Beralih Kewarganegaraan dalam Hukum Islam

0
291

BincangSyariah.Com – Ismail Hasani, menulis biografi Ibnu Ashur (w. 1973) dan mencatat sejumlah gagasan kontroversial. Salah satunya tentang hukum mengambil kewarganegaraan asing. Hampir semua ulama mazhab Maliki saat itu memfatwakan haram karena dianggap tunduk kepada peraturan orang kafir. Tunduk dan setia kepada kekuasaan orang kafir adalah haram, dan bisa saja membuat seorang muslim murtad.

Fatwa ini sebenarnya masih dianut oleh sejumlah lembaga fatwa di Timur Tengah hingga sekarang. Ibnu Ashur berbeda pandangan dengan ulama mainstream. Dia memfatwakan kebolehan beralih kewarganegaraan. Saat itu banyak muslim Tunisia yang jadi imigran di Italia dan Prancis. Mereka pindah kewarganegaraan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Ibnu Ashur melihat bahwa sekedar berkewarganegaraan asing tidak lantas menjadikan seseorang murtad dari Islam. Tidak pula selalu membuat seorang muslim meninggalkan ajaran agamanya. Dengan sendirinya, fatwa itu tidak menemukan relevansinya jika alasan utama larangan itu adalah untuk menjaga agama dan keyakinan (hifzhud din). Faktanya mereka banyak yang bisa menjalankan ajaran agamanya di negeri perantauan.

Saat ini para imigran itu telah sampai pada generasi ketiga. Mereka hidup menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Barat. Lalu bagaimana cara menjalankan ajaran agama? Di sinilah kemudian fikih berbasis kemaslahatan dikembangkan. Sejumlah fatwa harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Hukum seperti  bagaimana memilih pemimpin non-Muslim, memakamkan keluarga yang meninggal di pemakaman umum yang bercampur antara Muslim dan non-Muslim, menghormati keyakinan dan pilihan orang lain yang berbeda, berkarir dalam bidang politik dan militer, seharusnya berkembang sesuai kemaslahatan.

Saat ini masih banyak lembaga fatwa yang melarang Muslim pindah kewarganegaraan untuk menjaga keyakinan mereka. Argumennya belakangan lebih spesifik dengan merujuk Hadis Nabi Saw. yang melarang Muslim tinggal di tengah komunitas non-Muslim. Man Jama’a al-mushrik wa sakana ma’ahu fainnahu mitsluh (orang yang berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, dia sama dengannya). Ana bari’un min kulli muslim yuqimu baina azhur al-mushrikin (saya tidak bertanggungjawab pada tiap Muslim yang tinggal di tengah orang musyrik) (HR Abu Daud).

Baca Juga :  Mengkritisi Perumusan Teori Kekhilafahan Imam Al-Mawardi

Kedua hadis di atas menjadi dalil larangan bermukim dan lebih lebih menjadi warga sebuah negara yang dinilai sebagai negara kafir. Fatwa ini kemudian dikembangkan kelompok radikal pada keharusan hijrah, migrasi menuju wilayah muslim. Dan lebih spesifik lagi, wilayah muslim yg telah diberlakukan syariah Islam.

Syariah Islam yang dimaksud lebih kepada hukum hudud (pidana Islam). Dan ternyata itu belum cukup. Wilayah muslim, dipraktikkan syariah Islam hudud, dan jihad seperti teritori yang dikuasai ISIS bberpa waktu lalu. Hijrah harus ke sana. Sekalipun tidak ada jaminan atas jiwa, harta, keluarga dan mungkin jaminan atas keyakinan kita. Beda dikit saja tafsir atas syariah ISIS, nyawa taruhannya. Hijrah tidak boleh ke negara lain yang damai, aman, menjanjikan kesejahteraan, dan pengamalan ajaran agama secra leluasa.

Cara pikir ini rupanya kebalik. Karena justru, zaman Rasulullah Saw. hidup, beliau memerintahkan para sahabatnya yang menjadi korban kelaliman suku Qurais menuju negara-negara aman seperti Habasyah (Ethiopia). Negara dengan penguasa kristen yang baik hati, yang bersedia melindungi muslim generasi pertama. Sampai Nabi menemukan tempat tinggal yang aman, Madinah, Nabi masih berhubungan baik dengnan sang raja.

Nah, Nabi Saw. itu sangat memperhatikan keselamatan jiwa sahabat-sahabatnya. Mengirim mereka ke tempat aman. Sekarang banyak orang mengaku mengikuti Nabi, justru mengajak pengikutnya setor nyawa ke wilayah-wilayah konflik seperti Suriah dan Irak. Bukan hanya laki-laki dewasa, tapj juga anak-anak dan perempuan. Di sisi lain, mereka mencerca para pengungsi yang ingin menyelamatkan jiwa mereka. Bahkan menganggap mereka pengkhianat Islam karena berbeda pandangan politik. Sungguh kebalik pikiran mereka.

Saat ini, konon sudah banyak warga negara Indonesia yang berhijrah ke Suriah utara untuk bergabung dengan kelompok radikal ISIS atas nama panggilan negara Islam yang tidak bisa menjamin keselamatan warganya. Mereka rela meninggalkan negeri yang damai lagi ramah ini, menuju negeri yang sedang berkobar api neraka perang.

Baca Juga :  Hukum Puasa Bagi Sopir Bus Antar Kota

Di sinilah perlunya pengertian yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah untuk ustad-ustad dan dai-dai, terutama ketika mereka menyebarkan fatwa mengenai agama. Paling tidak, kalau berfatwa itu model Syekh Ibnu Ashur gitu loh!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.