Bolehkah Mantan Koruptor Menjadi Caleg dalam Hukum Islam?

5
397

BincangSyariah.Com – Islam menjunjung tinggi muruah pribadi agar tidak terjatuh dalam lemba kemaksiatan dan dosa besar-besar, perilaku korupsi bisa dianggap sebagai dosa besar bagi seorang pejabat. Karena hal itu telah menyelewengkan wewenang dan harta yang dipunya untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

Dalam salah satu pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), pasal 4 menyebutkan bahwa dilarang bagi mantan napi kejahatan korupsi, pelecehan seksual, dan narkoba untuk mencalonkan diri pada Pemilihan Legislatif (Pileg). Meski terdapat pro-kontra soal apakah itu tidak mengurangi hak setiap orang untuk mengikuti proses demokrasi yang menjamin bahwa setiap orang berhak memilih dan dipilih. Tulisan ini mencoba untuk melihat dari perspektif Islam soal di atas.

Perilaku korupsi merupakan salah satu yang dilarang dalam Islam. Korupsi di dalam Islam dikenal dengan istilah risywah (sogok/suap) dan atau ghulul (hadiah untuk pejabat). Untuk kata pertama, Islam melarang keras praktik tersebuk. Sebagaimana dalam hadis Nabi,

لعنة الله على الراشي والمرتشي

Allah Melaknat orang yang menyogok dan disogok.  

Imam al-Munawi dalam Faidh al-Qadir menyebut bahwa risywah merupakan sesuatu yang mengarah pada upaya untuk membatalkan sebuah kebenaran. Misalnya jika sebuah peradilan menyatakan seseorang telah berbuat kriminal, maka pemberian yang berusaha membatalkan hukum tersebut disebut suap (risywah).

Pada masa Nabi, ghulul (gratifikasi) merupakan pemberian harta di luar harta rampasan perang (ghanimah), mereka yang berperang dibolehkan untuk mendapatkan hartanya. Namun, jika ada yang mengambil lebih, maka itu adalah ghulul. Setelah beberapa sahabat Nabi dikirim menjadi pejabat daerah, ternyata praktik ghulul masih marak. Karena itulah, kemudian Nabi menyebut hadiah kepada pejabat merupakan ghulul yang diharamkan.

الهدايا للأمراء غلول

Baca Juga :  Masa Depan Moderasi Islam di Indonesia

Pemberian hadiah pada para pejabat merupakan ghulul.

Dengan demikian jelas, bahwa koruptor sangat dibenci dalam Islam. Lantas jika ada mantan napi dalam kasus korupsi, bukankah ia telah melanggar salah satu nilai-nilai syariat Islam seperti hifzh al-mal (menjaga harta) agar tidak digunakan untuk tujuan batil. Penulis setuju dengan adanya larangan mantan napi koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ini bukan persoalan hak untuk dipilih, lebih kepada amanah yang harusnya dilaksanakan dan diembannya. Jabatan adalah sebuah amanah, maka jika mantan koruptor dipilih lagi, bisa jadi ia akan melakukan tindak pidana korupsi lagi yang akan merugikan masyarakat. Wallahu A’lam bi al-Shawab.

5 KOMENTAR

  1. Tulisan anda tidak terlihat dari prespektif Islam sama sekali. Lebih mengedepankan pendapat pribadi anda. Apa yg anda khawatirkan menjadi seudzon anda pd seseorang. Yg tdk boleh dicalonkan oleh parpol ada 3 org, yaitu mantan narapidana bandar narkoba, pelecehan seksual pd anak dan korupsi.
    Pernah kah terfikir oleh anda, bahwa keputusan pengadilan ditetapkan karena kriminalisasi yg dilakukan dari hasil persekongkolan antara penguasa dan pemilik modal?

    • Jelas jelas pemerintah membuat aturan itu untuk kepentingan bangsa dan supaya ada efek kepada pemimpin untuk tidak melakukan korupsi kok malah seolah olah anda tidak setuju. Pasti anda pemimpin daerah yg sedang menerima suap

    • Jelas jelas pemerintah membuat aturan itu untuk kepentingan bangsa dan supaya ada efek kepada pemimpin untuk tidak melakukan korupsi kok malah seolah olah anda tidak setuju. Pasti anda pemimpin daerah yg sedang menerima suap

  2. Tulisan anda cukup bagus, tp akan lbh bagus jgn membawa Agama. Krn dlm Islam jelas diatur tidak ada hukuman berulang. Pernahkan sdr survey bagaimana proses peradilan sesungguhnya, bagaimana kasus korupsi diselesaikan dan bagaimana putusan. Ditetapkan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here