Bolehkah Mengadopsi Hukum Adat?

0
485

BincangSyariah.Com – Di Indonesia ada istilah “gono-gini”. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, disebut “adat perpantangan”. Di Aceh disebut  “haeruta sihareukat”. Semua istilah ini merujuk pada harta milik bersama dari suami dan istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Ini disebutkan dalam UU Perkawinan 01/74 pasal 35. Jika salah satunya meninggal dunia, maka hartanya, sebelum diwaris, dibagi dua terlebih dulu. Separuh diberikan kepada pasangannya yang hidup, yang separuh lagi dibagi untuk ahli waris. Konsep harta gono-gini tidak disebutkan baik dalam Alquran, al-Sunnah (hadis) maupun kitab-kitab fikih, bahkan tidak pernah ada dalam sejarah Islam sebelumnya.

Boleh jadi kasus gono-gini ini adalah khas Indonesia. K.H. Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, menulis bahwa kasus ini memperoleh keabsahannya dari seorang ulama Indonesia terkemuka dari Banjarmasin, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (w. 1812), penulis kitab Sabil al-Muhtadin. Di Banjar, pembagian waris seperti ini telah berjalan lama dan disebut “adat perpantangan”. Dalam masyarakat Aceh, tradisi ini juga telah berlangsung lama dan disebut harta “seuharkat”.

Selanjutnya, menurut Gus Dur, adat perpantangan ini nyata sekali merupakan sebuah hasil pemikiran kontekstual yang memperhitungkan masyarakat Banjar yang harus hidup dari kerja di atas sungai, baik berdagang maupun mengail atau menjala ikan. Pekerjaan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang suami saja, tetapi harus dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama dengan jalan membagi peran atas pekerjaan itu. (Majalah Pesantren, 2/vol. II/1985).

Penetapan hukum berdasarkan alasan adat istiadat masyarakat mendapatkan landasan teori fikih yang cukup banyak. Antara lain kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحُكَّمَةٌ.

Adat (atau tradisi) dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara’.

atau kaidah,

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.

Baca Juga :  Tradisi Sungkeman Setiap Hari Raya Idul Fitri

Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara’.

atau,

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ يِهَا.

Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti.

Kaidah hukum ini tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau maqashid al-syari’ah (“cita-cita agama”). Betapa luwes, luas, dan dinamisnya hukum Islam jika kita bisa mengapresiasi teori ini.[]

[Tulisan ini disadur dari buku Lawaamii’ al-Hikmah ‘Pendar-pendar Kebijaksanaan’]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here