Fiqh al-Aqalliyyat: Kontekstual Fikih di Abad Modern

0
949

BincangSyariah.Com – Istilah fiqh al-Aqalliyah (fikih minoritas) tampaknya masih asing di mata para pengkaji hukum Islam, khususnya Indonesia. Apalagi istilah ini baru muncul akhir-akhir ini dan tidak ditemukan dalam literatur fikih tradisional (klasik). Namun, kalau diperhatikan dari isi kajiannya, fiqh al-Aqalliyah tidak jauh berbeda dengan kebanyakan fikih tradisional. Sebagian pembahasan yang terdapat di dalamnya, dapat ditemukan dalam literatul fikih tradisional, hanya saja  bahasa dan gaya penyampaiannya dikemas dalam konteks yang lebih modern.

Menurut Imam Mawardi, ada beberapa hal yang menyebabkan mandeknya perkembangan studi fikih minoritas di Indonesia:pertama, muslim di Indonesia berada pada posisi mayoritas, sehingga mereka tidak bersentuhan langsung dengan kasus-kasus yang dialami muslim minoritas; kedua, tren hegemonik fiqh transnasional telah menjadikan kajian fikih geografis seperti fikih minoritas dianggap tabu dan kurang diminati; ketiga, stagnasi perkembangan teori ushul fikih mengalami kesulitan berhadapan dengan peristiwa hukum baru yang sangat heterogen dan dinamis

Meskipun terdapat beberapa kemiripan dengan fikih tradisional, namun ketika fikihfiqh al-Aqalliyah menjadi sebuah nama (istilah) disiplin ilmu, otomatis ia akan berbeda dengan fikih tradisional yang selama ini dipahami. fikih fiqh al-Aqalliyah lebih fokus terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh muslim di barat. Sebagaimana diketahui bahwa muslim yang menetap di barat, dari segi kuantitatif mereka tergolong minoritas dibandingkan dengan non-muslim. Secara tidak langsung kondisi seperti ini akan berdampak terhadap situasi keberagaman mereka.

Kondisi masyarakat muslim di barat, tidak bisa disamakan dengan muslim yang tinggal di timur atau di Negara yang mayaoritas muslim, katakanlah seperti Indonesia. Tantangan yang dihadapi muslim di barat, tentu lebih besar dibandingkan penduduk muslim di negara mayoritas muslim. Misalnya dalam kasus shalat jum’at, mayoritas fuqâhaberpendapat bahwa waktu shalat jum’at ialah pada waktu dzhuhur, tidak boleh mempercepatnya dan melambatkannya.

Baca Juga :  Mengenal Akad Istishna, Akad Pemesanan Pengerjaan Barang

Sementara sebagian mereka yang tinggal di barat tidak dapat melaksanakan shalat jum’at laiknya muslim lainnya. Mereka harus mengerjakan shalat jum’at sebelum waktu dzuhur masuk, ataupun sesudah waktu ashar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, tidak mendapatkan izin dari kantor untuk melaksanakan shalat jum’at pada waktu dzuhur masuk, sehingga mereka dihadapkan pada kebimbangan, jika tetap bersikukuh melaksanakan shalat jum’at mereka akan dipecat, ketika dipecat otomatis mereka tidak dapat menghidupi nafkah keluarganya. Namun, di sisi lain, sebagai orang beriman mereka dibebani kewajiban untuk melaksanakan shalat jum’at sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Persoalan di atas sebagian kecil dari permasalahan yang dihadapi masyarakat muslim di barat. Selain masalah ibadah, terdapat juga persoalan mu’amalah yang permasalahannya sangat heterogen dan komplek. Apalagi persoalan mu’amalah di barat, tidak akan bisa terlepas dari non-muslim. Masyarakat muslim di barat sangat memiliki keterkaitan dengan penduduk non-muslim. otomatis, secara psikologi penduduk muslim di barat akan selalu bertanya-tanya, dan ragu ketika bergaul dengan mereka.

Misalnya, dalam kasus mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim, dalam konteks Negara mayoritas muslim,  kita bisa menerima ketika mengucapkan selamat natal kepada non-muslim adalah dilarang. Sebab, sebagian besar penduduknya adalah Islam dan jarang bersentuhan dengan non-muslim, sekalipun ada, kuantitatifnya tidak terlalu masif. Sementara, bagi muslim di barat setiap hari mereka selalu berinteraksi dengan non-muslim, sehingga mengucapkan selamat natal-ataupun sejenisnya- merupakan sebuah keharusan.

Untuk menjawab persoalan seperti ini, minimal kita akan dihadapi pada persoalan; manakah yang didahulukan otoritas teks (hujjiyah alnash) atau kemaslahatan manusia. Menurut al-Thufi kemaslahatan lebih diprioritaskan daripada nash. Sebab, kemaslahatan manusia merupakan tujuan inti dari sebuah hukum. Oleh karenanya, hukum yang akan diproduksi harus sesuai dengan  kemaslahatan manusia. Pertimbangan kemaslahatan danmaqashid al-syari’ah memang menjadi pertimbangan penting dalam fikih minoritas. Pasalnya, persoalan yang dihadapi sangat berbeda dengan mayoritas muslim. sementara kebanyakan karya fikih hanya berpihak kepada mayoritas muslim. selain itu, sebagian kitab fikih klasik lebih memprioritaskan teks dibandingkan maqashid al-Syari’ah-nya, akibatnya muslim di barat mengalami kesulitan dalam mengaplikasikannya.

Baca Juga :  Viral Warga Bersujud pada Jokowi, Bagaimana Hukum Sujud pada Sesama Manusia?

Imam Ahmad Mawardi telah membuktikan betapa pentingnya maqashid al-Syari’ahsebagai pendekatan dalam fiqh al-Aqalliyat, bahkan maqashid al-syari’ah sangat berpengaruh terhadap kemunculan dan perkembangan fiqh al-aqalliyyat. Hal ini dapat dilihat dari tiga sisi: 1) pada awalnya fiqh al-aqalliyyat muncul untuk meyakinkan kepada masyarakat minoritas muslim di barat akan kemudahan dan kemaslahatan; 2) dalam proses pembuatan fatwa dan pendapat hukum dalam fiqh al-aqalliyyat pendekatan maqashid al-syari’ah sangat mendominasi; 3) akibat akhir darin aplikasi fiqh al-aqalliyyat adalah terealisasinya nilai-nilaimaqashid al-syari’ah yang sesuai, selaras, dan serasi dengan konteks kehidupan masyarakat minoritas muslim di barat.

Kehadiran fikih minoritas patut direspon dan dikembangan lebih lanjut oleh para pengkaji hukum islam. Karena, kandungan yang terdapat di dalamnya sangat membantu mereka yang menetap di negeri non-muslim. paling tidak mereka mengetahui mana yang patut dilaksanakan dan ditinggalkan. Kehadiran fikih minoritas sebagai tanggung jawab fuqaha di era kontemporer dalam melanggengkan syari’at agar relevan dengan konteks zaman dan waktu. Ibnu Asyur mengatakan bahwa bagi orang yang sudah masuk mempelajari ilmu syari’at maka ia  harus bertanggung jawab untuk kelangsungan syari’at. Artinya, setiap pakar islam harus “mutar otak” dalam merespon setiap kasus baru yang muncul, hal ini bertujuan agar syari’at tidak ditinggalkan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here