Ketua Badan Wakaf Indonesia; Ada Tiga kendala Perwakafan yang Harus Segera Diselesaikan

0
103

BincangSyariah.Com – Mengingat besarnya potensi pertumbuhan wakaf di Indonesia, maka wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Syariah yang sangat penting dan perlu didorong. Sayangnya, pertumbuhan wakaf masih kurang maksimal.

Menurut Ketua Umum Badan Wakaf Indonesia (BWI), Muhammad Nuh dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BWI, terdapat tiga rumusan yang perlu diperhatikan demi memajukan perwakafan di Indonesia.

“Jadi ada hal yang menjadi catatan penting kenapa kita melakukan rakornas hari ini,” ujar Muhammad Nuh dalam konferensi pers Rakornas BWI yang diadakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Rabu (11/12/2019).

Pertama, literasi dan sosialisasi tentang perwakafan masih rendah dan  harus ditingkatkan. Baik yang ada di daerah atau jawa.

“Wakaf memiliki nilai strategis karena tidak ada habisnya, ini adalah sedekah jariyah. Harta terus ada dan nilainya terus ada. Oleh karena itu sosialisi harus kita jadikan prioritas,” ujar Nuh.

Agar sosialisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, acara Rakornas ini mengundang seluruh perwakilan BWI mulai Aceh sampai Papua, untuk menuntaskan dan memperkuat literasi. Harapannya dengan literasi, masyarakat tahu dan tumbuh kesadarannya. Literasi pembelajaran tentang wakaf ini akan dilakukan di SMP, SMA dan Universitas, yang direncanakan akan dimulai pada tahun ajaran baru 2020.

Kedua, pengelola wakaf atau nadhir. Untuk meningkatkan kualifikasi pengelola wakaf akan mengikuti penguatan kapasitas berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang sedang dirampungkan oleh Kemenag.

Menurut Muhammad Nuh, para stake holder di bidang wakaf sepakat bahwa persoalan yang mendasar seteah sosialisai dan literasi adalah pengelola wakaf yaitu nadhir. Jika nadhir bagus maka bisa memberikan nilai tambah yang bagus terhadap asset wakaf.

“Kemenag sedang merampungkan KKNI untuk pengelola wakaf, kita harapkan nanti para nadhir yang sertified level1- level3. Jenjang satu untuk pengelola yang relative simpel seperti pengelolaan wakaf untuk masjid, yang paling rumit level 3 itu adalah pengelolaan uang dan investasi,”

Baca Juga :  Ketua Dewan Pertimbangan MUI Tolak NKRI Bersyariah, Ini Alasannya

Untuk menguatkan capacity building para pengelola wakaf, BWI bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang social finance. “Kita sepakat dengan KNKS sebagai ujung tombang mengembangkan perekonomian Syariah, untuk menguatkan capacity building setelah itu kita lakukan sertifikasi.” ujarnya.

Ketiga, membuat single database aset wakaf nasional. Hal ini penting agar memudahkan untuk mengetahui penggunaan aset wakaf. “Begitu kita punya platform nasional, urusan apapun mudah sudah ada satu data single,” ujarnya.

Selain itu, platform satu database wakaf nasional ini diharapkan dapat memudahkan perencanaan pengembangan asset wakaf agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk umat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here