Bagaimana Islam Mengatur Pembagian Harta Gono-Gini?

1
898

BincangSyariah.Com – Dalam hukum positif, masalah harta gono gini atau harta bersama diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KUHP Perdata. Menurut KHI, adanya harta bersama dalam perkawinan ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing, karena pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan (pasal 86 ayat [1] KHI). Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (pasal 86 ayat [2] KHI).

Meski demikian, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta dalam pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan pegawai pencatat nikah. Jika tidak ada perjanjian perkawinan dalam perceraian, harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (pasal 35 ayat [1] UU Nomor 1 Tahun 1974). Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu.

Konsep pembagian harta gono gini (harta bersama) setelah perceraian yaitu 50% untuk istri dan 50% untuk suami. Pembagian harta gono gini dilakukan berdasarkan kesepakatan suami istri. Mereka dapat membuat perjanjian pembagian harta gono gini, dan perjanjian ini berlaku di antara mereka. Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian ini dapat dilakukan dengan akta notaris atau akta bawah tangan dengan dihadiri minimal dua orang saksi yang cakap menurut hukum.

Namun ketentuan dalam KHI ini bukanlah suatu putusan hukum yang paten, jika suami istri sepakat membagi harta dengan prosentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka didahulukan. Apabila telah membuat perjanjian, suami istri dapat membawa perjanjian itu ke pengadilan dimana mereka akan bercerai, dan pengadilan akan menetapkan pembagian harta gono gini berlaku sesuai perjanjian tersebut.

Baca Juga :  Di Saat Banyak Musibah, Ini Tiga Tingkatan Sabar yang Perlu Diperhatikan

Jadi, jika dalam masalah harta gono-gini tidak ada kesepakatan antara suami istri, maka dilihat apakah dalam masyarakat tersebut ada ‘urf yang berlaku tentang permasalahan harta gono-gini atau tidak. Jika ada, itulah yang diberlakukan. ‘Urf, merupakan adat kebiasaan yang berlaku di sebuah masyarakat, sehingga itu menjadi hukum di masyarakat tersebut. Para ulama sepakat ‘urf  bisa dijadikan salah satu acuan hukum. Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan,

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.”

Dengan syarat bahwa ‘urf itu berlaku umum, tidak bertentangan dengan nash syar’i, sudah berlaku sejak lama atau bukan sebuah kebiasaan yang baru saja terjadi dan tidak berbenturan dengan tashrih.

Namun, jika tidak diketahui secara pasti perhitungan harta suami dan istri, maka jalan satu-satunya yang bisa ditempuh adalah dengan sulh. Sulh sendiri adalah kesepakatan antara suami istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha.

Dari Katsir Ibn Abdillah Ibn Amr bin Auf al-Muzani, dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Berdamai itu boleh dilakukan antara kaum muslimin, kecuali sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi)

Penyelesaian yang bisa dilakukan dengan jalan sulh ini adalah penyelesaian yang didasarkan pada keridhaan masing-masing pasangan dan disesuaikan dengan porsi yang telah mereka ketahui menurut kesepakatan bersama. Wallahu A’lam bis Shawab…

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here