Benarkah Pemerintahan Indonesia Thaghut?

0
1074

BincangSyariah.Com – Dalam suatu kesempatan acara bedah buku, Abu Rusydan mengatakan:

Perlu disadari,  Indonesia bukan pemerintahan Islam. Indonesia tidak dibangun atas dasar syari’at Islam, tatanan-tatanan yang ada di seluruh keputusan pemerintah Indonesia sejak tahun 1945 sampai hari ini, tidak ada yang diniatkan untuk menegakkan syari’at Islam, itu jelas….. Kalau ada seseorang atau pemerintah yang membuat tatanan selain tatanan yang sudah dibuat oleh Allah, lalu orang tersebut atau pemerintahan tersebut membuat aturan baru atau bahkan malah bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh Allah, maka jelas sekali bahwa dia itu thoghut.”

Perkataan ini, disampaikan oleh Abu Rusydan – Solo, dan dipublikasikan oleh salah satu website yang namanya mirip dengan Voice of America (VoA). Penulis sendiri tidak habis berfikir, mengapa suara-suara sumbang dari website semacam, masih saja dibiarkan beroperasi di negari tercinta ini? Dan yang lebih mengerikan lagi adalah apabila ada seorang pensiunan jenderal kemudian mengatakan bahwa ‘apa yang disampaikan oleh mereka itu hanya sekedar dakwah’. Bagaimanapun juga, pernyataan sedemikian rupa ini, yang disampaikan oleh seseorang yang pernah aktif di kemiliteran, adalah sangat berbahaya. (Baca: Siapakah yang Pantas Disebut Thaghut?)

Mengapa? Karena pernyataannya secara tidak langsung dapat dijdikan bahan pembenaran bagi racun laten berbahaya itu. Seperti pernyataan Abu Rusydan dan kawan-kawannya di atas. Kita mahu melabelinya sebagai apa, jika bukan sebagai laten radikalisme!?

Menyebut Indonesia sebagai thaghut adalah racun. Sebab, penyematan label itu merupakan isyarat mengajak semua pihak yang sefaham dengannya untuk ramai-ramai memerangi Indonesia, dengan atas nama memerangi thaghut. Perang sedemikian rupa olehnya kemudian dikemas dan dibungkus sebagai jihad. Padahal, yang dinamakan perang itu ada dua kemungkinan, yaitu jika tidak ofensif, maka defensif. Dan profokasi Abu Rusydan cs semacam adalah sudah masuk kategori ofensif dalam ranah pemahaman. Dan ofensif dalam ranah pemahaman, adalah sudah masuk kategori bahaya laten.

Pernyataan itu tidak kalah bahayanya dengan ideologi komunis yang akhir-akhir ini juga sering mereka hembuskan dan tuduhkan kepada setiap pihak yang antitesa terhadap mereka dan tidak sefaham dengan pola pemikirannya. Padahal, mereka yang memiliki pemahaman antitesa ini, adalah pihak yang berusaha merawat dan menjaga persaudaraan atas dasar nasionalisme di negeri ini.

Baca Juga :  Makna-makna Lafadz Doa di dalam Al-Qur'an

Membalik Narasi ‘Indonesia sebagai Negeri Thaghut’

Dasar mereka menilai bahwa Indonesia sebagai negeri thaghut adalah bahwa Indonesia tidak berhukum dengan hukum Allah. Pernyataan semacam ini mereka dasarkan pada bunyi firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah [5] ayat 44. Sementara dasar mereka melakukan upaya memeranginya dengan gerakawan awalnya berupa mengkafirkan (takfiri) adalah bunyi dhahir Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anfal [8] ayat 39.

Meskipun berbagai argumen bantahan sudah disampaikan oleh banyak kalangan ulama, namun mereka tetap bersikukuh dengan pendirian takfirinya dan sikap menthaghutkan. Sikap bersikukuh semacam ini adalah ciri khas ideologi radikal. Dan mereka mencoba mengalihkan kesan ini dengan balik melakukan kontra narasi dengan pihak yang berseberangan dengan jalan melabelinya sebagai sok nasionalis dan sok Pancasilais. Dan bila mereka kalah argumen dalam ranah hukum kenegaraan, maka mereka memainkan narasi soal komunis dan kafir.

Percobaan membangun narasi semacam ini sering kita temukan di berbagai media. Bahkan di dunia maya, mereka menebarkannya lewat situs resmi mereka, atau melalui blog-blog serta media sosial.

Perlu dicatat bahwa, memenggal cara ber-istinbath terhadap suatu permasalahan hukum, merupakan pintu utama masuknya faham radikal. Pola istinbath semacam merupakan pola berhukum yang sembrono dan serampangan. Ibarat menghukumi setiap orang yang ada di dekat lokasi pencurian adalah sebagai pencuri disebabkan karena membawa sebuah tas yang sama dengan tas yang hilang dicuri. Demikianlah pula, menyemati Indonesia sebagai negari thaghut yang tidak menerapkan syariat Islam, adalah sebuah kekeliruan yang besar dan sembrono. Karena jelas label itu timbul dengan memandang kemasan tanpa melihat pada substansi hukum terhadap dasar negara dan produk hukum yang dihasilkannya.

Baca Juga :  Keutamaan Merahasiakan Sedekah Menurut al-Ghazali

Pancasila yang memuat 5 sendi dasar negara, tidak ada satupun nilai-nilai yang dikandungnya sebagai yang bertentangan dengan syariat. Dan tidak ada satupun dalam hal ini yang membantah. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober, seharusnya dimaknai sebagai konsistensi terhadap kesepakatan perjanjian hidup damai dan berdampingan dalam wadah berbangsa dan bernegara. Tapi mengapa justru dibelokkan dengan narasi sakralisasi terhadap burung garuda sehingga menjadi elemen pembenaran status ke-thaghut-an terhadap negeri ini? Inilah uniknya.

Padahal, yang semestinya berlaku adalah, jika memandang substansi dari Pancasila itu tidak ada yang menyimpang dari dasar al-Qur’an dan as-Sunnah, maka begitu pula dengan klaim Indonesia sebagai negeri thaghut adalah semestinya sudah gugur. Sebab, ada petunjuk tafshili di dalamnya yang termuat dalam simbolisme 5 sila. Simbolisme semacam juga pernah diteladankan oleh Baginda Nabi shalllallahu ‘alaihi wasallam lewat beberapa rekonsiliasi yang pernah beliau lakukan, antara lain lewat Piagam Madinah dan Hudaibiyah. Mungkin, jika saja Abu Rusydan dengan kawan-kawannya ini hidup di masa Rasulullah shallallhu ‘alaihi wasallam, bisa jadi mereka akan menjadi penentang utama kebijakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaibiyah yang seolah memberatkan kaum muslimin kala itu.

Namun, orientasi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaibiyah itu, adalah bisanya umat Islam melaksanakan dan menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan perjanjian Hudaibiyah merupakan siasat / politik agar bisanya Rasul mencontohkan atau meneladankan cara penunaian ibadah haji dan umrah kepada umatnya. Coba anda bayangkan! Jika Rasulullah tidak menandatangani Perjanjian Hudaibiyah, bagaimana umat Islam sekarang mau berhaji dan berumrah? Apakah umat Islam saat ini tahu caranya berhaji dan berumrah? Perlu diingat bahwa Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam melakukan ibadah haji hanya sekali dalam masa kerisalahan beliau. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Haji Wada’.

Baca Juga :  Innalillahi, Gus Sholah Wafat

Hal yang sama juga berlaku atas Indonesia saat diproklamasikan hingga kini sudah hampir mencapai usia 76 tahun kemerdekaa. Kalau saja, tidak ada nota kesepahaman yang dibungkus dengan Pancasila, apakah kita saat ini bisa berselancar di dunia maya dan menikmati udara kemerdekaan serta bebas melaksanakan ibadah seperti sekarang? Apakah kita bisa bebas melakukan kegiatan seminar atau bedah baku di kampus atau universitas atau media pers seperti sekarang? Jika hal ini merupakan fakta riel dari disepakatinya perjanjian hidup bersama dalam wadah berbangsa dan bernegara, lantas mengapa masih perlu membangun narasi thaghutisme dengan atas nama memerangi kafir!?

Mengingat kembali pada sejarah terbentuknya Indnesia merupakan kunci pokok untuk bersikap terhadap negeri ini sehingga tidak sembarangan menarasikan bahwa negeri ini tidak berhukum dengan hukumnya Allah SWT sehingga layak disebut sebagai negeri thaghut. Konsisten dengan kesepakatan, sembari membangun siasat kemaslahatan di dalam negeri merupakan ciri khas dan watak kaum muslimin haqqan. Sebab, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Orang Islam itu senantiasa teguh di atas janjinya.” Sabda Rasul ini senafas dengan perintah Allah SWT agar kaum beriman senantiasa menepati ikatan kesepakatan (uqud) yang sudah dijalinnya (Q.S. Al-Maidah [5] ayat 1). Jadi, masihkah pantas menyebut Indonesia sebagai negeri Thaghut?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here