Aisha Weddings Diduga Melanggar Hak-hak Anak

0
20

BincangSyariah.Com – Beberapa waktu lalu, jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer bernama Aisha Weddings viral di media sosial. Pasalnya, Aisha Weddings dianggap mempromosikan dan menganjurkan pernikahan usia dini mulai dari usia 12 tahun sampai dengan 21 tahun.

Dalam kasus tersebut, ada potensi UU yang dilanggar karena promosinya yang meresahkan warganet. Meski begitu, ada saja warganet yang memiliki opini dengan dalih salah berdasarkan Undang-undang Perkawinan tapi jika dalam hukum Islam, selama akil baligh boleh dinikahkan. Banyak juga warganet yang berdalih bahwa di zaman dahulu, eyang buyut kita semua menikah di umur yang sama yakni antara 12 sampai dengan 21 tahun.

Satu anggapan warganet tersebut mungkin bisa kita patahkan dengan dua alasan. Pertama, Indonesia tidak memberlakukan hukum Islam. Kedua, keadaan zaman dahulu dengan saat ini sangat jauh berbeda. Dulu, pendidikan belum masif seperti saat ini dan isu tentang hak asasi manusia termasuk hak perempuan dan hak anak belum disadarai sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat.

Melalui satu tanggapan warganet tersebut, kasus Aisha Weddings bisa kita dudukkan dalam satu masalah mendasar. Ada hak anak yang direnggut. Hak yang dilindungi sepenuhnya oleh hukum yang berlaku. Dan, hukum yang berlaku di Indonesia bukanlah hukum Islam. Ada banyak agama dan aliran kepercayaan di  Indonesia sehingga tidak mungkin mengadposi hukum Islam begitu saja dan menafikan yang lainnya.

Awal Mula Kontroversi

Saat ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melaporkan wedding organizer (WO) Aisha Weddings ke polisi. Laporan tersebut berisi dugaan bahwa WO tersebut telah mempromosikan perkawinan anak. Dilansir Kompas.Com, KPAI melaporkan dugaan pelanggaran terkait hak anak di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun UU Perkawinan melalui Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Rita Pranawati pada Rabu (10/2/2021) sore.

Rita mengaku bahwa pada awalnya KPAI menerima laporan dari masyarakat tentang keberadaan situs WO tersebut. Setelah melakukan pengecekan, ternyata situs tersebut memang menganjurkan perkawinan anak yang berusia 12 sampai 21 tahun. “Terkait dengan laporan dari masyarakat ke KPAI dengan adanya wedding organizer Aisha Weddings, yang mempromosikan perkawinan di dalamnya ada usia anak,” kata dia.

Saat artikel ini ditulis, situs Aisha Weddings sudah tidak bisa diakses publik. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga juga menegaskan bahwa promosi yang dilakukan oleh Aisha Weddings jelas mempromosikan perkawinan anak yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut didasarkan pada promosi Aisha Weddings yang muncul di tengah upaya pemerintah menurunkan angka perkawinan anak.

Kementerian PPPA sedang intensif menggalakkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak hingga ke tingkat desa. Aisha Weddings justru mempromosikan perkawinan anak. “Promosi Aisha Weddings bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut telah mengurangi upaya pemerintah dalam usaha menurunkan angka perkawinan anak yang dampaknya sangat merugikan anak, keluarga dan negara,” kata Bintang dalam siaran pers.

WO tersebut telah mengampanyekan nikah pada usia muda dan menjual jasa event organizer pernikahan yang tidak mengabaikan nasib anak-anak Indonesia. Oleh karena itu KPPPA akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan serius. KPPPA akan mempelajari kasus tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, beberapa kementerian atau lembaga dan NGO. Koordinasi pun dilakukan dengan Kementerian Kominfo dan Kapolri agar penyelidikan tetap berlanjut.

Promosi Aisha Weddings telah melanggar dan mengabaikan pemerintah dalam melindungi dan mencegah anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016. Promosi tersebut juga telah mempengaruhi pola pikir anak muda bahwa menikah itu mudah.

Hal tersebut bertentangan dengan hukum pernikahan di Indonesia yang sudah diatur dalam UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan perkawinan diizinkan apabila perempuan dan laki-laki sudah berumur 19 tahun. Isu penurunan angka perkawinan anak menjadi salah satu dari lima isu prioritas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian PPPA. Advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak terus dilakukan pemerintah bersama seluruh para pemangku kepentingan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak.

KPPPA juga memiliki kekhawatirannya terkait data pribadi anak-anak dan remaja yang tertarik dengan situs tersebut yang berpotensi disalahgunakan. Data tersebut rentan dijadikan dasar untuk menjadikan anak-anak dan remaja target tindakan pelanggaran hukum lain seperti ekspolitasi seksual ekonomi kepada anak hingga perdagangan anak.

Aisha Weddings diketahui menawarkan layanan nikah siri dan poligami. Berdasarkan laman Facebook dan situs aishaweddings.com, penyelenggara acara tersebut memiliki spesialisasi dalam menyelenggarakan sebuah acara pernikahan atau WO. Namun dalam situs tersebut tertulis bahwa mereka menganggap pentingnya nikah siri dan ajakan menikah muda. WO tersebut percaya akan pentingnya Nikah Siri untuk pasangan yang ingin datang bersama untuk memulai keluarga dengan berkah Allah Swt.

Rekomendasi Ulama Perempuan

Jauh sebelum kasus Aisha Weddings mencuat, seorang ulama perempuan bernama Siti Musdah Mulia telah memberikan rekomendasi untuk melakukan ijtihad, revisi dan koreksi terhadap Undang-undang Perkawinan Indonesia. Rekomendasi tersebut tercatat dalam sebuah buku berjudul Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (2005).

Musdah menuliskan bahwa Islam menawarkan banyak hal dalam rangka membangun masyarakat yang adil, egaliter, dan demokratis. Diantaranya yang menyangkut ajaran kesetaraan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hubungan perkawinan. Posisi suami-istri dalam perkawinan selaras dengan tanggung jawab yang mereka pikul. Jika laki-laki memikul tanggung jawab penuh dalam keluarga dan rumah tangga, ia dipercaya menjadi qawwam (pelindung dan pengayom) dalam keluarga. Tetapi  ini tentu dengan cara yang santun, arif dan bijaksana, bukan dengan cara yang  semena-mena, apalagi otoriter.

Namun, jika karena suatu alasan istri yang memikul tanggung jawab penuh dalam keluarga, maka konsekuensinya posisi qawwam pun boleh ditawarkan kepadanya. Yang pasti, tujuan perkawinan dalam Islam adalah agar manusia dapat hidup dengan sesamanya dalam suasana yang penuh diliputi mawaddah wa rahmah (cinta kasih), tenteram, damai, dan bahagia  menuju kepada keridaan Allah Swt. Bertolak dari tujuan inilah hendaknya kita melakukan ijtihad, revisi dan koreksi terhadap Undang-undang Perkawinan. Revisi dan ijtihad dimaksud hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

Pertama, prinsip kemaslahatan (al-mashlahah). Sesungguhnya syari’at (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal  dan menolak segala bentuk kerusakan, kerugian atau kemafsadatan, dalam kaidah fikihnya disebutkan: dar’ al-mafâsid muqaddam al dar` al-mafasid.

Kedua, prinsip nasionalitas (al-muwâthanah). Maklum, sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja. Indonesia merekrut anggotanya bukan didasarkan pada kriteria keagamaan, tetapi pada asas nasionalitas atau kebangsaan.

Ketiga, prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi yang melandaskan diri pada asas kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia.

Keempat, prinsip keadilan dan kesetaraan gender (al-musâwah al-jinsiyah).

Kelima, prinsip pluralisme (al-ta’addudiyah). Tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural. Pluralitas ini terjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya, dan bahasa melainkan juga agama. In urîdu illa al-ishlâh mastatha’tu, wa mâ tawfîqiy illâ billâh.

Bagaimana Kita Menyikapinya?

Aisha Weddings jelas telah mengabaikan hak-hak anak, terutama anak perempuan. Rekomendasi ketiga dan keempat yang diajukan oleh Musdah Mulia sejalan dengan KPAI dan KPPPA. Kini, tugas paling berat yang diemban kita semua adalah menyadarkan semua orang bahwa hak anak adalah hal utama yang harus diperhatikan semenjak lahir hingga anak tersebut tumbuh dewasa.

Selain hak anak, kita juga mesti menekankan bahwa kesetaraan gender adalah prinsip yang mesti ada dalam sebuah pernikahan sehingga anak-anak terutama perempuan tidak terjerumus ke dalam hasutan perkawinan anak berbalut agama. Zaman terus bergerak. Tidak hanya atas nama agama, atas nama kemanusiaan, hak anak dan hak perempuan yang termasuk dalam hak asasi manusia mesti diperjuangkan, tak boleh diabaikan apalagi disalahgunakan.[]

Baca: Landasan Keagamaan Tentang Membatasi Usia Minimal Pernikahan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here