Apakah Menolak Perda Syariah Termasuk Menista Agama?

0
1010

BincangSyariah.Com – Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekular. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Secara konstitusional, beragama dan melaksanakan agamanya dilindungi oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 menyatakan,

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketika menjelaskan pasal di atas, Prof. Hazairin (1906-1975) mengatakan bahwa tidak boleh ada aturan di Indonesia yang bertentangan dengan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan jika dalam pelaksanaan syariat tersebut dibutuhkan kehadiran negara, maka negara wajib melakukannya.

Dalam konteks pembentukan hukum di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang menjadi sumber, yaitu: hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Mau tidak mau, suka tidak suka lembaga-lembaga negara harus mengambil dari tiga sumber hukum ini ketika ingin merumuskan sebuah hukum.

Hukum Islam diambil karena penduduk Indonesia membutuhkan hukum Islam dan menjadi bagian dari agama mayoritas penduduk Indonesia. Hukum adat karena sejak dahulu hukum adat telah hidup dalam aktivitas sosial masyarakat. Hukum Barat menjadi referensi karena kita sampai saat ini masih memberlakukan BW dan KUHP.  Ketiga sistem hukum ini nilai-nilanya hidup dalam masyarakat. Tidak bisa dihilangkan atau ditinggalkan. Kembali mengutip perkataan Prof. Hazairin, “Hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat adalah hukum yang zalim.“

Di tingkat nasional, hukum Islam menjadi sumber pembentukan hukum Indonesia. UU Perkawinan, UU Zakat, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, UU Peradilan Agama, UU Perasuransian, UU Surat Berharga Syariah Negara kesemuanya diambil dari hukum Islam.

Baca Juga :  Hari Jumat: Hari Raya yang Lebih Agung dari Idul Fitri dan Idul Adha

Di tingkat daerah sejak reformasi dan desantralisasi muncul perda yang diinspirasi dari hukum islam, atau disebut perda syariah. Sebenarnya secara penamaan tidak tepat jika disebut perda syariah. Hukum Islam/Fiqh ketika sudah diadopsi menjadi hukum negara maka peraturan tersebut adalah peraturan negara.

Sama seperti UU, untuk memasukkan atau menghidupkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan harus melalaui proses legislasi. Tidak semua hukum Islam dapat dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang telah dipilih dan didiskusikan yang bisa dijadikan sebagai UU atau Perda.

Memang belakangan terdapat perda yang katanya diinspirasi dari hukum Islam tapi tidak substansial dalam pembentukan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ada juga yang dalam proses pelaksanaannya berpotensi diskriminatif. Walau kasusnya tidak banyak, perda-perda seperti inilah yang perlu ditinjau kembali.

Untuk itu “perda syariah“ tidak masalah dan tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional selama dibentuk dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara. Sikap untuk tidak mendukung peraturan negara yang berlandaskan agama adalah sikap yang keliru. Karena dalam hukum Islam, kehidupan bernegara merupakan bagian dari beragama. Namun sikap itu bagian dari hak politik yang bersangkutan dan bukan bagian dari menistakan agama.

Perlu digarisbawahi, positivisasi hukum Islam di Indonesia adalah positivisasi substansi dari nilai, moral, atau ajaran agama bukan positivisasi simbol keagamaan.



BincangSyariah.Com dikelola oleh jaringan penulis dan tim redaksi yang butuh dukungan untuk bisa menulis secara rutin. Jika kamu merasa kehadiran Bincangsyariah bermanfaat, dukung kami dengan cara download aplikasi Sahabat Berkah. Klik di sini untuk download aplikasinya. Semoga berkah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here