Meluruskan Sistem Politik Islam

0
199

BincangSyariah.Coom – Dalam memilih pengganti, Rasulullah Saw. tidak menunjuk langsung siapa yang akan mengantikan posisinya sebagai pemimpin umat Islam di jazirah Arab. Urusan penting semacam ini, oleh Nabi malah langsung diserahkan pada hasil musyawarah umat kala itu. begitu pula mengenai sistem keperintahan, aturan tatanegara dan administrasinya. Semua hal tersebut dipasrahkan pada musyawarah umat.

Dalam Al-Qur’an—rujukan pertama dalam Islam—tidak ada ayat yang secar tegas memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Namun, yang ada hanyalah ayat yang menerangkan kewajiban untuk mengikuti Ulul amri. Al-Quran tidak pernah mengatur secara rinci perihal bagaimana karakter pemimpin yang akan dipilih, berapa lama ia berkuasa, apa bentuk kepemimpinananya dan bagaimana sistem negaranya.

Kata Ulul amri merupakan kata yang sudah akrab di telingan kita. Seringkali, dalam perbincangan sehari-hari kita menggunakan istilah ini. Kata ulul amri sebenarnya dirujuk dari Al-Qur’an, surat An-nisa’: 59, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu…” dalam hal ini, Nadirsyah Hosen, Rois Syuriah PCI NU Australia-New Zealand serta pengajar senior Monash University, masih merujuk pada beberapa pendapat ulama yang tersirat dalam kitab-kitab tafsir, seperti Tafsir At-Thabari, sebuah kitab tafsir klasik yang ditulis oleh ulama besar Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At-Tabari, dan kemudian banyak dirujuk oleh para mufasir berikutnya.

Begitulah cara Nadirsyah Hosen dalam menyajikan argumen-argumen emas yang ditulis dalam buku Islam Yes, Khilafah No! Ini, yakni tidak semerta-merta mengemukakan pendapatnya sendiri secara mentah. Melalui buku ini ia menuangkan gagasannya tentang kepemimpinan di masa Khulafa Ar-Rasyidun sampai ke pemerintahan yang selanjutnya tanpa ada subjektifitas. Sesuai dengan judul karyanya, kehadiran buku ini bisa dibilang sebagai karya yang menolak sistem kepemerintahan yang disebut “khilafah”. Meskipun sistem ini sering diagung-agungkan oleh sebagian orang, pemahaman semacam itu tetap harus diluruskan. Buku ini mengurai tuntas masalah perpolitikan Islam secara detail.

Baca Juga :  Mutiara Makrifat Perjalanan Hidup Nabi Khidir

Benar bahwa dalam sumber-sumber klasik ajaran Islam terdapat pembahasan mengenai kewajiban mengangkat seorang khalifah, imam, atau amir. Namun, ini tidak berarti bahwa institusi “khilafah”, sebagaiman dibayangkan sementara oleh kelompok Islam, wajib ditiru secara sama persis. Kewajiban mengangkat khalifah adalah tentang kewajiban mengangkat pemimpin, yang kehadirannya adalah keniscayaan dalam suatu institusi politik (hal. 30).

Menurut Nadirsyah Hosen, memaksakan sebuah sistem “khilafah” merupakan sebuah “kehilafan”. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya perincian secara detail mengenai cara pemilihan pemimpin dan mekanisme pemerintahan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan utama dalam pengambilan hukum. Begitupun dengan Nabi sendiri yang tidak pernah menunjuk pengganti (kahlifah) secar spesifik. Oleh sebab itu, para sahabat berdiskusi di Saqifah Bani Sa’diyah untuk menetapkan Abu Bakar Sebagai pengganti beliau.

Di masa selanjutnya, pemilihan pemimpin juga berbeada-beda. Yakni, Umar bin Khatthab langsung ditunjuk oleh Abu Bakar. Saat kepemimpinan Umar berlangsung mekanisme kepemimpinann mulai berubah dengan adanya pembentukan dewan khusus untuk memilih penggantinya. Namun, kalifah ketiga, Utsman bin Affan, tidak membentuk dewan pemilih seperti khalifah sebelumnya, Sehingga penduduk Yatsrib-lah yang bergerak untuk membai’at Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat.

Melalui buku ini, Nadirsyah Hosen menegaskan bahwa semua bentuk pemerintahan yang disebut “khilafah” itu memiliki sistem politik yang berbeda-beda, meski masing-masing mengklaim sebagai pemerintahan atau kepemimpinan yang menerapkan syari’at Islam. Yang menjadi pokok ajaran Islam adalah hadirnya seorang pemimpin. Adapun pemerintahannya adalah wilayah ijtihadiyyah yang bersifat kontekstual.

Hadirnya buku ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebenarnya sangat penting. sebab buku ini merupakan karya yang mendukung pada sistem kepemerintahan yang sedang berjalan sekarang. Indonesia, degan sistem republiknya, adalah sebuah negara yang berdiri di atas sistem dan bentuk kepemerintahannya sendiri. jadi, pandangan ulama Nusantara yang mengerucur pada pembentukan Republik Indonesia adalah hasil ijtihad yang sah.

Baca Juga :  Allah Berjanji Menjadikan Umat Islam Penguasa Dunia Lagi ? (1)

Nadirsyah menuturkan, “Mari kita baca kembali kitab-kitab klasik; kita pahami sejarah kebelakang. Dengan begitu, kita akan memahami bahwa persoalan kepemimpinan atau khilafah sebetulnya sudah selesai dengan diterimanya Pancasila dan UUD 1945, bahkan telah ada amandemen Undang Undang Dasar 1945.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here