Apakah Denda Pembayaran Listrik Pascabayar Termasuk Riba?

0
968

BincangSyariah.Com – Saat ini, listrik sudah menjadi konsumsi umum yang berlaku di masyarakat. Keberadaannya dinilai penting seiring hajat manusia di tengah cepatnya laju perkembangan jaman. Karena faktor pentingnya listrik itu, maka relasi antara konsumen dan produsen listrik berlaku yang namanya relasi yang bersifat saling mengikat (‘aqdun lazim) antara satu sama lain. (Baca: Hukum Mencuri Energi Listrik)

Pihak penyedia listrik selaku pemilik jasa menetapkan syarat dan ketentuan mengenai pembayaran jasa yang diberikannya. Sementara konsumen, menghendaki pelayanan jasa listrik yang mengalir kepadanya tidak hanya setengah-tengah. Hakikatnya, keduanya terikat pada relasi saling berkaitan antara satu sama lain.

Karena relasi antara keduanya bersifat saling mengikat ini, maka muncul aturan-aturan baru yang disepakati oleh pihak produsen dan sekaligus konsumen. Aturan itu diterbitkan dengan tujuan untuk mengatur serta menjaga hak dan tanggung jawab yang berlaku saling mengikat di antara masing-masing pihak. Itulah sebabnya, kemudian ada istilah denda keterlambatan dan sejenisnya.

Dengan berlakunya aturan, maka apa yang tertuang di dalam aturan, adalah menempati derajat syarat dari suatu amal. Para ahli fikih membagi syarat ini menjadi tiga, yaitu syarat sah, syarat fasid dan syarat batil.

Batasan dari suatu syarat berlaku sebagai sah, menurut kalangan ahli fikih Mazhab Hanafi adalah:

اشتراط صفة قائمة بمحلّ العقد وقت صدوره أو اشتراط ما يقتضيه العقد أو ما يلائم مقتضاه أو اشتراط ما ورد في الشّرع دليل بجواز اشتراطه أو اشتراط ما جرى عليه التّعامل‏

“Yaitu, jika mensyaratkan suatu sifat (spesifikasi) yang jelas di lokasi akad, sesuatu yang sesuai dengan tujuan akad, mensyaratkan sesuatu yang menguatkan akad, mensyaratkan sesuatu yang boleh menurut dalil syara’, atau mensyaratkan sesuatu yang menjadi ketentuan umum berlakunya akad mu’amalah.” (Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah, Juz 4, halaman 309)

Menurut kalangan Malikiyah, batasan syarat sahnya muamalah adalah bila:

أنه اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره أو اشتراط ما يقتضيه العقد أو اشتراط ما لايقتضيه العقد ولاينافيه

“Yaitu, jika mesyaratkan suatu sifat (spesifikasi) yang jelas di majelis akad saat berlangsungnya transaksi, atau mensyaratkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, atau mensyaratkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan tujuan akad, bahkan menafikannya.” (Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah, Juz 4, halaman 309)

Kalangan ahli fikih dari Madzhab Syafii, menetapkan batasan syarat sahnya muamalah, sebagai:

اشتراط صفة قائمة بمحلّ العقد وقت صدوره أو اشتراط ما يقتضيه العقد أو اشتراط ما يحقّق مصلحةً مشروعةً للعاقد أو اشتراط العتق لتشوّف الشّارع إليه‏

“Yaitu, jika mesyaratkan suatu sifat (spesifikasi) yang jelas di majelis akad saat berlangsungnya transaksi, atau mensyaratkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, atau mensyaratkan sesuatu yang bisa membawa pada maslahah yang disyariatkan bagi pelaku transaksi, atau mensyaratkan kemerdekaan seseorang mengingat hal itu yang dikuatkan oleh Allah lewat syariat-Nya.” (Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah, Juz 4, halaman 309)

Menurut ahli fikih mazhab Hanbali, batasan syarat sah, adalah bila:

اشتراط صفة قائمة بمحلّ العقد وقت صدوره أو اشتراط ما يقتضيه العقد أو يؤكّد مقتضاه أو اشتراط ما أجاز الشّارع اشتراطه أو اشتراط ما يحقّق مصلحةً للعاقد

Jika disyaratkan suatu sifat yang jelas di lokasi akad saat terjadinya akad, sesuatu yang sesuai dengan tujuan syariat, menguatkan tujuan akad, sesuatu yang dibolehkan oleh syariat untuk dijadikan syarat, atau sesuatu yang bisa membawa kepada maslahah yang nyata bagi pelaku transaksi” (Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah, Juz 4, halaman 309)

Lantas bagaimana dengan denda yang ditetapkan atas keterlambatan pembayaran listrik? Apakah termasuk bagian dari syarat yang sahih menurut keempat madzhab di atas?

Jika menilik dari keberadaan listrik yang menjadi hajat kebutuhan masyarakat banyak dan untuk perjalanannya dibutuhkan biaya pemasukan yang datangnya dari pelanggan, maka tak urung bahwa mengantisipasi terjadinya hambatan akibat penundaan pembayaran oleh pelanggan merupakan yang dikuatkan. Pertama, adalah karena adanya dasar hadits yang menyatakan bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “menunda-nundanya orang yang kaya adalah kedhaliman. Maka jika salah seorang dari kalian di pindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” HR. Bukhari dan Muslim

Di dalam hadits yang lain, disampaikan bahwa:

لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Menunda-nundanya seseorang dari melakukan kewajiban, menjadi penghalal kehormatan serta sanksi baginya.” HR. Abu Dawud, al-Nasai serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban (Bulughu al-Maram).

Kedua, di dalam hadits yang lain disebutkan bahwa:

المسلمون على شروطهم

“Orang muslim senantiasa berdiri di atas aturan mereka.” HR. Al-Tirmidzi di dalam al-Ahkam

Berangkat dari sini, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan akan kebolehan memberlakukan denda keterlambatan sebagai bagian dari risiko akad yang berlangsung saling mengikat tersebut. Akan tetapi, ada batasan ketentuan, yaitu: 1) jika akad tersebut tidak berkaitan dengan utang-piutang, dan 2) jika akad tersebut ada hubungannya dengan amal (pekerjaan).

Sebuah lembaga fatwa internasional yang berada di bawah naungan yayasan Majma’ al-Fiqhi al-Islamy, memutuskan sebuah fatwa:

يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينًا

“Boleh menetapkan suatu denda di dalam uqudu al-maliyah (segala jenis akad hartawi) selagi tidak berkaitan secara langsung dengan utang-piutang.” (Keputusan Nomor : 12/3/109, poin 4, Majma’ Fiqih Islami)

Alasan dari pembolehan ini, adalah untuk menjaga kemaslahatan amal (yaitu PLN) dan menghindari terjadinya mafsadah yang diakibatkan potensi pelanggan yang akan menunda-nunda memenuhi kewajibannya bila tidak disertai adanya ketentuan denda keterlambatan.

Apakah denda ini termasuk riba?

Karena akad pelanggan listrik tersebut adalah berkaitan dengan suatu amal, yaitu sewa jasa listrik, maka syarat tersebut tidak masuk kategori akad utang. Sebab adanya ujrah dan ijarah adalah saling berikatan. Untuk itu, tidak ada unsur akad utang dengan menarik kemanfaatan yang berlaku atas relasi PLN dengan pelanggannya. Dengan demikian, denda keterlambatan bagi pelanggan PLN, adalah bukan riba, melainkan ganti rugi (ta’widl al-adaby). Wallahu a’lam bi al-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here