Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP)

0
703

BincangSyariah.Com – Di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 121/DSN-MUI/II/2018 dijelaskan mengenai keberadaan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP). Efek Beragun Aset (EBA) sendiri didefinisikan sebagai surat berharga (efek) yang diterbitkan oleh penerbit dan terdiri dari sekumpulan aset. Sementara itu, penyertaan istilah syariah di belakang EBA, adalah dimaksudkan untuk membedakan antara aset yang bukan syariah dengan aset syariah. (Baca: Efek Beragun Aset dalam Tinjauan Hukum Islam)

Yang dimaksud sebagai aset syariah, adalah aset yang didapatkan secara legal sesuai prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud di sini adalah prinsip sebagaimana yang tertuang di dalam UU Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Berdasarkan definisi dari prinsip syariah di atas, maka aset syariah yang dimaksud di sini adalah terdiri atas macam-macam aset, seperti: aset utang (qardl), aset piutang (obligasi), aset penyertaan modal yang terdiri dari aset qiradl dan syirkah (saham), aset ijarah (gaji), aset gadai (rahn), dan lain sebagainya. Semua aset-aset ini, jika diterbitkan dalam bentuk “efek” (surat berharga) oleh penerbit, maka “efek” itu disebut sebagai efek syariah atau biasa disebut sebagai Efek Beragun Aset Syariah (EBAS).

Tujuan utama dari penerbitan efek syariah dari surat berharga lainnya dari seumpama BPKB kendaraan bermotor, adalah agar sebuah aset yang sebelumnya sulit untuk dicairkan (non-volatil), menjadi mudah untuk dicairkan dan dirupakan dalam bentuk dana-dana riel (volatil).

Bayangkan ada sebuah kapal! Kapal ini merupakan aset yang bersifat non-volatil sebab sulit dicairkan. Untuk keperluan mencairkannya dibutuhkan seorang hartawan yang memiliki cukup uang, dan itu jumlahnya tidak sedikit di dunia. Agar kapal itu bisa dicairkan, maka ia harus dirupakan efek-efek kecil sehingga bersifat volatil dan bisa dijangkau oleh masyarakat kalangan tertentu.

Nah, masalahnya kemudian adalah masyarakat yang membeli ini kemudian mendapatkan hasil penerimaan dalam rupa apa? Jika ia harus bergotong royong dalam mendapatkan kapal, itu artinya kapal yang dibelinya dalam bentuk efek beragun aset syariah adalah kapal bersama dengan pihak lain yang besar kemungkinan tidak dikenalnya.

Baca Juga :  Innalillahi, Gus Sholah Wafat

Yang tahu siapa-siapa yang berpartisipasi di dalamnya dan ikut menjadi pemilik terhadap aset kapal itu adalah “manajer investasi”. Jadi, manajer investasi dalam EBAS, adalah berperan selaku orang yang “mewakili” kepemilikan para pemegang EBAS. Ia mendapatkan upah dari para pemegang EBAS lewat bagi hasil dari pengelolaan kapal.

EBA Syariah yang menyatakan partisipasi dalam kepemilikan bersama suatu aset seperti ini, dikenal sebagai EBA Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), dan diputus secara legal dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 121/DSN-MUI/II/2018.

Poin krusialnya dari akad ini adalah:

Pertama, Kapal yang dijadikan jaminan itu adalah merupakan sebuah aset usaha. Artinya, ia bisa disewakan atau dipinjamkan kepada entitas usaha tertentu yang pastinya mendapatkan hasil.

Kedua, Manajer investasi berperan mengelola dana-dana partisipasi dari setiap pemodal yang menyertakan modalnya untuk mengakuisisi aset, yang pasti membutuhkan ujrah (upah) karena pengelolaan.

Ketiga, Penyerahan hasil sewa aset (qabdlu) yang dijaminkan (underlying asset) dari perusahaan penyewa, adalah langsung ditunaikan ke manajer investasi (MI) selaku wakil partisipan. Alhasil, karena hal ini berjalan secara kontinyu, maka MI sudah pasti tidak bisa berperan sebagai seorang yang bekerja tanpa upah (li al-tabarru’). Ia membutuhkan upah (ujrah) yang berasal dari dari para partisipan tersebut karena kerjanya selaku wakil itu, lewat akad wakalah bi al-ujrah.

Keempat, Bagaimanapun juga, kerja MI ini harus bersifat ma’lum, karena MI bukan bagian dari partisipan, melainkan ia hanya mewakili partisipan.

Kelima, Upah yang diambil oleh MI ini acap disalahartikan sebagai pinjaman berbunga karena penyerahan uang oleh partisipan kepada MI, seringkali hanya dalam bentuk qabdlu hukmi. Pihak pemegang EBA-SP tidak pernah tahu aset kapal yang dia termasuk salah satu pemiliknya. Jadi, tahunya dia hanyalah menyerahkan uang atas nama partisipasi dalam pembelian aset dan selanjutnya ia hanya memegang bukti partisipasinya dalam kepemilikan aset tersebut.

Baca Juga :  Efek Beragun Aset dalam Tinjauan Hukum Islam

Dasar dari bolehnya Manajer Investasi mengambil ujrah adalah didasarkan pada bunyi hadits:

عن ابنِ السَّاعدي المالكيِّ، أنه قال: ((استعمَلَني عمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ الله عنه على الصَّدَقة، فلمَّا فَرَغْتُ منها وأدَّيتُها إليه، أمَرَ لي بعمالةٍ، فقلتُ: إنَّما عَمِلْتُ لله، وأجري على اللهِ، فقال: خُذ ما أُعطِيتَ؛ فإنِّي عَمِلتُ على عهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعَمَّلني، فقُلتُ مثلَ قَولِك، فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: إذا أُعطِيتَ شَيئًا مِن غَيرِ أن تسألَ، فكُلْ وتَصَدَّقْ))

Artinya:

Dari Ibn al-Sa’idy al-Maliki, sesungguhnya ia berkata: Umar telah mempekerjakan saya untuk menghimpun zakat. Maka saat aku sudah selesai menunaikan, dan aku serahkan zakat yang terhimpun itu kepadanya, maka ia memerintahkan agar memberi ummalah (fee) kepadaku.

Maka aku berkata: “Aku melaksanakan kerja itu semata karena Allah dan aku hanya berharap pahala dari-Nya.” Lalu Umar berkata: “Ambillah apa yang diberikan kepadamu! Sesungguhnya, aku dulu juga pernah bekerja sepertimu di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau memberi upah kepadaku. Dan aku saat itu juga berkata seperti apa yang engkau sampaikan padaku.

Namun, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadaku: ‘Saat kamu diberi sesuatu tanpa kamu memintanya, maka makanlah dan bershadaqahlah (terima saja)!” (HR. Bukhari Nomor 7163, dan Muslim Nomor 1045) Lafal hadis ini sesuai redaksi Imam Muslim.

Imam al-Syaukani di dalam Nailu al-Authar-nya memberikan penjelasan mengenai maksud dari hadits ini sebagai:

أنَّ الحديثَ دلَّ على أنَّ عمَلَ السَّاعي سببٌ لاستحقاقِه الأجرةَ، كما أنَّ وَصفَ الفَقرِ والمَسكَنةِ هو السَّببُ في ذلك، وإذا كان العمَلُ هو السببَ، اقتضى قياسُ قواعِدِ الشَّرعِ أنَّ المأخوذَ في مُقابَلتِه أجرةٌ

Baca Juga :  Al-Patekah dan Cara Kita Meresapi Agama

“Sesungguhnya hadits ini menjelaskan mengenai kerjanya seorang pengumpul zakat yang menjadi sebab bolehnya ia menerima upah, sebagaimana sifat kefaqiran dan sifat miskin menjadi sebab ia boleh menerima zakat. Bilamana sebuah amal dapat menjadi sebab menerima ujrah, maka bisa ditetapkan sebagai dasar qiyas dalam qaidah syara’ bahwa sesungguhnya yang diterimakan kepada seseorang atas pertimbangan kerja yang telah dilakukannya adalah ujrah (fee).” (Nailu al-Authar li al-Syaukani, Juz 4, halaman 195).

Seberapa besar upah yang bisa diambil oleh Manajer Investasi ini? Menurut al-Buhuty, dalam Kasyafu al-Qina’, disebutkan:

أن الذي يأخذُه بسبَبِ العَمَلِ، فوجب أن يكونَ بمِقدارِه

“Sesungguhnya yang boleh diambil sebagai ujrah karena sebab pekerjaan, adalah wajib mempertimbangkan kadar pekerjaan yang dilakukan dan kinerjanya.” (Kasyafu al-Qina li al-Bahuty, Juz 2, halaman 285).

Al-Qasim ibn Salam dalam Kitabnya “Al-Amwal” menyatakan:

فهم كسائرِ العُمَّال من الأمَراءِ والحكَّامِ وجُباةِ الفَيءِ، وغير ذلك؛ فإنَّما لهم من المالِ بقَدْرِ سَعيِهم وعمالَتِهم، ولا يُبخَسونَ منه شيئًا، ولا يُزادونَ عليه

“Sebagaimana para amil-amil lainnya yang berasal dari kalangan pemimpin, ahli hukum, ahli pengelola fai’ dan yang semisal dengan amil ini (termasuk manajer investasi), maka sesungguhnya mereka berhak atas harta hasil usaha yang telah dilakukannya lewat kinerja dan pekerjaannya, sehingga tidak layak baginya dirugikan atau ditambah-tambahkan.” (Al-Amwal li al-Qasim ibn Salam, halaman 721).

Karena MI merupakan wakil dari partisipan, maka pihak partisipan merupakan yang lebih utama untuk mendapatkan pembagian hasil atas partisipasi modalnya lewat pembelian efek yang dilakukannya. Dalam hal ini, besaran keuntungan yang diberikan oleh partisipan harus bisa dikalkulasi menurut nisbah penyertaan modal atau komposisi partisipasi dari total partisipan yang ada, sebagaimana pembagian usaha lewat saham. Wallahu a’lam bi al-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here