Pelaku Penusukan Wiranto Termasuk Pemberontak? Ini Pesan Rasulullah untuk Muslim yang Hendak Memberontak

0
1005

BincangSyariah.Com – Aksi kekerasan yang diduga dilakukan kelompok yang berpahaman keras kian merebak di Indonesia. Bahkan baru-baru ini terjadi penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto. Apakah hal tersebut termasuk dari pemberontakan? Bagaiamana pesan Rasulullah mengenai Muslim yang hendak memberontak?

Para ulama (yang tingkat kealiman dan kualitas ketakwaannya tidak diragukan lagi) dan tokoh bangsa sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Ahmad Baso, “Agama NU” untuk NKRI, 2015: 252).

Ia bukan negara Islam yang berdasarkan kepada pemahaman zahir al-Qur’an dan hadis, tetapi negara kesatuan yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan nilai-nilai agama sebagai salah satu acuan dalam kehidupan bernegara, dan menjamin seluruh masyarakatnya dalam menjalankan ajaran agama mereka masing-masing.

Dalam perkembangannya, kesepakatan ini terus dipertahankan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Kedua ormas Islam ini tidak hanya meramaikan bumi Nusantara dengan pemahaman Islam moderat dan menolak pemahaman-pemahaman Muslim ekstremis yang secara nyata menolak Pancasila dan demokrasi, tetapi juga banyak berkontribusi terhadap keberlangsungan demokrasi yang damai dan berkeadaban (Muhammad Najib Azca, dkk., Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi, 2019).

Dalam diskursus ushul fikih, kesepakatan para ulama dan tokoh bangsa ini dikenal dengan istilah ijmak. Para ulama Sunnî dari empat mazhab (Ḥanafî, Mâlikî, asy-Syafî‘î, dan Ḥanbalî) sama-sama sepakat menganggap ijmak sebagai bagian dari sumber hukum Islam. Mengingat beberapa sumber hukum Islam (maṣâdir al-aḥkâm) yang disepakati (al-muttafaq ‘alaiha) oleh mereka adalah al-Qur’an, hadis, ijmak, dan qiyâs.

Adapun beberapa sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan (al-mukhtalaf fîhâ) adalah: istiḥsân, maṣlaḥah mursalah, istiṣhâb, syar‘un man qablanâ, qawl aṣ-aḥâbah, dan urf (Wahbah az-Zuḥailî, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, 1986, II: 417).

Dengan demikian, salah satu sumber hukum Islam yang harus dijadikan pijakan utama generasi bangsa untuk terus mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ijmak itu sendiri. Apalagi kenegaraan merupakan urusan keduniaan (muamalah), bukan urusan keagamaan murni (ibadah).

Menurut Sayyid Sâbiq, urusan keduniaan seperti politik, peradilan, dan peperangan harus didasarkan kepada musyawarah. Sementara urusan keagamaan murni seperti hukum-hukum ibadah harus didasarkan kepada ketentuan wahyu, baik al-Qur’an maupun hadis (Fiqh as-Sunnah, 2009: 6).

Namun demikian, belakangan ternyata tidak sedikit masyarakat Indonesia yang berani melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Baru-baru ini api pemberontakan di Papua kembali menyala dan membara. Bahkan diduga terdapat beberapa Muslim yang berafiliasi kepada ISIS juga menyerukan jihad melawan pemerintah di sana.

Baca Juga :  Bolehkah Membatalkan Puasa Syawal saat Bertamu?

Padahal jihad sendiri, menurut Yûsuf al-Qaraḍâwî, hanya ditujukan untuk menolak serangan musuh, melawan musuh yang membunuh orang-orang Islam, membebaskan orang-orang lemah yang tertindas, dan menertibkan para pemberontak, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dan melampaui batas terhadap aturan-aturan. Jihad sama sekali tidak disyariatkan untuk permusuhan yang dilakukan dalam keadaan damai.

Jihad tidak boleh dilakukan kepada orang-orang yang secara nyata tidak memusuhi, menyakiti, dan memerangi umat Islam. Sebab, Islam memang tidak menghendaki peperangan, tetapi menghendaki perdamaian secara global (Kaifa Nata‘âmal ma‘a al-Qur’ân al-‘Aẓîm?, 1999: 121).

Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi Muslim Indonesia yang ingin memberontak kepada pemerintahan yang sah merenungkan dan mempertimbangkan secara mendalam beberapa sabda Rasulullah saw. berikut.

Salah satu ulama hadis yang mengabadikan beberapa sabda Nabi saw. tersebut adalah Imam Muslim. Beliau menulis secara khusus beberapa sabda Nabi saw. tentang pemerintahan (kitâb al-imârah) dalam Ṣaḥîḥ Muslim (juz II, penerbit al-Hidâyah, Surabaya). Dalam hal ini, penulis hanya mengetengahkan beberapa hadis, seperti:

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ يَعْصِنِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ.

“Barangsiapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah dan barangsiapa durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa taat kepada pemimpin (pemerintah), maka sungguh dia telah taat kepadaku dan barangsiapa durhaka kepada pemimpin (pemerintah), maka sungguh dia telah durhaka kepadaku (hlm. 129)”.

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيْ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ.

“Wajib bagimu mendengar dan taat (kepada pemimpin/pemerintah), baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik menyangkut perkara yang kamu senangi maupun benci, dan memetingkan diri sendiri daripada urusan-urusanmu (hlm. 130).”

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

“Wajib bagi seorang Muslim mendengar dan taat (kepada pemimpin/pemerintah), baik dalam perkara yang dia sukai maupun perkara yang dia benci, kecuali diperintah dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk melakukan perbuatan maksiat, maka dia tidak boleh mendengar dan taat (hlm. 131).”

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْأً فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

“Barangsiapa membenci suatu tindakan (kebijakan) pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Karena sesungguhnya tiada seorangpun yang keluar dari pemerintah sejengkal saja, maka dia akan mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah (hlm. 136).”

Menurut Imam an-Nawawî, para ulama sepakat bahwa setiap Muslim wajib taat kepada pemerintah yang sah selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Namun, apabila pemerintah tersebut mengajak kepada kemaksiatan, maka ia haram ditaati. Hal ini berdasarkan an-Nisâ’ (4): 59: “wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri” dan beberapa hadis dalam kitâb imârah, yang salah satunya telah penulis sebutkan tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa ulil amri adalah ulama.

Baca Juga :  Sejarah Pengangkatan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq

Sebagian ulama lainnya mengatakan ia adalah ulama dan pemimpin. Namun, jumhur ulama tafsir, fikih, dan lainnya, baik salaf maupun khalaf, sepakat bahwa ulil amri di sini adalah seorang pemimpin (pemerintah) yang wajib ditaati. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ulil amri hanyalah khusus kepada para sahabat saja adalah jelas keliru (Ṣaḥîḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawî, 1930, XII: 222-223).

Selain itu, para ulama mengatakan bahwa setiap Muslim wajib taat kepada pemerintah dalam semua keadaan, baik berkaitan dengan perkara yang menyusahkan, perkara yang dibenci, maupun perkara-perkara lain selama tidak berkaitan dengan kemaksiatan. Bahkan meskipun pemerintah mementingkan diri sendiri dalam menikmati harta (kekayaan) negara dan tidak memberikan hak-hak rakyat yang seharusnya diberikan. Adapun apabila berkaitan dengan kemaksiatan, maka tidak wajib mendengar dan taat kepadanya (Ṣaḥîḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawî, hlm. 224-225).

Kenyataan ini berdasarkan kesepakatan pendapat para ulama. Sebab, memberontak terhadap pemerintah akan menyebabkan kemudaratan dan kerusakan terhadap kebelangsungan hidup umat Islam sendiri, baik berkaitan dengan agama maupun harta-bendanya (Ṣaḥîḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawî, hlm. 225).

Sedangkan orang yang mati dalam rangka memberontak pemerintah sama dengan matinya orang-orang jahiliyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Artinya sama dengan matinya orang-orang jahiliyah yang berada dalam kesesatan, perpecahan, dan tiadanya pemimpin yang ditaati (Ṣaḥîḥ Muslim, II: 136).

Dalam kesempatan lain, berdasarkan anjuran beberapa hadis yang disebutkan dalam kitâb imârah, Imam an-Nawawî mengatakan bahwa setiap Muslim tetap harus mendengar dan taat kepada pemerintah meskipun fasik dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa (seperti mengambil kekayaan negara dan lain sebagainya) selama tidak mengajak kepada kemaksiatan.

Bahkan masyarakat Muslim tetap harus mendengar dan taat kepada pemerintah meskipun berbuat zalim dan sewenang-wenang. Mereka tidak boleh melawan dan memberontak, tetapi mengambil langkah lain dengan memohon kepada Allah agar menolak dan menghilangkan kezaliman dan kesewenang-wenangannya dan memperbaiki pemerintahan tersebut (Ṣaḥîḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawî, hlm. 232 & 237).

Namun demikian, menurut penulis, beberapa hadis dan penjelasannya tersebut memiliki konteks dan nuansa sosial-politik tersendiri dengan sistem pemerintahan yang berlaku pada waktu itu. Dalam konteks keindonesiaan, berarti beberapa hadis itu harus dipahami dalam kerangka berpikir Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi.

Dalam hal ini, setidaknya penulis memahami dua hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah: pertama, masyarakat Indonesia tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah dalam keadaan dan situasi apapun. Sebab, perbuatan ini bertentangan dengan beberapa hadis tersebut dan undang-undang Indonesia yang merupakan hasil ijmak itu sendiri.

Baca Juga :  Makar Berdalil Agama, Apakah Boleh Dibasmi?

Apalagi, dalam konteks sekarang, diketahui pemerintah (presiden) tidak pernah menyuruh masyarakat Muslim untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi, semakin tidak menemukan justifikasi keislaman untuk memberontak kepada pemerintah yang sah.

Kedua, apabila pemerintah menyelewengkan kekuasaannya dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menganiaya dan menyengsarakan rakyat, maka ia harus diperjuangkan melalui cara-cara yang konstitusional, bukan dengan cara makar atau memberontak. Sebab, Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Sehingga pemerintah dan rakyat sama di depan hukum.

Mereka tunduk kepada hukum dan tidak ada satupun dari mereka yang kebal hukum. Oleh karena itu, apabila pemerintah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, maka ia harus diadili dan dihukum sesuai dengan keputusan pengadilan yang berpegang teguh kepada hukum dan keadilan.

Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan semua masyarakat (pemerintah dan rakyat) sama di depan hukum. Di sinilah penulis menganggap sistem demokrasi ini sangat selaras dengan al-‘Aṣr (103): 3 karena memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada pemerintah dan rakyat untuk saling mengingatkan dan menasihati dalam kebenaran.

Dengan kata lain, sebenci apapun terhadap perilaku dan kebijakan pemerintah Indonesia yang (misalkan) dianggap menyeleweng, sewenang-wenang, dan menindas masyarakat tetap tidak boleh memberontak. Namun, harus ditempuh dan diperjuangkan dengan cara-cara yang sudah diatur dalam undang-undang.

Sebab, apabila melakukan makar atau pemberontakan, maka ia akan menyebabkan huru-hara dan kekacauan di mana-mana. Bahkan akan menyebabkan kemudaratan dan kesengsaraan tersendiri dalam kehidupan umat Islam, sebagaimana dikatakan para ulama tersebut.

Sedangkan dalam Islam sendiri, kekacauan dan kerusakan adalah bagian dari kemudaratan yang harus dicegah. Mengingat ia sangat bertentangan dengan tujuan syariat Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣâliḥ) dan menolak kerusakan (daf‘u al-mafâsid), baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dikatakan Imam ‘Izz ibn ‘Abd as-Salâm (Qawâ‘id al-Aḥkâm fî Iṣlâḥ al-Anâm, hlm. 8 & 39).

Contoh terbaru adalah kerusuhan di Papua yang disinyalir terdapat beberapa kelompok pemberontak terlibat di dalamnya. Sehingga kekacauan dan kerusakan terjadi di mana-mana dan bahkan banyak masyarakat setempat yang mengungsi untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing.

Tentu kita semua, sebagai anak bangsa, tidak ingin Indonesia luluh-lantak dan hancur-lebur seperti yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah sekarang ini hanya karena pemberontakan sekelompok tertentu. Wa allâh a‘lam wa a‘lâ wa aḥkam…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here