Habib Bahar Pertentangkan Hukum Fikih dan Hukum Nasional, Apakah Hukum Nasional bukan Hukum Islam?

0
741

BincangSyariah.com – Persoalan hukum nasional atau hukum yang dibuat negara apakah masuk kategori hukum syariah atau tidak selalu muncul. Dalam kasus pernikahan misalnya, kita sering mendengar “Nikahnya sah menurut agama, namun tidak sah menurut negara.” Kasus lain adalah “Perceraiannya sudah jatuh menurut agama, tapi tidak menurut negara.” Dari pernyataan tersebut terkesan bahwa berbeda hukum nasional dengan hukum Islam.

Apakah hukum nasional itu bukan hukum Islam? Baru-baru ini, dalam persidangan dakwaan penganiayaan anak, Habib Bahar bin Smith mempersoalkan dan mempertentangkan antara hukum fikih dan hukum nasional, sebagaimana dibertikan Tempo pada (02/05). Bagaimana sebenarnya posisi hukum nasional atau hukum positif Indonesia berhadapan dengan hukum fikih?

Pertama kita harus menjawab dari mana hukum Islam itu dibentuk ? Apakah hukum Islam itu dibentuk terbatas dari Alquran dan hadis? Jawabannya adalah sumber hukum Islam tidak hanya Alquran dan hadis. Ada juga ijmak, kias (Arab: Qiyās), mashlahah mursalah (kebaikan/kepentingan umum), al-urf (kebiasaan), istishhab (mengikuti ketentuan lama sampai ada ketentuan baru), syar’u man qablana (hukum yang ditetapkan Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad dan tidak dianulir oleh Alquran dan Hadis), dan mazhab shahabi (pendapat sahabat).

Dari sepuluh dalil di atas, empat pertama yaitu Alquran, hadis, ijmak dan qiyas disepakati oleh ulama.  Enam terakhir dipertentangkan penggunaannya. Kesemua dalil di atas diakui oleh Alquran dan hadis sebagai sumber hukum.

Bila kita kita lihat delapan sumber hukum yang terakhir, manusia memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam. Hanya Alquran dan hadis yang merupakan wahyu dari Allah Swt. atau kita sebut dengan given law. Sementara itu, sisanya adalah hasil ijtihad manusia.

Sekalipun Alquran dan hadis bagian adalah wahyu Allah, keduanya mesti dipahami oleh manusia sebelum diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian ayat dan hadis dapat dipahami secara tekstual, apa adanya atau yang kita sebut dengan qath’i al-dilalah dan adapula yang harus ditafsirkan terlebih dahulu atau yang disebut dengan zhanniy al-dilalah.

Untuk itu tidak heran jika pada dalil yang bersifat zhanniy al-dilalah ulama berbeda pendapat. Karena semuanya adalah bagian dari ijtihad. Di mana akal memiliki peran yang penting. Inilah yang membedakan hukum barat dengan hukum Islam. Hukum Barat yang murni buatan manusia. Sedangkan hukum Islam adalah hukum Allah yang dipahami oleh manusia.

Baca Juga :  Kriteria Hewan Darat yang Haram Dimakan

Hukum di Indonesia berbeda dengan hukum Barat. Hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. UUD 1945 sendiri yang menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya setiap hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan agama.

Untuk itu proses pembentukan atau taqnin di Indonesia tidak bisa lepas dari ajaran Islam. Seluruh hukum Indonesia yang telah dibuat adalah bagian dari hukum Islam yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Jika Hukum yang Dibuat oleh Pemerintah Indonesia “dianggap” Bukan Hukum Islam?

Hukum Islam atau fikih adalah produk ijtihad yang di dalamnya ada peran akal manusia, karena ijtihad adalah proses interpretasi, sehingga kalau ada reinterpretasi adalah hal yang mungkin-mungkin saja. Dalam siyasah al-syar’iyyah atau politik hukum Islam dijelaskan bahwa ada dua kemungkinan hasil hukum yang dibuat oleh manusia.

Pertama, hukum yang murni dibentuk dari syari’ah (siyasah al-syar’iyyah) atau yang telah disebut di atas yang qath’I al-dilalah maka akan menghasilkan hukum yang adil.

Kedua, hukum yang dibentuk dari pemahaman manusia atau kita sebut sebagai siyasah al-wadh’iyyah atau interpretasi terhadap Alquran dan hadis maka akan menghasilkan hukum yang mungkin adil dan mungkin zalim.

Kedua hukum di atas adalah bagian dari hukum Islam yang diakui keberadaannya. Jika hukum kedua jika dianggap bertentangan maka tugas kita adalah memperbaiki hukum yang telah ditetapkan. Tentunya dengan melalui mekanisme yang telah disepakati.

Penutup, hukum nasional Indonesia adalah hukum Islam juga. Alasan yang mengatakan bahwa itu adalah hukum buatan manusia tidak dapat diterima, karena memang hukum Islam atau fikih itu juga adalah hasil pemahaman manusia. Namun, perlu diingat hukum Islam berbeda dengan man made law. Setiap umat Islam di Indonesia harus mengikuti hukum Indonesia.

Baca Juga :  Tahapan Memutuskan Hukum Menurut Syekh Ali Jum’ah

Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here