Cukai dalam Pandangan Hukum Islam

2
1021

BincangSyariah.Com – Jika pajak merupakan pungutan yang dikenakan pada setiap warga negara dan terhadap hak kepemilikan dalam bentuk ‘ain, sehingga bisa masuk dalam rumpun nafkah, maka untuk cukai, kita tidak bisa memasukkannya dalam rumpun nafkah, sebab cukai hanya berlaku terhadap barang-barang dengan karakteristik dan sifat tertentu dan pungutan ini memiliki maksud utama yaitu pengendalian dan pengawasan. (Baca: Pajak dalam Pandangan Hukum Islam)

Pengendalian yang dimaksud di sini, adalah karena adanya dampak kerugian (idlrar) yang diderita oleh pihak lain, baik secara langsung (mubasyir) maupun tidak langsung (mutasabbib), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Alhasil, karena bersifat sebagai bagian pertanggungan risiko kerugian pihak lain, maka akad cukai dalam fikih adalah masuk cabang dari akad dlaman (ganti rugi).

Di dalam fikih Madzhab Syafii, dijelaskan bahwa dlaman itu adalah:

الضَّمَان ضم ذمَّة إِلَى ذمَّة وَالْأَحْسَن أَن يُقَال الِالْتِزَام حَتَّى يَشْمَل إِحْضَار من عَلَيْهِ الْحق إِذا ضمنه

“Dlaman adalah upaya mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan lain. Atau yang lebih bagus bila didefiniskan, bahwa dlaman itu merupakan suatu akad yang bersifat diikatkan (pada pihak yang melakukan kerugian) sehingga masuk di dalam akad itu perlunya menghadirkan pihak yang memiliki hak menerima ganti rugi.” (Kifayatu al-Akhyar, halaman 165).

Dalil asal kebolehan akad ini adalah firman Allah SWT:

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Dan untuk orang yang datang membawa serta onta, maka aku yang berperan sebagai penjaminnya.”

Dalil kebolehan lain yang terdapat di dalam al-Sunnah dan Ijma’ juga banyak menjelaskan akan kebolehan akad dlaman ini, oleh karenanya tidak heran bila akad dlaman ini menjadi salah satu tema di kitab-kitab fikih.

Permasalahannya, adalah :

  • Jika cukai dimasukkan dalam akad dlaman, lantas kerugian yang bersifat apa, sehingga negara lewat petugas bea cukai harus menetapkan tariff-nya dengan besaran tertentu?
  • Bolehkah menarik pungutan terhadap kerusakan yang belum terjadi, dan masih dalam konteks masa yang akan datang? Bagaimana cara penentuannya?
Baca Juga :  Setelah Bayar Zakat Masihkah Wajib Membayar Pajak?

Inilah pokok persoalan dalam akad dlaman terhadap legalitas cukai dalam bingkai fikih.

Sifat Kerugian yang mewajibkan Ganti Rugi (Dlaman)

Ada dua macam sebab timbulnya kerugian, yaitu 1) sebab langsung (mubasyir) dan 2) sebab tidak langsung (mutasabbib).

Kerugian yang diakibatkan secara langsung oleh suatu aktifitas usaha (mubasyir), maka hukumnya adalah wajib ganti rugi meskipun tidak ada niatan untuk membuat kerugian pihak lain (Lihat: Nadhariyatu al-Dlamman li Wahbah Al-Zuhaily, halaman: 171). Sementara itu, kerugian yang bersifat tidak langsung (mutasabbib), atau bisa disebut juga sebagai kerugian akibat ekses, merupakan kerugian yang tidak wajib ganti rugi, kecuali adanya niatan untuk membuat kerugian terhadap pihak lain (Lihat: Nadhariyatu al-Dlamman li Wahbah Al-Zuhaily, halaman: 172).

Tentu, yang dimaksud dengan kerugian (dlarar) di sini adalah kerugian yang bersifat muhaqqaq, yaitu bisa dinyatakan, diukur dan dikalkulasi besarannya. Tanpa bisanya dikalkulasi, maka kerugian tersebut merupakan yang tidak bersifat muhaqqaq. Di dalam kitab-kitab turats klasik, kerugian yang tidak bisa diukur semacam ini disebut dengan dlarar majhul, sehingga dlaman yang berlaku juga dikenal sebagai dlaman majhul. Untuk kategori dlaman majhul semacam ini, aturan yang berlaku dalam syariah, adalah barang yang dirusakkan, harus diambil alih kepemilikannya oleh pihak yang menyebabkan kerugian, dan selanjutnya ia bertanggung jawab menggantinya dengan rupa barang baru.

Adapun, untuk kategori dlarar muhaqqaq, merupakan dlarar yang bisa dikalkulasi besarannya oleh para ahli, kendati untuk masa yang akan datang (mustaqbal). Sebagai contoh: akibat masuknya barang-barang dari luar negeri yang tidak terkendali, industri UMKM regional dan nasional menjadi mati, sebab barang produksinya menjadi tidak laku.

Kerugian semacam ini sejatinya merupakan kerugian yang bersifat tidak langsung, oleh karenanya perlu adanya niat sengaja atau tidak oleh pihak eksportir, dalam menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Akan tetapi, bila setelah diingatkan oleh pejabat ekonomi yang berwenang di negara itu, lantas pihak importir tidak menggubrisnya, maka melakukan impor barang tersebut ke dalam negeri merupakan yang dinilai sebagai unsur kesengajaan untuk merugikan pelaku ekonomi negara yang bersangkutan. Untuk itulah maka ia menjadi wajib menyediakan ganti rugi, meskipun secara hukum, ia bukan termasuk penyebab kerugian secara langsung (mubasyir). Hal ini sesuai dengan kaidah:

Baca Juga :  Aplikasi ASN No Radikal, Solusi Pemerintah Hadapi ASN yang Terpapar Radikalisme

يضاف الفعل إلى المتسبب إن لم يتخلل واسطة

“Suatu perbuatan disandarkan kepada penyebab tidak langsung (mutasabbib) jika antara kerugian dan penyebabnya tidak ada suat media lain yang menyela-nyelainya.”

Contoh ilhaq dalam hal ini adalah diumpamakan orang yang mengikat kuda di suatu pohon, lalu tanpa adanya pihak yang mengganggu, tiba-tiba kuda tersebut lepas dan menyebabkan kerusakan barang milik orang lain. Dalam kondisi seperti ini, maka pemilik kuda wajib ganti rugi. Hal yang sama juga berlaku bagi para importir.

Menetapkan Cukai untuk Kerugian yang Akan datang

Jika sebuah kerugian (dlarar) sudah bersifat muhaqqaq, maka memfasilitasi upaya pertanggungjawaban kerugian yang dtimbulkan oleh pelaku kepada masyarakat yang menanggung ekses kerugian, adalah merupakan tugas dan wewenang yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini khususnya bila wilayah pertanggungan kerugian itu sudah mencapai scope luas dan masyarakat. Akad dlaman yang berlaku, bila kerugian itu sudah mencapai skala luas adalah termasuk dlaman muqabil.

Menurut al-Zaila’i, ada dua jenis dlaman, dilihat dari skala kerugiannya, yaitu: 1) dlaman al-‘udwan, dan 2) dlaman al-muqabil. Dlamanu al-udwan, merupakan pertanggungan risiko kerugian yang diakibatkan adanya sikap permusuhan. Dalam konteks ini, pihak yang merugikan wajib mengganti barang yang dirusakkan secara sama persis / setimbang / sama takaran (mumatsalah). Uang 1 juta, maka diganti uang 1 juta (mitsil).

Dlamanu al-muqabil, merupakan pertanggungan risiko kerugian yang ketentuan pertanggungjawabannya berupa ‘pihak yang menyebabkan kerugian’ wajib mengganti kerugian dengan barang yang ‘setimbang’ secara majazi, dan bukan secara hakiki. Umumnya kerugian semacam terjadi pada barang nominal (mutaqawwam). Suatu misal, merusakkan sepeda setengah pakai dengan rusak total sehingga tidak mungkin sekedar diperbaiki. Nah, mengganti sepeda yang hampir sejenis ini, merupakan contoh dari dlaman al-muqabil.

Kerugian muhaqqaq (nyata) di masa mendatang, yang diakibatkan produksi barang tertentu, atau sebab impor barang, merupakan kerugian mendatang yang sudah pasti namun sulit diukur atau ditentukan besarannya melainkan dengan berbekal data khusus. Misalnya data kerugian berupa matinya industri lokal yang diakibatkan impor setiap tahunnya adalah 10%. Angka 10% dapat diartikan sebagai angka standart, atau lebih dikenal sebagai mitsil. (Lihat: Nadhariyatu al-Dlamman li Wahbah al-Zuhaili, halaman 86!). Angka mitsil inilah yang menjadi acuan dari cukai, cabang dari akad dlaman.

Alhasil, cukai tidak sama dengan pajak, sebab cukai dikenakan pada barang-barang produksi yang memiliki potensi merugikan di masa mendatang sehingga perlu pengendalian dan pengawasan. Cukai, sudah masyhur dikenal dalam sejarah, namun untuk kajian menurut nalar fikihnya barangkali belum banyak yang mengetengahkan. Dalam pandangan penulis, cukai merupakan kaidah cabang dari akad dlaman. Adapun pajak, merupakan bagian dari kaidah cabang akad nafkah / infaq dalam bingkai akad lazimah yakni ikatan sebagai warga negara dan negaranya (muwathanah). Wallahu a’lam bi al-shawab

Baca Juga :  Pajak dalam Pandangan Hukum Islam

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here