Fikih Ekonomi (3): Kepemilikan Harta dan Pemanfaatannya

0
515

BincangSyariah.Com – Pada edisi sebelumnya kita telah membahas apa yang dimaksud dengan harta dan macam-macamnya (Baca: Fikih Ekonomi (2): Harta dan Penguasaannya dalam Islam). Kali ini kita akan mengulas terkait dengan sebab memperoleh harta, kepemilikan dan pemanfaatannya.

Kata kunci dari pembahasan ini adalah halal. Halal berarti terlepas. Terlepas dari hal-hal yang dilarang. Artinya cara memperoleh harta harus dilakukan dengan cara-cara halal dan pemanfaatannya juga harus untuk tujuan yang halal.

Cara Memperoleh Harta

Sebagaimana kita telah singgung di atas, mencari harta harus dengan cara yang halal. Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang halal itu? Setidaknya ada empat hal penting terkait dengan kepemilikan harta.

Pertama, kepemilikan itu tidak dilakukan dari hasil mengambil atau merampas hak orang lain. Maksud orang lain di sini tidak hanya terbatas pada orang pribadi tapi juga banyak orang, seperti harta yang dimiliki oleh negara, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Kedua, tidak menguasai atau memiliki barang-barang yang diharamkan untuk dikonsumsi, seperti minuman keras, atau barang yang memang tidak ada keperluan bahkan berbahaya jika dimiliki, seperti hewan buas.

Keharaman dalam hal ini tidak hanya ditinjau dari aspek syariah, tapi juga dari aspek hukum yang berlaku. Sebagai contoh, ketika negara melarang warganya untuk memiliki suatu barang, maka barang tersebut tetap diharamkan.

Ketiga, diperoleh dengan cara berdagang atau usaha lain yang halal. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah saw ayyul kasbi athyab, (usaha apa yang paling baik). Rasulullah saw menjawab amalur rajuli biyadihi wakullu baiin mabrur (usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur) (Musnad Ahmad, No 17265).

Artinya usaha merupakan jalan untuk memperoleh harta, bukan dengan cara minta-minta. Dalam hadis qudsi (Darul Quthni, No. 2933) Allah swt berfirman, ana tsalitsus syarikaini malam yakun ahadahuma shahibahu, faidza khana kharajtu min bainihima (saya adalah pihak ketiga dari orang bekerjasama selama tidak ada yang berkhianat, apabila salah satu dari mereka berkhianat maka aku keluar dari mereka).

Baca Juga :  Fikih Ekonomi (4): Kepemilikan Harta Suami Istri

Ketika melakukan transaksi harus diperhatikan aspek kehalalan, dalam artian tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Sebagaimana yang akan kita bahas pada tulisan mendatang.

Keempat, kepemilikan dapat timbul karena pemberian. Pemberian dapat dilakukan dengan hadiah atau warisan. Cara ini juga merupakan salah satu cara yang halal dalam memperoleh harta kekayaan.

Kelima, kepemilikan karena undang-undang atau karena hukum. Seperti apabila orang merusak barang milik orang lain, maka dia wajib membayar denda, mahar, nafkah dan lain sebagainya.

Kepemilikan dan Pemanfaatan harta

Pemanfaatan harta sangat berkaitan erat dengan ketentuan penguasaan harta tersebut. Penguasaan terhadap harta dapat dilihat karena adanya hubungan kepemilikan, hubungan pemanfaatan, dan hubungan penguasaan.

Sejatinya tidak ada kepemilikan mutlak, karena semua kepemilikan mutlak hanya milik Allah, kita hanya sebagai pemegang amanah dari apa yang telah dititipkan Allah. Untuk itu dalam memanfaatkannya kita harus melihat aspek-aspek perintah atau larangan Allah swt, seperti menguluarkan zakat.

Namun dari sisi manusia, Islam tetap mengakui kepemilikan mutlak. Kepemilikan berarti berhak untuk melakukan apa pun terhadap harta yang dimiliki selama tidak bertentangan dengan hukum.

Hubungan pemanfaatan dan penguasaan terhadap harta adalah model penguasaan yang bersifat terbatas. Penggunaan harta tersebut tertentu pada hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian.

Contoh pemanfaatan adalah sewa rumah, orang yang menyewa hanya boleh meninggali rumah, tidak boleh menjual atau menyewakannya kembali. Sedangkan hubungan harta karena adanya pemberian kuasa adalah pemanfaatannya hanya kepada apa yang dikuasakan sebagaimana diperjanjikan. Misalnya kuasa untuk menjualkan barangnya.

Dari tiga model penguasaan di atas, kepemilikan merupakan tingkatan paling tinggi karena dia tidak dibatasi oleh hak orang lain. Sedangkan hak pemanfaatan dan kuasa dibatasi pada apa yang telah diperjanjikan.

Baca Juga :  Hukum Berpuasa Setengah Hari bagi Anak Kecil

Namun sebagaimana kita katakan sebelumnya kepemilikan mutlak terhadap harta, bukan berarti penggunaannya tanpa batas. Islam membatasi penggunaan harta terhadap apa yang bermanfaat dan tidak melanggar hukum. Selain itu, perlu pula kita memperhatikan kewajiban terhadap harta seperti zakat dan pajak.

Terakhir, perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan harta harus diperuntukkan kepada kebahagian atau keuntungan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wallahu a’lam bis shawab.(Baca selanjutnya: Fikih Ekonomi (4): Kepemilikan Harta Suami Istri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here