Bagaimana Sikap Ahlus Sunnah terhadap Kebijakan Negara?

0
30

BincangSyariah.Com – Salah satu faktor yang dianggap menjadi kemunduran umat Islam ialah faktor politik. Lebih spesifik, sebagian kecil umat Islam menganggap bahwa absennya Islam sebagai sebuah institusi negara merupakan faktor utama kemunduran Islam. Negara Islam dengan demikian menjadi cita-cita perjuangan mereka di kehidupan dunia. Salah satu dampaknya, di negara yang tidak berdasarkan pada agama Islam, muncul perlawanan-perlawanan sebagian kecil umat Islam kepada pemerintahan yang sah.

Doktrin Islam sebagai agama dan negara (din wa dawlah) (Dale F. Eickelman & James Piscatori, 1998: 71-72) bagi mereka adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini barangkali yang menyebabkan tingkat kepercayaan mereka pada pemerintahan negara bangsa (nation state) seperti di Indonesia sangat rendah. Sehingga apa saja yang diputuskan negara akan selalu ditolak mentah-mentah.

Bahkan, apa saja yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan kelompoknya dianggap salah. Tulisan ini akan memaparkan bagamaina ahlus sunnah, kelompok mayoritas umat Islam bersikap terhadap kebijakan negara. Karena mengetahui sikap ahlus sunnah terhadap kebijakan negara menjadi penting di tengah krisis kepercayaan segelintir umat Islam kepada negara.

Ketidakpercayaan itu ditunjukkan dengan menolak atau melawan terhadap setiap kebijakan negara dengan alasan yang tidak argumentatif dan rasional. Sikap ahlus sunnah ini menarik dicermati. Karena dalam rentang sejarah, sikap ahlus sunnah sangat dinamis, baik saat berada di lingkaran kekuasaan maupun menjadi oposisi kekuasaan.

Dalam sejarahnya, istilah ahlus sunnah merujuk pada madzhab (kelompok) tertentu. Akan tetapi dalam perkembangannya, pemaknaan ahlus sunnah berkembang menjadi tidak hanya sebuah madzhab tetapi juga kelompok dengan manhaj al-fikr (metodologi berfikir) tertentu. Sehingga orang akan dianggap ahlus sunnah bukan hanya karena dia mengikuti salah satu dari empat madzhab dalam fikih misalnya, tetapi lebih dari itu juga berlandaskan pada prinsip manhaj al-fikr setiap generasi ahlus sunnah (Said Aqil Siraj, 2015: 140).

Sehingga setiap sikap ahlus sunnah, selain dari madzhabnya, akan dapat dilihat dari metode berfikirnya (manhaj al-fikr). Sebagaimana diketahui secara umum, ada empat model berfikir khas ahlus sunnah yang relevan dalam kehidupan kekinian. Keempatnya dapat dijalankan sesuai dengan setiap aspek kehidupan manusia. Termasuk dalam bersikap terhadap negara.

Misalnya dalam urusan sosial-kegamaan, Tawassuth (moderat) dapat dijadikan landasan berfikir saat membaca teks-teks Al-Quran dan Hadis. Sehingga terhindar dari cara berfikir dan sikap keagamaan yang ekstrim, baik yang cenderung pada teks atupun hanya pada rasio. Tasamuh (toleran) dipakai saat berinteraksi dengan antar dan intra kelompok umat beragama yang lain. Dalam kehidupan yang beragam suku, agama hingga aliran di dalamnya, prinsip tasamuh menjadi penting diperhatikan.

Sedangkan Ta’adul (tegak lurus, adil) dan tawazun (seimbang) dapat digunakan dalam konteks ekonomi-sosial-politik. Implikasinya terhadap sikap ahlus sunnah atas kebijakan negara. Sekalipun dalam lingkaran kekuasaan, ahlus sunnah akan berfikir secara adil dan berimbang dalam merespon kebijakan negara. Karena bagaimanapun dua hal ini adalah pondasi berfikir kalangan ahlus sunnah dalam menyikapi kebijakan negara.

Apabila kebijakan itu tidak memberikan maslahat kepada warganya, maka kalangan ahlus sunnah akan mengkritisi dan menolaknya. Begitupun sebaliknya, jika kebijakan negara sesuai dengan maslahat umat, sekalipun sebagai oposisi kekuasaan, ahlus sunnah akan mendukungnya. Sehingga yang diperjuangkan oleh ahlus sunnah dalam setiap kali berhadapan dengan kebijakan-kebijakan negara adalah nilai, bukan individu yang berkuasa atau lawan politiknya.

Jauh sejak abad XIX, hal semacam ini sudah dijelaskan dengan baik oleh ulama ahlus sunnah di Nusantara. Kiai Sholeh Darat dalam kitab Majmu’at al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awwam secara eksplisit menyebut bahwa mematuhi pemerintah adalah bagian dari kewajiban umat Islam. Kepatuhan umat Islam kepada penguasa berlaku sepanjang penguasa tidak memerintahkan kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Maqashid as-Syariat.

Bahkan beliau juga mewajibkan umat Islam untuk menghormati kepala negara sesuai adat dan budaya negara ia tinggal. Beliau menyebut:

lan wajib ingatase wong Islam hurmat kelawan ngagungaken maring ratune lan adate kahurmatane negara kono” (Shaleh Darat, 1954: 34-35)

Cara berpikir ta’adul dan tawazun ini sangat tepat dipraktekkan oleh kalangan ahlus sunnah di Indonesia dalam merespon kebijakan negara. Apalagi banyak tokoh ahlus sunnah yang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Di tengah pembelahan politik yang semakin menguat, kelompok ahlus sunnah memiliki penangkal yang tepat dengan bersikap adil dan berimbang dalam merespon setiap kebijakan pemerintah.

Memperhatikan aspek mashlahat dan madharat-nya sangat penting dijadikan pijakan. Dari sini, ahlus sunnah akan bersikap dengan kerangka ta’adul dan tawazun. Dengan demikian, dalam merespon kebijakan negara, kelompok ahlus sunnah akan menimbang secara matang-matang dampak bagi kemaslahatan umat. Tidak serta merta menolak karena perbedaan ideologi ataupun menerima karena berada di barisan yang sama.

Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi tasharruful imam ‘ala al-ra’yat manuthun bil mashlahat (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan), demikian pula ahlus sunnah bersikap terhadap kebijakan negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here