam masyarakat. Era sebelumnya dikenal dengan asymmetric information karena info hanya bisa diakses kalangan tertentu. Namun, di era borderless media dengan teknologi seperti sekarang, semua info dapat dengan mudah tersebar.

Semua orang bisa mengakses informasi, dan media informasi (termasuk media sosial) saat ini berperan penting sebagai to lead public perception. Demikian pula dengan apa yang kita lihat pada fenomena HAM, kemudahan mencari dan mendapatkan segala sumber informasi menjadi alasan utama mengapa isu HAM di Indonesia juga kembali dan cepat naik kepermukaan publik hal ini juga didukung dengan adanya keterbukaan informasi publik.

Baca Juga :  Rasul pun Jarang Ikut Perang

Ann Florini, penulis buku The Coming Democracy: New Rules for Running a New World (diterbitkan Island Press:2003), punya sebuah mantra sakti untuk negara yang sedang berjuang menjadi demokratis. Katanya, keterbukaan merupakan komponen esensial dalam demokrasi dan menjadi bagian pemberdayaan sebuah masyarakat.

Keterbukaan itu, kata Florini, mencakup segala hal, termasuk di dalamnya adalah keterbukaan informasi. Dalam hal keterbukaan informasi ini, Indonesia termasuk beruntung, bila dibandingkan, misalnya dengan negara jiran yang lebih makmur, misalnya Singapura dan Malaysia.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Publik dapat dengan mudah mengakses informasi di badan-badan publik termasuk pengadilan dan lembaga hukum lainnya untuk dapat mengetahui pelanggaran HAM dan proses hukumnya yang sedang berjalan serta dapat juga mengawasi proses hukumnya. Namun, ini menjadi tantangan tersendiri dalam perlindungan di Indonesia, mengapa demikian ? karena sebagian kalangan menganggap bahwa keterbukaan informasi menjadikan seorang pribadi atau sebuah negara layaknya sebuah aquarium. Seluruh aspek privasi-privasi bisa diketahui dan dilihat bukan hanya oleh keluarga terdekat, tapi  diketahui dan dilihat khalayak bahkan dunia internasional.

Hal ini menjadi “tendensius”, mangapa ? karena disatu sisi kita sangat menginginkan adanya transparansi (keterbukaan informasi) dalam proses penanganan pelangaran HAM tapi disisi lainnya kita juga dapat berpotensi untuk melanggar HAM seseorang karena telah melanggar privasi seseorang.

Baca Juga :  Bagaimana Cara Malaikat Izrail Mencabut Nyawa Orang Banyak?

Selain itu persoalan intoleransi di era populisme dan pasca kebenaran kembali menghangat, sebagai contoh Peristiwa pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai, Sumatera Utara (29 September 2016) juga menunjukkan betapa rentannya ikatan toleransi kita, sehingga sangat mudah tersulut oleh hal kecil dan dipicu oleh beredarnya informasi di media sosial yang tidak bertanggung jawab.

Ditambah kejadian pelarangan beribadah bagi umat Kristiani di Bandung beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa kelompok intoleran masih bisa menunjukkan kekuasaannya di atas kewenangan negara. Diduga ada pembiaran dari Kepolisian karena tidak melakukan tindakan untuk melindungi umat Kristiani yang sedang beribadah.

Kejadian di Bandung tersebut mengukuhkan predikat Provinsi Jawa Barat sebagai daerah yang paling intoleran. Menurut kajian Komnas HAM, Wahid Institute, dan Setara Institute, hal ini karena peristiwa yang merusak toleransi beragama dan berkeyakinan banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang menyatakan permintaan maaf atas kejadian itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa peristiwa itu adalah hal yang kecil.

Hal ini merupakan tantangan dalam penanganan dan perlindungan HAM era populisme dan pasca kebenaran dalam perspektif keIndonesiaan. Apabila terus dibiarkan, tindakan intoleran ini akan menumbuhkan peristiwa serupa yang lebih besar dan meluas, sehingga harus dicegah dan ditindak sejak masih menjadi benih-benih intoleran.

Untuk itu jangan pernah lelah berikhtiar untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Jangan beringsut sejengkal pun. Modal utama yang harus terus dijaga adalah kebebasan. Termasuk kebebasan dalam mengakses informasi, tentu saja kebebasan yang tidak merampas free will orang lain. Kebebasan yang dibingkai oleh keadaban publik, yang mampu mewujudkan keadilan sosial dan harmoni sosial. Bukan kebebasan yang mengumbar kebencian dan permusuhan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.