Fintech dalam Pandangan Hukum Islam

0
1574

BincangSyariah.Com – Awal kehadiran Fintech (Financial Technology) sempat dianggap sebagai potensi disrupsi (mengganggu) laju industri perbankan. Bagaimana tidak? Fintech, dengan semua tawaran kemudahannya, dapat menggantikan posisi dan fungsi perbankan dalam beberapa hal, antara lain: sebagai pengumpul dana masyarakat, penyalur dana masyarakat, penjamin dana masyarakat, dan selaku pihak ketiga perantara antara konsumen dengan pengusaha dalam wilayah niaga tanpa melalui perbankan.

Munculnya fakta dompet saldo deposit, merupakan salah satu bentuk kecil dari peralihan tindakan pengamanan keuangan (savings). Bisa jadi, ke depan tindakan savings ini benar-benar akan berubah menjadi virtual, sehingga memaksa masyarakat untuk bertindak secara masif memanfaatkan peran teknologi virtual berbasis digital ini. Dalam akad syariah, yang semula perbankan dianggap sebagai pihak kedua dalam akad, namun ke depan akan menjadi pihak ketiga, sementara pengusaha sudah berubah posisinya menjadi pihak keempat. Akan banyak perubahan pemetaan kajian yang hadir. (Baca: Hukum Jual-Beli Saham Menurut Kyai Ali Mustafa Yaqub)

Jelasnya Fintech adalah teknologi tanpa ribet. Sifatnya yang tidak mau ribet inilah yang merupakan posisi disrupsi perbankan itu. Nah, melihat potensi ini, lantas sikap apa yang akan dilakukan oleh perbankan dan industri keuangan? Tetap bersikap eksklusif (tertutup) tanpa peduli dengan keunggulan Fintech, atau mengadopsi Fintech dan mesinergikannya dengan arah laju gerak perbankan? Kedua pertanyaan ini menjadi menarik, seiring pesatnya kemajuan teknologi dunia digital tak bisa dibendung lagi. Jika perbankan tetap bersikukuh dengan teknologi lamanya, maka lambat laun dia akan terseleksi dengan sendirinya dari peredaran. Jadi, tidak ada pilihan lain, harus mengambil inisiatif / inovasi mengadopsinya dan bersikap inklusif dengan Fintech. Salah satu sikap inklusif misalnya adalah kolaborasi.

Menyikapi kemungkinan melakukan kolaborasi antara Fintech dan perbankan ini, Bank Indonesia (BI) menerbitkan program standardisasi teknologi API (Application Programming Interface) terbuka. Program ini dihadirkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) hingga tahun 2025 (enam tahun mendatang). Konsep teknologi API sendiri sebenarnya sudah banyak diadopsi oleh para pemain sektor keuangan, baik perbankan maupun fintech sendiri. Akan tetapi standardisasi teknologi itu sendiri yang belum ada. Mengapa perlu ada? Mungkin pembaca akan menanyakan demikian. Sudah barang tentu erat sangkut pautnya dengan e-commerce yang merupakan basic dari teknologi API tersebut. Kebobolan dana konsumen / nasabah merupakan hal yang patut dihindari.

Baca Juga :  Apakah yang Ditinggalkan Nabi Pasti Dilarang? (Bagian 2 - Habis)

Dengan proses standardisasi tersebut, peluang serta harapan bagi munculnya startup-startup baru dapat semakin terbuka lebar. Menurut konteks fikihnya, hal ini masuk kategori fathu al-dzari’ah yang fokus utamanya adalah terbukanya peluang melakukan inovasi baru.

Pada dasarnya, kolaborasi antara Fintech dan Perbankan ini sudah lama terjadi. Pengisian ulang uang digital, pengisian pulsa, melakukan Top Up listrik, adalah sebagian dari contoh kolaborasi tersebut. Pasalnya banyak sekali manfaat yang didapat oleh masyarakat. Termasuk teknologi ATM banking, sejatinya juga bagian dari kolaborasi itu. Namun, ketika berpindah dalam ranah digital, maka tentu masalahnya akan semakin komplek, karena sudah barang tentu wujud jaminan keamanan akan menjadi sangat diprioritaskan. Sekali lagi, karena fintech sifatnya adalah menyederhanakan alur, yang semula harus bertatap muka dalam melakukan akad dengan wujud jaminan yang bisa diketahui secara fisik, berubah menjadi hanya berbasis link atau jaringan.

Akibat dari ketiadaan pertemuan langsung antara dua pihak yang berakad, permasalahan utama dalam ranah fiqih yang timbul akibat hadirnya fintech ini adalah seputar permasalahan ittihadu al-majlis al-‘aqdi (konsep kesatuan majelis transaksi). Imam Nawawi sekilas menyampaikan:

المراد بالمجلس الذي يشترط فيه الإعطاء مجلس التواجب وهو ما يحصل به الارتباط بين الإيجاب والقبول ها ولا نظر إلى مكان العقد

“Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan melakukan penyerahan di dalamnya adalah majelis tawajub (majelis saling menerima antara dua atau lebih pelaku transaksi), yaitu suatu gambaran yang bisa memberikan kesan telah terjalinnya relasi ijab dan qabul, baik dengan melihat tempat berlangsungnya akad ataupun tidak.” (Raudlatu al-Thalibin, Juz 5, halaman 687).

Nah, dalam akad ijab dan qabul dalam fintech, umumnya hanya diperantarai oleh teks-teks yang disodorkan lewat aplikasi. Padahal, dalam konteks fiqih klasik, aqad ini harus memenuhi syarat yaitu terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana hal itu terjadi pada akad nikah. Oleh karenanya, apakah syarat pengucapan akad sehingga terdengar oleh kedua pihak ini bisa cukup diwakili oleh akad yang tertuang dalam formulir pengisian fintech?

Baca Juga :  Menggunakan Kartu Kredit dalam Islam, Benarkah Mutlak Riba?

Dalam ranah fikih, jika suatu shighah akad harus disampaikan secara tertulis, maka itu artinya akad berlangsung secara hukmi. Oleh karenanya, unsur penerimaannya, juga berlangsung secara hukmi. Apakah dalam hal ini sudah dipandang sebagai cukup? Syeikh Abdurrahman al-Jaziri menegaskan:

أن تكون الصيغة مسموعة للعاقدين فلا بد أن يسمع كل من. العاقدين لفظ الخر إما حقيقة كما إذا كانا حاضرين أو حكمًا. كالكتاب من الغائب لأن قراءته قامت مقام الخطاب هنا

“Jika kalimat penyampaian akad ijab dan kabul nikah bisa didengar oleh dua orang yang berakad. Oleh karenanya wajib masing-masing pihak yang berakad memperdengarkan kalimatnya kepada pihak lainnya, adakalanya secara hakiki, sebagaimana bila keduanya ada dalam satu majelis, atau secara hukmi, seperti dengan jalan menulisnya pihak yang tidak hadir di majelis akad, karena sesungguhnya membacanya pihak yang hadir dalam hal ini sudah termasuk menempati maqam dialog langsung.” (Al-Fiqhu ala al-Madzahib al-Arba’ah, halaman 16).

Apakah penerimaan secara hukmi ini sudah dianggap sebagai cukup? Lebih jauh, Syeikh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:

ليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد ؛ لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينها واسطة اتصال ؛ كالتعاقد بالهاتف

“Bukanlah yang dimaksud sebagai tunggal majelis akad itu kondisi dua orang yang berakad sebagai harus ada di satu tempat. Terkadang posisi salah satu dari kedua pihak ini tidak berada di lokasi yang sama dengan pihak lainnya, namun ada wasilah yang bisa menghubungkan antara keduanya sehingga terjalin komunikasi, misalnya bertransaksi lewat pesawat telepon.” (Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Juz 4, halaman 106)

Jika konsep ittihad al-majelis ternyata tidak mensyaratkan harus hadirnya kedua pihak di dalam majelis akad yang sama, melainkan bisa melalui wasilah teknologi informasi, maka itu artinya penerimaan secara hukmi (lewat tulisan / pesan digital) berarti juga dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, pembukaan akun / rekening digital sebagai wasilah transaksi lewat media, adalah juga dibenarkan oleh syariat.

Baca Juga :  Persekutuan Kepemilikan dan Hak Anggota

Lantas, bagaimana dengan peluang penyalahgunaan penerbit fintech dalam menggunakan dana konsumennya bisa diantisipasi? Syariat menggariskan bahwa bila terjadi sebuah akad yang berbasis hukmi (turunan), maka perlu adanya keberadaan penjamin. Tentu saja, penjaminnya ini membutuhkan pihak ketiga sebagai wasilah. Dan pihak ketiga ini adalah pemerintah. Rupanya, Bank Indonesia sudah mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan fintech ini dengan menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sebelum diselenggarakan pun, BI memberlakukan kewajiban uji coba terbatas melalui Peraturan Dewan Anggota Gubernur (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial. Berbekal peraturan ini, maka lengkap sudah wujud regulasi tentang penjaminan itu. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa fintech bisa berlaku dan dibenarkan secara syara’ selagi tidak ada illat-illat keharaman yang terjadi di dalamnya, seperti riba, spekulatif (maisir), gharar (penipuan), dan kecurangan (ghabn) serta dlarar (bersifat merugikan). Wallahu a’lam bi al-shawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here