Cashback, Poin, dan Koin dalam Pandangan Hukum Islam

0
25

BincangSyariah.Com – Hari ini, masyarakat pengguna produk teknologi banyak disuguhi oleh berbagai promo dgital dari sejumlalh Platform Digital dan Marketplace. Promo itu sejatinya merupakan strategi pemasaran oleh karenanya ilmu yang mendasarinya adalah ilmu manajemen. Salah satu srategi yang akhir-akhir ini marak dilakukan adalah melalui penawaran janji memberikan cashback, poin, dan koin digital yang bisa ditukar dengan suatu produk merchandise tertentu, atau voucher yang telah ditentukan oleh pihak developer atau provider Platform dan Marketplace. (Baca: Trading di Black Market dalam Islam)

Goal utama dari promosi digital itu sudah barang tentu berusaha meningkatkan traffic access konsumen ke platform atau marketplace. Semakin banyak traffic, artinya semakin besar peluang keterjualan produk yang dipasarkan.

Untuk memancing agar konsumen berkunjung, maka disajikanlah sebuah strategi memikat konsumen dengan jalan menyajikan daya tawar. Apakah hal ini boleh? Jawabnya adalah sudah pasti boleh, asalkan cara promo tersebut tidak dilakukan dengan menjatuhkan penjual lain, menipu atau berbuat kecurangan.

Misalnya, untuk Telkomsel, lewat aplikasi yang disediakannya, yaitu MyTelkomsel, mereka memberikan poin kepada sejumlah pelanggan, berbasis pembelian pulsa yang dilakukannya selama 3 bulan terakhir. Jika selama 3 bulan terakhir pihak konsumen membeli pulsa dengan kisaran di atas 100-300, maka diberikan 2 poin.

Mereka yang memiliki rekam jejak membeli pulsa bulanan sebesar di atas 300 ribu sampai dengan 1 juta rupiah, diberikan poin yang bebeda jumlahnya dengan kelas konsumen yang memiliki rekam jejak pembelian sebelumnya.

Termasuk harta apakah poin itu? Singkatnya, pasti poin tersebut adalah masuk kelompok harta manfaat sebab ketiadaan aset fisik (mutaqawwam) yang mendasarinya, melainkan sebuah fi’lun (pekerjaan). Harta yang berjamin utang (dain) atau pekerjaan (fi’lun/nafsun) adalah termasuk yang sah disebut sebagai harta.

Adapun bila menilik dari cara diberikannya poin tersebut kepada konsumen, yakni dengan berbasis kelas pembelian pulsa selama 3 bulan terakhir, maka poin tersebut bisa disebut sebagai harta ju’alah ‘sayembara’. Ju’alah yang berbasis akad jual beli sering juga dikenal sebagai istilah muwadla’ah (akad diskon).

Apakah poin ini sah dipandang sebagai harta?

Jika menilik pada pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak penerbit poin apabila konsumen pemilik poin itu memerintahkan pekerjaan itu dilakukan, maka tak diragukan lagi bahwa poin tersebut jelas merupakan sebuah harta yang sah karena sifat tertanggungnya pekerjaan.

Bagaimana dengan sifat bisa kadaluarsanya poin itu  jika tidak dipergunakan oleh pemilik?

Karena poin merupakan harta manfaat, maka sudah pasti poin disampaikan berbasis akad ijarah (sewa jasa). Salah satu ciri khas dari akad ijarah adalah adanya durasi kontrak. Jika kontrak dengan marketplace tidak disebutkan, maka durasi kontrak berlaku tetap sampai dengan bubarnya marketplace tersebut atau sesuai dengan adat.

Durasi kontrak yang berlaku selama durasi tertentu

Dasar bolehnya penerapan kadaluwarsa pada akad ijarah adalah dilandasi oleh sebuah kaidah bahwasanya di dalam akad ijarah, ketentuan tentang dipakai atau tidak dipakainya barang yang disewa (baca: poin), adalah tidak bisa menggugurkan akad ijarah yang sudah terjadi. Akad ijarah harus tetap jalan sampai dengan masa kontrak habis.

Sebagai gambarannya, anda diberikan sebuah hadiah menginap di sebuah hotel oleh kawan anda. Semua fasilitas hotel sudah dibayar oleh kawan anda tadi. Ternyata pada Hari H, anda tidak menggunakan hotel tersebut hingga akhir masa kontraknya habis. Padahal, tidak ada pemberitahuan mengenai pembatalan akad. Alhasil, dalam  kondisi seperti ini, akad ijarah tidak bisa dianggap sebagai ijarah yang rusak sehingga harus tetap berjalan.

Namun, apabila ada pengembalian dana sewa oleh pihak yang jasanya disewa namun tidak jadi, maka pengembalian semacam ini merupakan sebuah tindakan yang dipuji oleh syariat sebab merupakan gambaran dari jiwa yang mulia.

Akan tetapi, bila tidak ada pengembalian, maka hal itu juga bukan merupakan perilaku yang berdosa, sebab sudah ada relasi kontrak sewa yang menjadikannya pihak pemilik jajsa tidak bisa menyewakan ke pihak lain. Bagi pemilik jasa, tidak bisa menyewakan barangnya ke pihak lain secara jelas merupakan sebuah kerugian. Alhasil, berlaku al-Kharaj bi al-Dlamman (kerugian menghendaki adanya ganti rugi).

Durasi Kontrak berlaku Sesuai ‘Urf yang berlaku

Durasi kontrak ini ditandai dengan bubarnya secara otomatis terhadap kontrak yang dilakukan, manakala selama waktu tertentu (tanpa batasan yang disebutkan secara pasti), pekerjaan itu tidak dilakukan. Suatu misal, pada petani wilayah tadah hujan. Umumnya petani pemilik lahan menyuruh pihak pekerja untuk melakukan kerja borongan memasukkan pupuk ke lahan. Namun, karena kondisi tertentu, pihak petani pekerja tidak bisa melakukan pekerjaan itu dsebabkan alasan yang tidak jelas.

Berhubung pihak petani penggarap dikejar oleh waktu, yaitu masa turunnya hujan, maka tanpa adanya akad pembatalan kontrak, ia mencari pekerja lain untuk melakukan pekerjaan yang diborongkannya. Hal semacam ini sudah berlaku umum di masyarakat  petani tadah hujan, dan hampir semua pihak menyadari seiring dengan mengejar waktu turunnya hujan tersebut. Ini adalah contoh daripada penggunaan ‘urf yang bersifat bisa membatalkan terhadap perjanjian kontrak yang sebelumnya pernah terlaksana.

Apakah pemilik platform wajib mengganti harta POIN yang tidak digunakan?

Jawabnya, sudah barang tentu tidak. Sebab, akad ijarah merupakan akad jaizah (boleh). Demikian halnya dengan akad jual beli, dalil asalnya adalah merupakan akad jaizah. Setiap transaksi jual beli atau ijarah, tidak mrlazimkan pihak pembeli untuk memberikan diskon / cashback / poin.

Diskon atau potongan harga, menjadi disyaratkan karena adanya program menggaet konsumen. Karena programnya dibatasi dengan waktu dan pihak penggagas progran bisa membatalkan sewaktu-waktu atas progran yang diselenggarakannya, serta tidak ada ikatan ganti rugi terhadap poin yang belum sempat dicairkan, maka jelas sekali tampak bahwa relasi akad POIN dalam hal ini adalah termasuk jenis  relasi akad pemberian (‘athiyah).

Dan karena pemberian (athiyah) ini bersifat tettanggung oleh perusahaan penerbit program, maka harta yang bisa diwujudkan dari hasil penukaran POIN, adalah termasuk kelompok mal maushuf fi al-dzimmah.

Bagaimana dengan Cashback dan Koin?

Cashback pada dasarnya juga sama prinsipnya dengan poin. Hanya saja, cashback  langsung memiliki aset yang mendasari nilainya (underlying assets) berupa potongan harga dalam jumlah tertentu bila konsumen melakukan transaksi lagi di marketplace yang sama. Tanpa melakukan transaksi lagi, maka cashback tidak bisa dicairkan. Hal yang sama juga berlaku untuk koin yang diterbitkan oleh marketplace Shopee.

Pihak marketplace yang menjanjikan adanya kembalian berupa  koin dan cashback hanya menggariskan bahwa kepemilikan sejumlah koin dengan besaran tertentu dan cashback dengan nominal nilai  tertentu, berhak mendapatkan potongan belanja sebesar nilai tertentu. Alhasil, baik cashback, maupun koin, keduanya adalah termasuk maal maushuf fi al-dzimmah (aset manfaat dalam bentuk utang).

Perbedaan Poin dan Koin di Marketplace Shopee

Hasil penelusuran peneliti mendapati bahwa ada perbedaan antara poin dan koin di Marketplace Shopee. Poin diberikan ketika konsumen telah menyelesaikan sebuah misi. Untuk ikut dalam suatu misi, pihak konsumen harus mendaftar terlebih dulu di saluran tertentu yang masih berafiliasi dengan Shopee.

Setelah mendaftar, pihak konsumen akan mendapatkan sejumlah poin. Dari poin yang didapat, selanjutnya diikutkan dalam sebuah misi. Bila beruntung, poin milik konsumen bisa bertambah dan selanjutnya bisa ditukar dengan koin untuk bertransaksi kembali di marketplace dengan membelikan barang.

Jadi, poin pada Shopee ini ibaratnya adalah mata uang kecil, sementara koin merupakan mata uang utama. Akan  tetapi, nominalnya berbeda. 1 koin bisa ditukar sebanyak 10 poin, atau lebih. Dan nilai tukar ini ditentukan oleh entitas Shopee itu sendiri.

Apakah poin seperti ini termasuk kelompok yang sah sebagai harta? Sudah pasti, jawabnya adalah iya, dengan alasan adanya nilai penjamin dibalik poin tersebut.

Kesimpulan

Walhasil, sebagai satu kesimpulan dari tulisan ini adalah, bahwa baik  cashback, poin, dan koin yang diterbitkan oleh semua marketplace di atas, adalah termasuk kelompok yang sah sebagai harta. Sifat dari harta tersebut, adalah termasuk harta maushuf fi al-dzimmah, yaitu harta manfaat yang dilengkapi dengan sebuah nilai tukar yang dijamin dalam bentuk utang.

Pihak penjaminnya adalah pihak marketplace itu sendiri. Oleh karena memenuhi syarat dan ketentuan harta, maka keberadaannya juga sah apabila ditasarufkan untuk keperluan lain seumpama belanja. Wallahu a’lam bi al-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here