Fikih Ekonomi (2): Harta dan Kepemilikannya dalam Islam

2
6258

BincangSyariah.Com – Setiap orang memerlukan harta,  baik untuk kebutuhan primer atau hanya sekedar kepuasan semata. Mungkin setiap kita sudah mengetahui dan mudah memaknai harta secara umum. Namun dalam perspektif hukum, khususnya hukum Islam, masih banyak pengertian yang perlu disampaikan. Selain itu, muncul juga pertanyaan bagaimana kita menyikapi harta itu, khususnya dalam bermuamalah? Ini lah yang akan kita bahas pada edisi kedua ini (Baca: Fikih Ekonomi (1): Pengertian Muamalah). Mari sejenak kita renungkan apa yang dimaksud dengan harta itu.

Dalam bahasa Arab, kata harta diterjemahkan dengan mal. Secara harfiah, mal berasal dari mala-yamilu yang berarti miring atau kecenderungan. Itu karenanya harta selalu bersifat menarik perhatian, membuat orang condong dan cenderung ingin memilikinya. Karenanya, sangat lumrah  bila naluri manusia itu mencintai hartanya.

Sementara itu, secara istilah, Ibn ‘Abidîn mengartikan harta sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kecendrungan tabiat manusia untuk memilikinya serta mungkin dapat disimpan dan digunakan dalam waktu tertentu. Dari istilah ini, mazhab Hanafi memberikan tiga kriteria harta. Pertama, secara lahiriah orang cendrung untuk memiliknya. Harta yang memiliki kecendrungan secara lahiriah adalah harta yang memberikan manfaat dan nilai kepada pemiliknya. Kedua, ciri harta itu dapat disimpan dalam kurun waktu tertentu. Ketiga, harta itu dapat digunakan dalam dalam waktu tertentu.

Pendapat lain dari mayoritas ulama di antaranya adalah Imam Syafi’i mengartikan harta adalah setiap yang mempunyai nilai yang dapat diperjual belikan, yang merusak wajib mengganti, dan benda tersebut tidak dibuang/disia-siakan oleh pemiliknya. Sementara itu, al-Shuyuthi mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang memiliki nilai (qimah) yang dapat dilakukan transaksi dengannya.

Selain definisi di atas, Al-Syathibi mengatakan bahwa harta itu segala sesuatu yang dapat dijadikan objek kepemilikan dan pemilik memiliki kewenangan terhadap objek tersebut المال ما وقع عليه الملك ويستبد به المالك. Pengertian ini mirip dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah harta itu semuanya harus terlihat?

Baca Juga :  Fikih Ekonomi (6): Menghindari Riba

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat mengenai perbedaan jenis harta. Perbedaan itu karena sifat harta itu sendiri. Pembagian pertama, harta berharga (mal mutaqawwim) dan harta tidak berharga (mal gharu mutaqawwim). Yang dimaksud dengan harta berharga (mal mutaqawwim) adalah harta yang sudah dimiliki atau boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal menurut syariat. Sedangkan harta tidak berharga adalah sebaliknya yaitu harta yang tidak dimiliki atau harta yang dimiliki tapi tidak diperbolehkan digunakan menurut syariat. Penting diketahui bahwa mal ghairu mutaqawwim tidak sah untuk diperjual belikan.

Kedua, harta bergerak (mal manqul) dan harta tidak bergerak (mal gharu manqul). Harta bergerak adalah segala harta yang dapat pindah atau dibawa dari suatu tempat ketempat yang lain. Sedangkan harta tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindah tangankan.
Ketiga, benda materi dan imateri. Benda materi adalah benda yang wujudnya terlihat. Sedangkan, imateri adalah benda yang wujudnya tidak terlihat, tapi manfaatnya dapat dirasakan, seperti sewa menyewa, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, dalam Islam sebagian hak termasuk juga dalam pengertian harta. Akan tetapi tidak semua hak dapat dialihkan sebagaimana halnya benda di atas, perpindahannya tergantung pada ketentuan perjanjian yang dibuat.

Yusuf Musa membagi hak ke dalam empat kategori yaitu: pertama, hak kebendaan; yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda/harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta; seperti hak lewat dijalan umum atau hak pengairan. Kedua, hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi, seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang. Ketiga, hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak pribadi, seperti hak khiyar (hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi). Keempat, Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anak. (Baca selanjutnya: Fikih Ekonomi (3): Kepemilikan Harta dan Pemanfaatannya)



BincangSyariah.Com dikelola oleh jaringan penulis dan tim redaksi yang butuh dukungan untuk bisa menulis secara rutin. Jika kamu merasa kehadiran Bincangsyariah bermanfaat, dukung kami dengan cara download aplikasi Sahabat Berkah. Klik di sini untuk download aplikasinya. Semoga berkah.

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here