Beda Kasus Penerapan Hukum antara Dinar-Dirham dan e-Money di Indonesia

0
33

BincangSyariah.Com – Kita sudah sering mendengar istilah e-Money, bukan? Ya, e-Money merupakan salah satu produk keuangan dan diakui sebagai instrumen pembayaran di Indonesia.

Beberapa waktu ini, produk e-Money menjadi disoal kembali, setelah mencuatnya kasus dinar-dirham yang dipopulerkan oleh aktivitas Pasar Muamalah dan dimotori oleh Zaim Saidi, dan kawan-kawannya. Muncul beragam pendapat, baik yang pro maupun kontra.

Dari sini kemudian muncul  sejumlah permintaan agar penulis membahasnya. Baiklah, kita akan kaji seputar masalah e-Money dan kaitannya dengan dinar-dirham baru-baru ini.

Kontekstualisasi Bahasan

Untuk membahas permasalahan di atas, maka penting untuk kita sampaikan mengenai sejumlah batasan, yang harus dipedomani bersama, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kita ada di wilayah Indonesia. Alhasil, Indonesia adalah menempati derajat ashal (pondasi) bahwa pembahasan ini perlu pengkajian.

Kedua, kita juga bersepakat bahwa rupiah adalah mata uang  resmi negara Indonesia. Alhasil, rupiah juga menempati derajat ashal (pondasi) bahwa pembahasan ini perlu pengkajian.

Kedua hal di atas, merupakan konteks (maudlu’) atas suatu masalah yang terjadi. Tanpa memahami bingkai ini, maka pembahasan kita akan menjadi ke mana-mana tanpa adanya solusi. Bahkan, bisa-bisa hanya akan ada pertengkaran dan adu argumen semata.

Pengejawantahan Konteks terhadap Masalah

Karena kita sudah sepakat bahwa kita ada di wilayah Indonesia yang memiliki mata uang resmi berupa rupiah, maka segala hal yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang memanfaatkan peran / wasilah  alat pembayaran berupa uang, adalah wajib menjaga kedua fondasi pokok tersebut. Inilah yang dimaksud dengan peran menjaga kedaulatan keuangan.

Hukum cabang mengenai segala transaksi pembayaran, secara tidak langsung juga menghendaki berangkat dari dua ashal penjagaan di atas. Pertanyaannya: bagaimana bila ada kasus teknologi baru berupa lahir produk turunan pembayaran seperti: e-money, Voucher Belanja, Cashback, dan sejenisnya?

Jika kita tetap berpedoman pada dua ashal di atas, maka jawabannya menjadi sangat sederhana, yaitu: masing-masing dari produk turunan itu tidak boleh meninggalkan “Indonesia” dan “Rupiah”. Alhasil, produk turunan itu harus bisa dinyatakan sebagai rupiah, dan bukan sebagai yang lain.

Apakah e-Money di Indonesia merupakan Produk Turunan Rupiah?

Ketika anda mengisi kartu e-Tol, maka anda diharuskan untuk mengisi saldo lewat aksi Topping Up,  atau menyimpan uang di bank.

Ketika melakukan Topping up, anda membayar menggunakan rupiah. Demikian halnya, ketika anda mengisi dengan menggunakan mesin ATM, maka anda diharuskan sudah memiliki tabungan. Tabungan anda juga dinyatakan sebagai rupiah.

Voucher Cashback, Koin, Poin dan sejenisnya, meskipun ketiganya adalah produk digital, seluruhnya memiliki nilai jaminan berupa harta, utang atau pekerjaan yang bisa dinyatakan dalam bentuk rupiah.

Jadi, semuanya sudah memenuhi kaidah furu’, bahwa berbagai produk e-Money tersebut, adalah berjamin rupiah. Karena berjamin rupiah, itu artinya rupiah merupakan underlying asset, dan menduduki peran ashal.

Kedudukan Dinar-Dirham di Indonesia

Kita sudah membahasnya pada tulisan terdahulu, bahwa dinardirham yang dipergunakan oleh Zaim Saidi, dan kawan-kawan, merupakan perilaku yang diindikasikan menggantikan peran rupiah sebagai nilai tukar (mata uang). Inilah pangkal masalah utama kesalahan tersebut.

Tentu hal ini akan sangat lain, bila dinar-dirham itu dimainkan sebagai komoditas. Bedanya di mana?

Pertama, jika dinar-dirham dimainkan sebagai alat tukar, itu artinya dinar-dirham diciptakan untuk mengganti dominasi rupiah sebagai media tukar dan media pembayar ganti rugi di Indonesia. Ini adalah jelas sebuah kesalahan fatal. Sebab, tindakan ini merupakan tindakan yang meninggalkan 2 kaidah ashal yang sudah disepakati di atas. Alhasil, melakukannya, adalah sebuah pelanggaran.

Kedua, jika dinar-dirham dimainkan sebagai komoditas, maka underlying asset dari dinar-dirham adalah tetap rupiah. Jika dinar-dirham itu dirusak, maka ia bisa diganti rugi. Ganti rugi yang paling puncak, karena keduanya ditransaksikan di Indonesia, adalah dibayar dengan rupiah.

Nah, beda bukan, resikonya? Konsep di atas, akan sangat nampak bila terjadi kasus-kasus kerugian yang lain. Misalnya: ada sebuah kerusakan mobil akibat keteledoran salah seorang pihak. Solusi penyelesaian masalah akan menjadi berbeda, bila memakai kedua konsep  di atas.

Bila mengikuti konsep pertama, bahwa kerugian itu harus dinyatakan dalam bentuk dinar-dirham, maka akan memantik percekcokan yang tak berujung. Salah satu pihak yang bermasalah, menyatakan siap menanggung ganti rugi dalam bentuk rupiah. Sementara pihak lainnya menyatakan harus ditanggung dengan dinar-dirham. Lalu pendapat mana yang akan digunakan untuk menengahinya? Standar mitsil apa yang akan dipergunakan?

Padahal yang dinamakan sebagai mitsil, adalah kullu ma yujadu fi al-suq mitsluhu fahuwa mitslun (segala sesuatu yang bisa ditemui padanannya di pasar, maka itulah nilai mitsil). Yang ditemukan di pasaran Indonesia adalah rupiah, dan bukan dinar-dirham.

Bila mengikuti konsep kedua, bahwa dinar dirham itu hanyalah sebuah komuditas (‘urudl), maka ‘urudl merupakan barang mutaqawwam (yang bisa dinyatakan nilai), dan bukan nilai (qimah) itu sendiri.

Setiap kerusakan yang terjadi pada ‘urudl, menghendaki dua solusi penggantian, yaitu:

  • menggantinya dalam bentuk urudl yang sama, atau
  • menggantinya berupa nilai sesuai dengan adanya di pasar (qimatu al-mitsly).

Alhasil, merusakkan dinar (komuditas), bisa diganti sebagai 2 hal,yaitu menggati dinar yang sepadan, atau mengganti rugi sesuai harganya di pasar.

Alhasil, kedua pandangan di atas, melahirkan solusi permasalahan yang berbeda.

Beda Dinar-Dirham Pasar Muamalah dan Produk e-Money

Mencermati kajian  di atas, maka apabila anda ditanya mengenai apa bedanya dinar-dirham Pasar Muamalahnya Zaim Saidi dengan Produk e-Money secara syara’? Maka dalam hal ini, secara fikih dapat ditunjukkan jawabannya.

Produk e-Money merupakan turunan dari rupiah, sehingga memenuhi kaidah asal pengaturan dari pemerintah. Hukum yang  berlaku atas e-Money adalah mengikut pada hukum yang berlaku atas rupiah.

Produk Dinar-Dirham Pasar Muamalah menempatkan diri sebagai produk ashal, sehingga menggantikan rupiah. Alhasil, penerapannya di Indonesia, seolah bermakna sebagai hendak menggantikan rupiah. Hal itu dibuktikan dengan upaya pelakunya yang hendak menggantikan peran dominasi rupiah, di negaranya sendiri. Dengan demikian, hukum yang berlaku dalam pemakaian keduanya untuk melakukan transaksi di Indonesia, adalah sebagaimana yang sudah penulis sampaikan pada tulisan terdahulu tentang dinar-dirham dalam bingkai hukum wadl’i. Wallahu a’lam bi al-shawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here