Sikap NU dan Muhammadiyah Terhadap Omnibus Law

0
79

BincangSyariah.Com – Omibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja disahkan dengan buru-buru dan sembunyi-sembunyi oleh DPR RI. Lantas, bagaimana sikap NU dan Muhammadiyah atas peristiwa tersebut?

Pada Rabu (7/10), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyatakan sikap menolak terhadap UU Cipta Kerja. Ia berpendapat bahwa UU tersebut merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis.

UU Ciptaker hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil,” ujar Kiai Said.

Beliau menambahkan bahwa sebelum UU Ciptaker ada, Indonesia belum mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 secara serius dan menyeluruh. Saat ini, dengan disahkannya UU Ciptaker justru membuat masyarakat kecil semakin tertindas.

Kiai Said menambahkan bahwa mestinya Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang segala sumber daya alam di Indonesia mesti dikelola oleh negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, Kiai Said meminta agar warga NU mesti memiliki sikap tegas dalam menilai UU Cipta Kerja. Beliau menegaskan bahwa kepentingan rakyat kecil harus tetap diperjuangkan.

Beliau menjelaskan, “Kita harus melakukan judicial review. Harus meminta ditinjau ulang tapi dengan cara elegan bukan dengan anarkis. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, dan demi moderasi dalam membangun masyarakat.”

Penolakan terhadap Omnibus Law atau UU Ciptaker pun datang dari Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menduga motif DPR mengesahkan UU Ciptaker adalah karena faktor utang jasa kepada para pengusaha.

Beliau menyebutkan bahwa pengesahan undang-undang tersebut adalah dampak dari ongkos politik yang tinggi (mahal). Hal tersebut membuat politikus dan partai mesti meminta bantuan pemilik modal untuk memikul ongkos pada masa pemilu atau kegiatan politik yang dilaksanakan. Karena itulah, banyak kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap rakyat.

Baca Juga :  Kesadaran Ekologi dan Upaya Konservasi Kiai-kiai Pesantren di Tengah Kemelut UU Cipta Kerja

DPR, DPD, dan pemerintah telah resmi menyetujui agar Omnibus Law RUU Cipta kerja (Ciptaker) ditetapkan menjadi Undang-undang. Keputusan tersebut terjadi dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 pada Senin (5/10). Rapat dimulai pukul 13.30 WIB.

Sebelum pengesahan terjadi, RUU Ciptaker mendapat penolakan dari banyak pihak termasuk Serikat Buruh, koalisi masyarakat sipil sampai dengan banyak kelompok agama. Anwar Abbas mengaku sangat kecewa. (Baca: Pekerja dalam Pandangan Islam)

Beliau menganggap bahwa dengan Pengesahan UU Cipta Kerja menjadi undang-undang, DPR sudah tidak lagi menjadi wakil rakyat. Sebab pengesahan tersebut bertolak belakang dengan yang mestinya mendengar aspirasi rakyat Indonesia.

“Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital daripada membela kepentingan rakyat banyak,” ujar Anwar Abbas dalam keterangannya pada Selasa (6/10).

Sementara itu, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) mengaku baru saja mendapatkan draf RUU Ciptaker. Karena itulah PGI melalui tim hukumnya masih perlu mengkaji lebih dalam tentang draft yang baru disahkan tersebut.

Apabila isi UU Ciptaker yang telah sah tersebut terbukti mengakomodir kepentingan buruh sebagaimana yang pernah PGI kritisi dan berikan masukan, maka PGI akan mendukung UU yang telah disahkan DPR tersebut.

“Tapi kalau tidak mengakomodir kepentingan buruh dan rakyat, maka kita akan kritisi, kalau hak-hak mereka tidak diakomodir, kita harus lawan,” kata Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Henrek Lokra, dilansir Tirto.id pada Selasa (6/10).

Omnibus Law menimbulkan polemik yang amat besar. Sebagai masyarakat awam, ada baiknya kita mempelajari UU tersebut dan menandai pasal-pasal mana saja yang bermasalah sehingga bisa menolak dan melakukan judicial review dengan tegas.[]

Baca Juga :  Podcast NGOPI: Kupas Tuntas Islam dan Politik di China

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here