Apakah Promo Cashback Termasuk Riba?

0
1937

BincangSyariah.Com – Berbagai cara dilakukan oleh para pedagang dalam menawarkan dagangannya agar tercapai omset penjualan yang besar dan tentunya mendapatkan keuntungan yang besar pula. Bagaimanapun juga, hukum asal dari menerapkan strategi jual beli ini hukumnya adalah boleh asal tidak memuat unsur riba, gharar (penipuan), ghabn (pengelabuan), spekulatif (maisir) dan menjual barang yang tidak diketahui (majhul). (Baca: Bolehkah Menggunakan Paylater dalam Islam?)

Terkait dengan strategi jual beli yang dilarang dalam Islam, juga sudah jelas digariskan dalam nash, yaitu: jual beli talaqqy rukban, jual beli hadlir li al-bad, jual beli najasy, muhaqalah, munabadzah, jual beli barang yang tidak dimiliki, jual beli habl al-hablah, dan lain sebagainya. Jual beli yang terlarang terkait dengan waktu, adalah jual beli yang dilakukan pada hari Jum’at saat adzan sudah dikumandangkan.

Illat keharaman dari jual beli di atas, selain jual beli pada hari Jum’at, adalah sebagaimana yang telah disebutkan di muka, yaitu karena keberadaan unsur gharar, riba, ghabn, spekulatif, dan menjual barang yang tidak diketahui. Oleh karena itu, bila dalam suatu jual beli tidak ada unsur sebagaimana disebutkan terakhir, maka secara pasti hukumnya adalah boleh.

Suatu misal, jual beli yang menyuruh orang lain agar menjadi wakilnya untuk menjualkan barang yang dimilikinya. Hukum jual beli semacam ini adalah boleh, asalkan berdasarkan ketetapan yang disepakati di antara keduanya, khususnya dari pihak yang mewakilkan.

Contoh dari ketetapan ini misalnya adalah pihak wakil boleh menjual barang lebih dari yang diperintahkan dengan keuntungan milik si wakil. Atau, sebaliknya, pihak wakil tidak boleh menjual barang melebihi dari yang ditentukan. Maka dari kedua hal ini, hukumnya jual beli tersebut adalah sah, selagi pihak yang mewakilkan mensyaratkannya demikian.

Hal yang sama juga berlaku, bila pihak penjual menerapkan sistem jual beli diskon (bai’ muwadla’ah). Maka penerapan diskon tersebut hukumnya juga diperbolehkan dan wajib berlaku menurut ketentuan pengumuman diskon itu, sehingga pihak pembeli tidak masuk dalam jurang ke-majhul-an, yaitu ketidaktahuan harga.

Masalahnya kemudian, adalah semua jual beli di atas, berlaku di dunia nyata, yaitu penjual dan pembeli bertemu secara langsung dalam majelis akad. Sementara cepatnya perkembangan teknologi saat ini sudah merambah dunia maya, sehingga perilaku strategi penjualan juga mengalami sedikit modifikasi akad. Bila di dunia nyata, ada istilah diskon, maka dalam penjualan online berlaku istilah jual beli dengan cashback. Dari dua model ini, antara diskon dan cashback ada sedikit perbedaan.

Cashback, dalam beberapa literasi pemasaran di dunia online, sering dimaknai sebagai “kembalian” dari hasil pembelian suatu item produk yang dijual di marketplace tertentu, namun, keberadaannya hanya bisa digunakan bila ia membeli kembali produk di marketplace itu.

Misalnya, membeli handphone seharga 3 juta dengan cashback 10%, sehingga total cashback itu 300 ribu rupiah. Nilai cashback sebesar 300 ribu rupiah ini hanya bisa digunakan selagi pihak pembeli, kembali membeli produk di marketplace setempat, sehingga cashback yang dimilikinya, di-include-kan (dimasukkan) ke dalam bagian pembayaran berikutnya. Bila tidak digunakan, maka cashback tersebut masuk dalam saldo dompet elektronik (electronic wallet) yang dimiliki oleh pembeli, dan berlaku sebagai deposit (simpanan).

Jadi, perbedaannya dengan diskon, adalah nilai uang 300 ribu itu bisa langsung dicairkan dan menjadi bagian pemotong harga pembelian produk. Oleh karenanya, pembeli hanya membayar produk yang dibeli seharga 2,7 juta rupiah. Dalam cashback, pihak pembeli tetap membayar produk sebesar 3 juta rupiah. Sementara, cashback 300 ribu-nya seolah disyaratkan harus disimpan di electronic wallet.

Alhasil, akad yang terjadi, seolah berbunyi: “Saya berikan kamu potongan harga sebesar 300 ribu rupiah, dengan syarat kamu harus menyimpannya di electronic wallet”. Jadi, akad itu adalah menyerupai akad bai’ bi syarthin (jual beli dengan syarat). Apakah akad semacam ini termasuk akad riba? Mari simak ulasa berikut ini!

Dalam Madzhab Hanbali, hukum bai bi al-syarth ini pada dasarnya adalah boleh dengan catatan syarat yang disertakan bukan sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana kutipan berikut:

كل بيع معلق على شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً فهو صحيح، كأن يشترط البائع سكنى الدار شهراً، أو يشترط المشتري حمل البضاعة إلى داره، أو حمل الحطب إلى منزله وتكسيره

“Setiap jual beli yang berkaitan dengan keberadaan syarat berupa tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal, maka jual beli itu adalah benar. Seperti, memintanya penjual untuk menempati rumah (yang dijualnya) selama sebulan, atau memintanya pembeli agar barang yang dibelinya di antarkan ke rumahnya, atau mengantarkan kayu (yang dibelinya) ke rumahnya dan sekaligus memecahnya.” (Al-Syarh al-Kabir li Ibn Qudamah, Juz 4, halaman 51)

Dalam konteks ini, Ibnu Qudamah menggarisbawahi bahwa:

انما نهى عن شرطين في بيع وهو يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد ولابد من العلم بالمنفعة لهما ليصح اشتراطها لاننا نزلنا ذلك منزلة الاجارة فلو اشترط حمل الحطب إلى منزله والبائع لايعرف منزله لم يصح

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang berlakunya dua syarat dalam jual beli. Hadis ini bisa difahami akan bolehnya satu syarat saja yang disertakan dalam jual beli. Akan tetapi, kebolehan itu harus disertai “pengetahuan” (ilmu) penjual dan pembeli. Karenanya, sah mensyaratkan sesuatu hal asalkan terdiri satu syarat yang diketahui, dan kita menempatkan syarat itu pada derajat akad jasa (ijarah). Maka dari itu, jika seorang pembeli mensyaratkan agar dibawakan kayu bakar (yang dibelinya) ke tempat tinggalnya, akan tetapi bila pihak penjual tidak mengetahui di mana ia tinggal, maka syarat demikian hukumnya menjadi tidak sah.” (Al-Syarh al-Kabir li Ibn Qudamah, Juz 4, halaman 51)

Alhasil, yang perlu dicatat dari pernyataan Syeikh Ibn Qudamah dalam hal ini adalah keharusan pengetahuan pembeli terhadap syarat yang ditetapkan. Dan berangkat dari qiyas ini, maka adanya ketetapan cashback dan berikut ketentuan penggunaannya yang jelas dari pihak penjual / marketplace di atas, pada dasarnya adalah boleh dengan alasan:

  1. syaratnya hanya terdiri dari satu hal, dan
  2. ada ketentuan yang dimaklumi secara bersama antara penjual dan pembeli.

Lantas, bagaimana dengan ketetapan Madzhab Syafii dan madzhab lainnya?

Pada dasarnya Madzhab Syafii juga memiliki pola relasi yang kuat dengan Madzhab Hanbali, seiring ada relasi guru dengan murid. Di dalam ketentuan Madzhab Syafii, sahnya syarat yang disertakan dalam jual beli, adalah terfokus pada bisa atau tidaknya kedua akad tersebut dirinci (tafriq al-shafqah). Jika suatu akad yang kelihatannya ada dua akad yang digabung menjadi satu (uqud al-murakkabah), akan tetapi kedua akad itu bisa dirinci peran masing-masing sehingga ma’lum atau mudah diketahui, maka hukumnya adalah boleh. Sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh Al-Bahuty dari kalangan Malikiyah:

وللصحة وجه بأن تكون مستثناة من البيع

Artinya : “Solusi sahnya akad hanya satu, yaitu terdapatnya pengecualian sewa menyewa (ijârah) dari jual beli.” (Al-Bahûty, Kasyâfu al-Qinâ’, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, tt.: 2/98).

Dengan demikian, tidak diragukan lagi, bahwa hukum cashback itu adalah boleh, seiring bisanya dirinci kedua akad yang tergabung dalam bai’ bi syarthin tersebut. Dengan demikian, pengertian cashback itu jauh dari illat riba, mengingat ketentuan penggunaan cashback adalah bersifat ma’lum secara bersama-sama antara penjual, pembeli dan pihak marketplace. Wallahu a’lam bi al-shawab

100%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here