Bolehkah Membakar Korban Bencana yang Sudah Membusuk?

0
1770

BincangSyariah.Com – Gempa bumi yang disusul tsunami di Kota Palu, Donggala dan sekitarnya menyebabkan banyak korban jiwa. Dilansir dari twitter BNPB tercatat jumlah korban meninggal hingga kamis sore (4/10) telah berjumlah 1.558 orang, sedangkan hilang 113 dan luka-luka 2.549 orang. Evakuasi korban selamat dan masih hidup tentu wajib dijadikan prioritas utama. Akan tetapi, orang yang telah meninggal selama hampir satu minggu juga dapat menimbulkan masalah baru. Kemudian mencuat wacana untuk membakar jenazah agar tidak menularkan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana diskusi mengenai hukum tersebut?

Ketika terjadi Tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang mengakibatkan ratusan ribu korban meninggal, pernah muncul perbincangan serupa mengenai pembakaran mayat korban. Pada waktu itu, pihak NU Online sempat melakukan wawancara kepada Prof. Nazaruddin Umar. Menurut Nazaruddin Umar, jika tidak cukup dikuburkan dan dapat membahayakan jiwa orang hidup, maka hukum membakar diperbolehkan. Tentu dengan prosedur yang dibenarkan secara medis.

Pernyataan Nazaruddin Umar tersebut senada dengan pendapat KH. Abdurrahman Wahid sebagaimana dilaporkan dalam situs Detik.com tertanggal 31 Desember 2004. Gus Dur, sapaan akrabnya,megatakan bahwa jika penguburan massal tidak cukup, dan dikhawatirkan menimbulkan penyakit endemik, maka hukum membakar mayat adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah al-darurat tubih al-mahdzurat (keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang).

Namun demikian, rilis terbaru dari WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa mayat dalam kasus kematian massal akibat bencana (mass fatality disaster), tidak berdampak pada wabah penyakit. Hal ini dikarenakan korban bencana alam secara umum meninggal karena trauma, tenggelam, terkubur atau terbakar, sehingga kematiannya tidak mengandung organisme penyebab epidemi. Lain halnya jika kematiannya dikarenakan penyakit menular seperti TBC atau kolera, yang dimungkinkan dapat menyebabkan wabah.

Baca Juga :  Ciri Pandangan Kelompok Radikal menurut Yusuf al-Qardhawi

Oleh karenanya, kita bisa kembali pada ketentuan fatwa MUI tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat, sebagaimana dikeluarkan pada tahun 2004 pasca tsunami Aceh. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jenazah korban bencana boleh tidak dimandikan, dikafani dan dishalatkan. Cukup kain yang menempel atau kantong mayat dijadikan pengganti kafan. Bahkan, kebolehan tersebut mencakup pada penguburan massal  dan tidak harus menghadap kiblat.

Dengan perkataan lain, proses penguburan jenazah tetap dilakukan sesuai dengan prosedur keadaan darurat. Pada prinsipnya dalam hal ini kita bisa menerapkan kaidah ushul Idza Dlaqa al-Amr Ittasa’a (ketika keadaan sempit maka permudah). Karena pengurusan jenazah sulit dilakukan, maka cari cara yang paling mungkin dan mudah dilakukan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here